VIVA.co.id – Sejumlah anggota DPR menganggap keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak tepat. Bahkan, beberapa anggota legislatif itu menyatakan bakal mengajukan hak angket.

"Kami akan menggunakan hak angket terhadap Ahok," kata Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 13 Februari 2017.

Anggota Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu optimistis usulan hak angket ini memenuhi persyaratan pengajuan yakni 25 orang dari minimal dua fraksi. Usulan ini, menurut Syarief, akan bisa segera ditindaklanjuti secepatnya.

"Mudah-mudahan partai lain itu juga ikut, karena ini kan dalam rangka menegakkan hukum karena kami melihat potensi pelanggaran UU sudah sangat jelas sekali," ujar Syarief.

Syarief menjelaskan pemberhentian sementara kepala daerah yang jadi terdakwa harus dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia menyatakan heran dengan Mendagri yang dinilai memperlakukan Ahok dengan istimewa.

"Banyak contoh kalau kepala daerah sudah jadi terdakwa langsung diberhentikan. Kenapa Ahok diperlakukan berbeda," kata Syarief.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKS, Almuzzammil Yusuf, mengatakan, pihaknya bisa menggunakan hak angket apabila Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta.

"Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, baik tokoh maupun pakar, maka DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya melalui hak angket terhadap pelaksanaan Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 UU Pemda," ujar Yusuf.