JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi  rupanya sudah mengetahui peta kelompok 'buzzer' yang selama ini aktif di dunia maya serta mewarnai dinamika politik dalam negeri. 

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto.

"Sudah (dipetakan). Petanya berjalan terus ya. Karena 'buzzer' sudah menjadi industri, maka itu jadi perhatian kami," ujar Rikwanto dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2017).

Karena kini sudah menjadi industri, Rikwanto juga menyebut, aktivitas tersebut menghasilkan uang dengan nominal yang banyak.

Meski demikian, Rikwanto mengakui bahwa polisi tetap harus bertindak sesuai norma hukum serta norma lain yang berlaku di masyarakat. 

Terkait hukum, polisi berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Artinya jika unggahan 'buzzer' dilaporkan mengandung unsur pidana, polisi baru bertindak. 

Apalagi, jika penyelidikan kepolisian  selanjutnya menunjukkan bahwa isi unggahan itu mengganggu ketertiban masyarakat. 

Namun, jika unggahan para 'buzzer' dinilai tidak mengganggu ketertiban masyarakat, polisi hanya melaksanakan pemantauan saja. 

"Fenomena ini adalah bagian demokrasi. Kami polisi masih melihat ini sebagai fenomena di sosial. Ada batas-batas normanya. Jadi ya tentu tidak kami hantam semua. Yang melewati batas itu kami tindak secara pidana," ujar dia


http://nasional.kompas.com/read/2017...l.di.indonesia


Di aseng buzzer penyebar hoax dibayar 135 juta/bulan untuk kelas kroco untuk die hard bisa sampe 2,7 miliar/bulan. Bayaran dimari ada yg mencapai 700 juta/tahun. Aseng yg dah maju ja banyak yg kena troll berita hoax, apalagi dimari yg terkenal sumbu pendeknya