Proyek prestisius revitalisasi 8 bangunan cagar budaya di Cirebon bernilai ratusan miliar, mangkrak begitu pergantian penguasa. Padahal, berdasarkan masterplan yang ada, revitalisasi yang sudah dimulai sejak 2012 seharusnya tuntas tahun 2015.

Upaya revitalisasi bakal menjadikan delapan obyek tersebut menjadi destinasi wisata unggulan, yang disebut Menko Kesra Agung Laksono pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, sesuai dengan masterplan, kebutuhan anggaran keseluruhan revitalisasi adalah Rp350 miliar.

"Perincian pembiayaannya, Rp250 miliar bersumber dari APBN, Rp50 miliar dari APBD Jabar, Rp25 miliar dari APBD Kota Cirebon, dan Rp25 dari APBD Kabupaten Cirebon," kata Sultan Arief.


Sultan Arief Natadiningrat dari Kasepuhan Cirebon (MP/Mauritz)
Dalam perkembangannya, kata Sultan Arief, begitu ganti presiden dan ganti menteri, proyek besar tersebut langsung berhenti begitu saja. Saat ini, upaya revitalisasi fisik yang sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp50 miliar dari APBN dan Rp12 miliar APBD Jabar di Keraton Kasepuhan baru mencapai 25%, Kanoman 50%, Kacirebonan 90%, Keprabonan 95%, makam Sunan Gunungjati 50%, Taman Air Gua Sunyaragi 25%, mesjid kuno Masjid Agung Sang Cipta Rasa 25%, dan Lawang Sanga 25 %, dari masterplan yang dibuat Kementrian Dikbud tahun 2012.

Bahkan untuk revitalisasi nonfisik yang meliputi tradisi, seni, budaya, ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia, menurut Arief, belum tersentuh sama sekali.

"Sekarang ini, proyek berhenti begitu saja, tanpa ada penjelasan pasti, apalagi evaluasi," ujarnya.

Menurut Arief, pihaknya sudah melayangkan surat kepada sejumlah kementrian terkait, meminta penjelasan soal kelanjutan program revitalisasi. Arief juga sudah mengundang untuk evaluasi perkembangan, tapi tidak pernah ditanggapi.

"Boro-boro datang memenuhi undangan, menanggapi dengan surat juga tidak," kata Sultan Arief.

Artikel ini ditulis berdasarkan laporan Mauritz, kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Terkait informasi wisata Cirebon, sudah pernah dibahas dalam tulisan: Keraton Kasepuhan Cirebon Gelar Ritual Siraman Panjang.

CIREBON, (KC).-

Proyek prestisius revitalisasi delapan bangunan cagar budaya di Cirebon bernilai ratusan miliar rupiah, mangkrak begitu pergantian penguasa. Padahal, berdasarkan masterplan yang ada, revitalisasi yang sudah dimulai sejak 2012 seharusnya tuntas tahun 2015. Upaya revitalisasi bakal menjadikan delapan obyek tersebut menjadi destinasi wisata unggulan, yang disebut Menko Kesra Agung Laksono pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mampu mengalahkan Roma.

Menurut Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, sesuai dengan masterplan, kebutuhan anggaran keseluruhan revitalisasi adalah Rp 350 miliar.
“Perincian pembiayaannya, Rp 250 miliar bersumber dari APBN, Rp 50 miliar dari APBD Jabar, Rp 25 miliar dari APBD Kota Cirebon dan Rp 25 miliar dari APBD Kabupaten Cirebon,” kata Sultan Arief seusai menerima ratusan personel Detasemen C Pelopor Sat Brimob Polda Jabar dan anggota TNI yang akan melakukan kerja bakti di lingkungan keraton, Selasa (20/10/2015).


Dalam perkembangannya, kata Arief, begitu ganti presiden dan ganti menteri, proyek besar tersebut langsung berhenti begitu saja. Saat ini, upaya revitalisasi fisik yang sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 50 miliar dari APBN dan Rp 12 miliar APBD Jabar di Keraton Kasepuhan baru mencapai 25%, Kanoman 50%, Kacirebonan 90%, Keprabonan 95%, makam Sunan Gunungjati 50%, Taman Air Gua Sunyaragi 25%, masjid kuno Masjid Agung Sang Cipta Rasa 25%, dan Lawang Sanga 25 %, dari masterplan yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

Bahkan untuk revitalisasi nonfisik yang meliputi tradisi, seni, budaya, ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia, menurut Arief, belum tersentuh sama sekali. “Tahun 2015 sekarang ini, proyek berhenti begitu saja, tanpa ada penjelasan pasti, apalagi evaluasi,” ujarnya.
Menurut Arief, pihaknya sudah melayangkan surat kepada sejumlah kementerian terkait, meminta penjelasan soal kelanjutan program revitalisasi. Arief juga sudah mengundang untuk evaluasi perkembangan, tapi tidak pernah ditanggapi. “Boro-boro datang memenuhi undangan, menanggapi dengan surat juga tidak,” kata Arief.

Padahal saat mengunjungi Keraton Kasepuhan pada masa kampanye, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan tetap memperhatikan sektor budaya dan pariwisata. “Tapi buktinya, pembangunan bidang budaya mangkrak di mana-mana, bukan hanya di Cirebon,” beber dia.

Arief menilai di masa 1 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla program kebudayaan dan pariwisata terhenti, malah lebih baik tahun-tahun terdahulu. Seharusnya, kata dia, program kebudayaan jadi program unggulan dalam APBN dan APBD provinsi maupun APBD kota atau kabupaten. Arief menyarankan, pejabat di bidang kebudayaan dan pariwisata harus yang mempunyai visi dan misi serta kapabilitas di bidangnya.

“Revolusi mental yang didengung-dengungkan malah mental tidak kelihatan. Birokrasi masih seperti dulu-dulu, yaitu menghindar permasalahan, tidak melayani dengan baik, menunggu perintah, tidak produktif, tidak kreatif, susah dihubungi dan lain-lain,” pungkasnya.(Imam/KC)