TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, menilai rencana aksi bela ulama yang akan diselenggarakan pada 11 Februari 2017, sarat akan muatan politik.

"Tanggal 11 Februari 2017, dilaksanakan aksi, tanggal 15 Januari 2017, adalah proses pilkada pemungutan suara. Itu pasti erat kaitannya dengan masalah politik. Jadi saya mengimbau, jangan sampai masalah-masalah keagamaan dicampur dengan masalah politik," ujarnya.

Menurut Kapolri, meskipun pihak penyelenggara berusaha untuk mengemas kegiatan tersebut, seolah-olah sebagai kegiatan agama, namun masyarakat pasti dapat menilai kegiatan yang akan dilaksanakan bermuatan politis.

"Bagaimanapun juga masyarakat tidak dapat dibohongi. Politik biarkan rakyat memilih. Apalagi mengarahkan masyarakat kepada pilihan tertentu. Lihat pada programnya gunakan cara-cara yang konstitusional," katanya.

Senada dengan Kapolri, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar juga meminta kelompok massa yang berencana menggelar aksi atau kegiatan keagamaan besar-besaran di Jakarta pada Sabtu, 11 Februari 2017 atau Aksi 112 tidak membawa agenda ganda berupa politik terkait Pilkada DKI Jakarta.

"Berkaitan dengan unjuk rasa pada 11 Febrari itu, kami sudah dapatkan informasi sudah ada yang menyampaikan info kepada pihak Polda Metro Jaya. Kami berharap tidak dilaksanakan apabila itu ada nuansa atau muatan politik, karena didapatkan info kelompok massa akan berjalan dari Bundaran HI ke Monas,"ujar Boy.

Menurut Boy, apabila aksi unjuk rasa tersebut terkait agenda politik Pilkada DKI Jakarta, maka seharusnya kegiatan tersebut menyesuaikan dengan agenda pilkada dari KPUD DKI Jakarta.

Sebab, 11 Februari 2017 merupakan hari terakhir masa kampanye Pilgub DKI Jakarta dan menjelang masa tenang pilkada.

"Kami berharap kampanye juga tidak diisi unsur politik. Kalau masalah ibadah, kami tidak melarang. Tapi, kalau sifatnya ada agenda politik, mohon mengindahkan peraturan yang dikeluarkan KPU berkaitan dengan pilkada," tegas Boy.

"Ibadah silakan dilaksanakan. Tapi, kalau ada agenda politik, mohon tidak dilaksanakan karena ini berbenturan. Silakan ikuti agenda pilkada yang diatur KPU, terutama DKI Jakarta," sambungnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan akan membubarkan paksa massa yang berunjuk rasa pada 11 Februari 2017 mendatang.

"Kita tidak berikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Jadi tidak kita izinkan," ucapnya.

Argo menjelaskan, aksi dilarang lantaran jelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Termasuk pertimbangan dari intelijen negara.

Baca: SBY: Demokrat Tak Berniat Menggulingkan Pemerintahan Jokowi

"Nanti ganggu yang lain. Itu pertimbangan dari intelijen," ucap Argo.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir juga meminta tokoh masyarakat, pimpinan partai politik dan warga agar tidak ikut aksi massa 11 Februari 2017.

Dia meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memunculkan gejolak politik menjelang jadwal pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta.

"Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang Pilkada ini baik tanggal 11, 13, 14 sebaiknya tidak perlulah diikuti," jelasnya.

Haedar menjelaskan situasi politik hari ini sedang memanas. Sehingga, semua pihak diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk bisa saling berbagi menyelesaikan persoalan lain secara dewasa.

Ngobrol Baik-baik
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar Kepolisian lebih antisipatif menghadapi aksi demo pada 11 Februari 2017 mendatang.

Pelaksanaan aksi itu berdekatan dengan hari pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan 15 Februari 2017.

"Aparat mengantisipasi saja. Intinya diarahkan supaya damai," kata Fahri.

Fahri mengimbau agar perwakilan pemerintah melakukan komunikasi dengan pimpinan aksi. Penyampaian aspirasi melalui aksi atau demonstrasi diperbolehkan dan tak melanggar UU sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kan kalau ada aksi, ada pemimpinnya. Siapa yang memimpin, ngobrol baik-baik," kata Fahri.

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berkomentar soal rencana aksi 11 Februari 2017 mendatang. Menurut dia, selama tak melanggar aturan, maka aksi tersebut bisa berlangsung.

"Kalau melanggar hukum ya ditindak, kalau enggak (langgar) ya jangan ditindak," kata Anies.

Adapun soal pengerahan masa di masa tenang kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies juga meminta untuk melihat aturan yang berlaku. Apalagi Indonesia, kata Anies, merupakan negara hukum.

"Bukan menurut saya baik atau benar tapi menurut aturan hukum. Kalau aturan hukumnya dilarang, aturan mana yang melarang, kalau aturannya tidak melarang ya jangan dilarang," kata Anies.

Di sisi lain, Anies meminta suasana damai tidak hanya tercipta hingga hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

Dia berharap masyarakat bisa saling menghormati satu sama lain.

"Saya ingin garisbawahi bahwa Jakarta masih ada kehidupannya di tanggal 16, 17 Februari dan seterusnya jadi jangan seakan akan urusan kita selesai pada tanggal 15 Februari saja, enggak," kata Anies.

Dia berjanji akan merangkul semua pihak bila terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies memastikan tak akan berpandangan partisan, melainkan melihat dari sisi positif. (coz/fer/kps/wly)

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...ari-dibatalkan

---

Baca Juga :

- Populi Center: Debat Ketiga tak Terlalu Banyak Pengaruhi Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub DKI

- Anies Janjikan Standar Gaji Guru Pra Sekolah Dasar sesuai UMR

- Ada Tiga Kampanye Ahok Tanpa Izin