Metrotvnews.com, Jakarta: Ledakan penduduk Jakarta naik dua kali lipat dari era Gubernur DKI Ali Sadikin ke zaman Basuki Tjahaja Purnama. Pertumbuhan yang sangat pesat itu membutuhkan sarana dan prasarana dua kali lipat juga.


Ali Sadikin pada zamannya membangun rawa menjadi kota yang kini dikenal sebagai Pluit. Penduduk terus migrasi ke Jakarta dan membutuhkan rumah.


"Tanah tidak tersedia, mereka pun menempati tanah di pinggir sungai dan tempat-tempat lain termasuk di pantai Jakarta," jelas pakar perkotaan Rudy Tambunan, Minggu 5 Februari 2017.


Karena tanah di pantai sudah digunakan, lanjut dosen Universitas Indonesia itu, diperlukan tanah baru. Dari situlah Jakarta mulai memikirkan solusinya dan terciptalah Pantai Mutiara.


Berikutnya, untuk pengembangan pantai utara Jakarta, Pemprov DKI melakukan studi banding pada 1990-1993.


Langkah itu dilanjutkan lagi 1993-1995 untuk menyusun konsep pengembangan. Akhirnya, pada 1995 keluar istilah pantura sebagai kawasan andalan.


Di tahun itu, Presiden Soeharto membuat keputusan supaya Pemprov DKI cepat melaksanakan reklamasi.

Sayangnya, pada 1998 krisis moneter melanda. Realisasi reklamasi mandek.


Baru pada 2003 berbagai pihak mulai diajak. Kemudian, badan pelaksana pantura dibentuk menjadi pemandu.


Semua pihak memahami ongkos membangun dan melaksanakan reklamasi sangat mahal. "Sejak itulah pemerintah mengundang swasta sebagai mitra pelaksana," cerita Rudy.


Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, kata Rudy, pernah mengatakan untuk penyediaan lahan masa depan, reklamasi menjadi keniscayaan.


"Karena pantura Jakarta masih mengalami penurunan, reklamasinya harus mempertimbangkan semua syarat yang berlaku," jelas Rudy menanggapi warga dan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang menyatakan dukungan mereka atas kelanjutan proyek reklamasi.


Keterlibatan Swasta


Secara terpisah, pakar perkotaan Yayat Supriatna dari Universitas Trisakti memandang pemerintah daerah perlu menggandeng swasta untuk mempercepat pembangunan.


Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tak akan cukup membiayai seluruh kebutuhan kota melingkupi berbagai proyek strategis, termasuk infrastruktur.


Keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara.

"Misalnya dilibatkan dalam program CSR (corporate social responsibility)," jelas Yayat Supriatna.


Soal pengembangan kawasan pantura Jakarta, Pemprov DKI bisa mewajibkan pihak swasta memberikan kontribusi mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta.


Bentuknya penyediakan pompa, pengerukan sungai dan waduk, peninggian tanggul kali dan pantai, pembangunan jalan inspeksi, juga rumah susun dan berbagai kelengkapannya.


Melalui CSR, imbuh Yayat, pihak swasta dilibatkan dalam pembinaan pedagang kecil bekerja sama dengan program pemberdayaan dari perusahaan. Ia memberi contoh pembangunan fasilitas publik di Kalijodo dan Jembatan Semanggi.


"Yang terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga tepercaya," pungkasnya.


Program CSR, lanjut Yayat, seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi. (Media Indonesia)

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...dua-kali-lipat

---

Kumpulan Berita Terkait PERTUMBUHAN PENDUDUK :

- Ibu Kota Butuh Lahan Dua Kali Lipat

- Pendatang Baru di Jakarta Usai Lebaran Sebanyak 50 Ribu

- Setahun, Pertumbuhan Penduduk Indonesia Setara Jumlah Penduduk Singapura