JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini melakukan rapat terbatas mengenai pembentukkan Bank Wakaf. Rapat ini dilakukan bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja dan Bank Indonesia.

Rapat ini dilakukan setelah sebelumnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beberapa waktu lalu menemui Jokowi untuk menyampaikan ide mengenai pembentukan Bank Wakaf. Hal ini pun segara direspon oleh Jokowi.

"Terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf, dan potensi wakaf di Indonesia sangat besar seperti wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang," tutur Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2017).

Berita Rekomendasi
Rapat soal Bank Wakaf, Jokowi Soroti Angka Kemiskinan
Menurut Jokowi, selama ini dana wakaf dihimpun dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS PWU yang ditunjuk oleh menteri agama. Namun, penghimpunan dana ini dianggap masih belum optimal.

"Hasilnya kita lihat belum sepenuhnya maksimal sehingga perlu dikaji lebih jauh, apakah hal ini karena wakaf uang belum populer dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk tanah ataupun karena tidak adanya lembaga keuangan syariah yang secara khusus mengurusi wakaf uang ini," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi meminta pandangan dari OJK, BI dari Menteri-Menteri mengenai gagasan pengembangan lembaga keuangan syariah. Diharapkan rencana pembentukan bank wakaf ini berimplikasi positif bagi keadaaan ekonomi Indonesia.

"Berdasarkan sistem wakaf dan saya ingin tegaskan lagi bahwa tujuan utama dari kehadiran lembaga keuangan syariah menggunakan sistem wakaf ini adalah pemberdayaan ekonomi umat dan sekaligus kita harapkan memberikan pengaruh signifikan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional khususnya di sektor usaha kecil usaha mikro usaha menengah," jelasnya.

Jokowi pun menegaskan bahwa terobosan untuk lembaga produktif ini juga akan sangat penting bagi pemerintah untuk menghadapi problema keumatan dan juga kebangsaan, terutama mengatasi kemiskinan. Tak hanya itu, program ini juga diharapkan mampu menurunkan pengangguran dan mempersempit ketimpangan sosial antar warga sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai.

(dni)