Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berbicara soal rencana penambahan kursi di parlemen. Saat ini total kursi di DPR adalah 560 kursi. Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar di Pansus RUU Pemilu nanti dibahas juga soal penambahan jumlah anggota DPR.

"Saya kira masuk akal karena penambahan itu harus sejalan dengan representasi dari jumlah penduduk. Menurut saya sih wajar karena kita harus sesuaikan dengan penambahan jumlah penduduk," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurut Fadli, penambahan jumlah kursi di parlemen tak akan membebankan negara dalam hal anggaran. Menurutnya, alokasi dana untuk parlemen terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Coba kalau kita lihat, berapa sih negara ini mengalokasikan anggarannya ke DPR? Itu sekitar di bawah Rp 5 triliun. APBN itu Rp 2.000 triliunan, 0,02 (persen) terlalu kecil dibanding dengan parlemen Amerika, Eropa," jelasnya.

"Itu normal saja kecuali penambahan itu signifikan. Saya kira tak ada masalah dengan kinerja," tambah Fadli.

Menurut Fadli yang harus dihemat dalam anggaran negara justru adalah alokasi untuk eksekutif. Ini karena terkadang menurutnya tidak efektif. "Jadi yang harus dihemat itu anggaran eksekutif yang kadang kadang tidak efektif. Ini yang harus kita lihat," katanya.

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini berpandangan jika sebaiknya pengelolaan keuangan DPR harusnya independen, bukan di bawah kendali pemerintah. Dia lantas membandingkan DPR dengan BPK yang mengelola keuangan serta kepegawaian mereka sendiri.

"Pengelolaan keuangan DPR itu harusnya independen bukan di bawah pemerintah. Perlu ada independensi pengelolaan anggaran legislatif parlemen seperti di negara-negara lain. Kita mengatur sendiri termasuk pegawai seperti halnya juga BI, BPK, itu kan mengatur sendiri. Saya kira DPR ke depan harus bisa mengatur sendiri keuangan dan independensi kepegawaian," tutupnya.

(gbr/erd)
https://news.detik.com/berita/d-3403...254.1474491145