JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama datang ke Pulau Pramuka November 2016 lalu, untuk melihat program budidaya ikan kerapu. Basuki alias Ahok menebarkan benih ikan kerapu bersama warga di sana.

Dia juga mengajak warga bergabung melaksanakan program Pemprov DKI tersebut. Namun, hal yang dibicarakan usai kedatangan Ahok ke Pulau Pramuka justru soal dugaan penodaan agama.

Di pulau itu, Ahok sempat mengutip surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian menjadikannya sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Proses persidangannya masih berlangsung.

Namun, bagaimana kabar program budidaya ikan kerapu itu sendiri?

Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Seribu, Sutrisno, mengatakan program tersebut berkembang baik. Menurut Sutrisno, banyak masyarakat yang berminat melaksanakan program itu.

"Banyak sekali ya, ada 18 kelompok yang sudah pengin segera dibantu untuk budidaya," ujar Sutrisno, kepada Kompas.com, Minggu (22/1/2017).

Satu kelompok berjumlah sekitar 10 orang. Maka, ada sekitar 180 orang yang mengikuti program budidaya ikan tersebut dan tersebar di Pulau Panggang, Pulau Pari, Pulau Tidung, serta lainnya.

Sutrisno mengatakan, sebenarnya program ini diikuti orang per orang. Namun mereka dibentuk menjadi satu kelompok untuk bekerja sama mengurus kotak jaring di satu lokasi.

"Nah segala fasilitasnya dari kami, termasuk pakan ikan," ujar Sutrisno.

Penghasilan UMP

Sutrisno menjelaskan bahwa Pemprov DKI berupaya memberi warga penghasilan senilai UMP tiap bulannya. Oleh karena itu, jumlah kotak jaring yang mereka urus sudah disesuaikan.

Ahok pernah menyampaikan daya tarik program ini adalah pembagian untung 80:20. Warga pulau mendapatkan 80 persen keuntungan sedangkan Pemprov DKI mendapat 20 persen.

Pembagianya, hasil kotor dari budidaya ikan kerapu akan dikurangi biaya benih dan pakan. Setelah itu untuk warga dan untuk pengumpul modal yaitu Pemprov DKI.

"Sarana dan prasaran enggak usah dihitung karena itu dari kami (Pemprov DKI)," ujar Sutrisno.

Tapi, warga harus bersabar karena budidaya ikan kerapu baru bisa menghasilkan setelah sekitar tujuh bulan.

"itulah bedanya budidaya dan tangkap. Kalau budidaya, harus kerja dulu baru membuahkan hasil yang langsung besar. Kalau tangkap, memang cepat penghasilannya tapi hari itu saja dan enggak ada kepastian," ujar Sutrisno.

Dorong budidaya

Sutrisno mengatakan program ini juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah memang gencar mengajak warga melakukan budidaya ikan sejalan dengan pengetatan penangkapan ikan.

"Kalau menangkap ikan itu sudah kami atur, misalnya penggunaan alat tangkap berbahaya kami larang. Boleh tangkap, tapi tidak merusak lingkungan," ujar Sutrisno.

Sutrisno menuturkan, budidaya ikan akan menjadi tren di Kepulauan Seribu.

Ahok sudah menebar benih ikan kerapu saat berkunjung ke sana pada November 2016.

Jika lancar, ikan kerapu bisa dipanen sekitar 6 atau 7 bulan setelahnya yaitu Mei atau Juni 2017. Ahok ingin ikut memanen ikan kerapu bersama warga pulau.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...ulauan.seribu.