TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Waria Sulawesi Selatan, Fitri Pabentengi, menyebut pembubaran paksa Porseni Waria di Kabupaten Soppeng oleh aparat kepolisian tidak manusiawi.

"Kami sudah bersiap melaksanakan kegiatan kami, lalu mereka (polisi) datang membubarkan paksa. Itu sangat tidak manusiawi," ungkap Ketua Waria Sulawesi Selatan, Fitri Pabentengi, bersama beberapa rekannya di Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Sabtu (21/1/2017).

Kekesalan Fitri dan rekan-rekannya bertambah, karena saat pembubaran mereka melihat beberapa polisi membawa kayu atau alat pemukul.

"Waktu itu Wakapolres Soppeng datang membawa kayu dan ingin membubarkan kami, itu kan tindakan sangat tidak manusiawi dan melecehkan kami," aku Fitri.

Pembubaran Porseni Waria yang sedianya berlangsung pada 19 sampai 22 Januari tersebut lantaran panitia penyelenggara tak mendapat izin dari Polda Sulsel.

Menurut Fitri, mereka telah mendapat restu dari pemerintah setempat dan Polres Soppeng, namun tiba-tiba saat acara akan dilakukan polisi datang dan membubarkan paksa.

"Pihak Polda Sulsel memang sepertinya tak mau kami menggelar porseni, terbukti saat proses perizinan, mereka terus mempersulit kami dengan meminta berbagai hal setiap harinya sebelum penyelenggaraan," keluh dia.

"Apakah untuk mendapatkan izin Polda memang seperti itu, biasanya kan diminta melengkapi berkas perizinan sekaligus, tapi ini kami diminta di instansi ini dulu, besoknya diminta lagi ke situ. Lalu besoknya lagi ke sana, kami kan jadi bingung juga," kata Fitri.

Tak terima mendapatkan perlakuan kasar, Waria Sulsel menghimpun beberapa organisasi seperti Aliansi Anti Kekerasan dan Diskrimansi serta LBH Makassar untuk melapor ke Komnas HAM.

"Karena ini adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, maka kami bersepakat untuk melaporkan pembubaran paksa ini," ia menegaskan.