Petugas memerika E-KTP usai pencetakan di Kecamatan Margadana, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (1/9/2016). E-KKTP akan menjadi syarat pembuatan Kartu Indonesa 1 (Kartin1). Pemerintah akan mulai uji coba kartu identitas tunggal Kartin1 Juni nanti.
Dompet anda tebal karena terlalu banyak kartu? Mungkin tahun depan sudah menipis. Pemerintah akan segera merealisasikan kartu identitas tunggal dalam waktu dekat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan terkait penggunaan data KTP elektronik (e-KTP) untuk kartu pintar multifungsi bernama Kartu Indonesia 1 (Kartin1).

Tjahjo mengatakan, selepas bersepakat dengan lembaga perbankan, asuransi, dan kepolisian, nota kesepahaman penyediaan data e-KTP untuk keperluan badan-badan tersebut ditandatangani.

"Sudah MoU kok Dirjen Pajak dengan kami karena perbankan sudah, asuransi sudah, BPJS sudah, kepolisian sudah," kata Tjahjo di Bandung, Rabu (18/1) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan Kartin1 bisa mencakup untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ATM, SIM, e-KTP, e-money, e-toll, sampai kartu kredit.

Beberapa bank akan turut serta di dalamnya. "Jadi semua bisa pakai satu kartu," kata Ken seperti dipetik dari Liputan6.com.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak ketinggalan juga membuka peluang bersinergi "Biar sinkron datanya antara wajib pajak dengan peserta BPJS Kesehatan," ujar Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi.

Irfan mengungkapkan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan BPJS Kesehatan dalam kartu pintar yang baru akan dilakukan uji coba pertengahan tahun ini.

Namun, Irfan menyebut sudah ada pembicaraan awal mengenai rencana bersama Dirjen Pajak itu. "Rencana memang ada tapi belum ada pembicaraan mendetail," ujarnya.

Namun, kata Irfan, BPJS Kesehatan sudah mulai terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah asal peserta. Terutama, untuk peserta yang daftar mandiri maupun pekerja penerima upah.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dirjen Pajak, Iwan Djuniardi menyatakan, syarat membuat Kartin1 ini sederhana, harus ada e-KTP. "Itu saja," ujarnya.

Kartu multiidentitas jelas akan membuat dompet makin ringkas dan memudahkan. Kartu ini juga bisa menjadi sarana loyalty program bagi pemilik kartu tersebut.

Misalnya membeli barang di pasar ritel, lalu menunjukkan Kartu Indonesia 1, maka ada poin yang bisa jadi ditukar dengan undian. "Ini program jangka panjang. Konsep ini seperti di Korea," ujar Iwan.

Manfaat lain, kartu ini akan diintegrasikan dengan kartu-kartu subsidi yang sudah dibagikan pemerintah. Mereka yang mendapat subsidi, dalam Kartin1 ditambahi subsidinya. "Jadi tepat guna, kan," ucap dia.

Namun di sisi lain, kartu ini akan menjadi kartu tax clearance alias pemantau apakah anda patuh pajak atau tidak.

Hal ini merujuk aturan institusi negara harus mengaitkan pelayanan publik dengan kewajiban perpajakan.

Misal saat anda mengurus paspor atau izin usaha, tunjukkan kartu itu. Tempelkan pada mesin pemindai, statusnya terlihat, apakah belum lapor pajak atau masih menunggak pajak.

"Kalau belum clear, beresin dulu ke pajak. Jika sudah clear, maka bisa diberikan pelayanan. Ingat bayar pajak adalah wajib, mendapatkan pelayanan adalah hak," kata Iwan.

Targetnya prototipe dan pilot project Kartin1 akan dilaksanakan tahun ini. "Targetnya prototipe bisa selesai Maret 2017. Sedangkan pilot project dengan perbankan di Juni ini," ujarnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ntitas-tunggal

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Gugatan hukum satu demi satu menjerat pemimpin FPI

- Jangan main-main dengan bendera Merah Putih

- Malangnya nasib si satwa liar