alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/587d73c3c0cb17bd218b4569/reklamasi-jakarta-dihalalkan-lewat-perpres-soal-bencana
Reklamasi Jakarta 'Dihalalkan' Lewat Perpres Soal Bencana
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat menyusun draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penanggulangan Bencana dan Penataan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Draf tersebut secara terang-terangan akan 'menghalalkan' reklamasi 17 pulau yang hingga saat ini sebenarnya masih menjadi kontroversi.

CNNIndonesia.com memperoleh draf awal Rancangan Perpres yang dibuat tertanggal 6 Oktober 2016. Dalam draf yang terdiri dari 10 bab dan 17 pasal tersebut, terdapat sejumlah pasal yang bisa jadi semakin menimbulkan kontroversi karena memprioritaskan kelanjutan reklamasi 17 pulau.

Draf tersebut menyebutkan, salah satu pertimbangan Rancangan Perpres dibuat adalah untuk mempercepat upaya pengendalian bencana dan penataan terpadu pesisir ibukota negara.

“Bencana” yang dimaksud dalam draf Perpres ada dua yaitu “kenaikan paras muka air laut” dan “penurunan muka tanah” pada daerah yang disebut Kawasan Pesisir Ibukota Negara (Kawasan PIN).

Salah satu upaya mitigasi bencana mengatasi kenaikan paras muka air laut dalam draf Perpres yaitu penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka laut. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “konstruksi bangunan” dimaksud.

Upaya untuk melegalisasi reklamasi 17 pulau mulai terlihat jelas dalam rincian Pasal 7 draf Perpres mulai dari ayat 3 hingga ayat 6. Berturut-turut ayat-ayat tersebut berbunyi, melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk penyesuaian kembali Amdal, yang sebelumnya telah dilakukan terkait rencana reklamasi 17 pulau pada Kawasan PIN.

Izin baru terkait lingkungan hidup baru dari perencanaan reklamasi 17 pulau yang menyesuaikan dengan perencanaan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD); relokasi masyarakat yang secara langsung terdampak melalui mekanisme pengadaan tanah Undang-Undang (UU) Nomor 2/2012 atau mekanisme lain bagi nonpemilik tanah.

Reklamasi Jakarta 'Dihalalkan' Lewat Perpres Soal Bencana
Rancangan Perpres Penanggulangan Bencana per 6 Oktober 2016. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

“Terkait relokasi nelayan, harus dipastikan lokasi yang baru memiliki akses pada mata pencaharian nelayan,” mengutip Pasal 7 ayat 6 draf Perpres.

NCICD merupakan mega proyek yang disebut memiliki master plan untuk perlindungan jangka panjang atas wilayah Jakarta dan sekitarnya terhadap banjir dari laut. Mega proyek ini adalah hasil kerja sama jangka panjang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda yang fokus pada pengelolaan air.

Draf tersebut menyebutkan, salah satu tujuan Perpres dibuat adalah untuk penataan terpadu kawasan PIN agar mendukung pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana. Infrastruktur dimaksud dipertegas dalam Pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang di antaranya berbunyi, infrastruktur peluang investasi yaitu reklamasi, jalan tol, dan pelabuhan laut dalam.

“Pembangunan tahap pertama berupa pembangunan (contoh, tanggul laut, stasiun pompa, dan reklamasi 17 pulau,” mengutip Pasal 10 ayat 1 draf Perpres.

Pada bagian pendanaan, Pasal 14 ayat 2 menyebutkan, pendanaan pembangunan infrastruktur pengendalian bencana dan penataan terpadu pesisir ibukota negara menggunakan dana swasta.

Draf Perpres secara tegas juga mendukung para pengembang yang telah melakukan kegiatan reklamasi. Pasal 16 ayat 1 menyatakan, pihak pengembang pulau reklamasi yang sudah mendapatkan izin dan telah melaksanakan kegiatan reklamasi akan melakukan kerja sama dengan pemerintah melalui Badan Pengelola—dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

Pasal 16 ayat 2 menyatakan, perjanjian kerja sama akan mengatur syarat dan kewajiban pengembang untuk menata proyek reklamasi dengan pengendalian bencana kawasan PIN.


Akademisi: Reklamasi Jakarta untuk Siapa?

Jakarta, CNN Indonesia -- Banjir yang menerjang Jakarta pada 2007 membuat pemerintahan saat itu membuka mata. Penurunan muka tanah di kota dengan penduduk terpadat kedua di dunia itu dianggap menjadi salah satu penyebab banjir di daratan.

Tahun lalu, 70 persen wilayah Jakarta Utara—termasuk tanggul laut dan sungai—berada di bawah permukaan laut. Dalam empat tahun mendatang diprediksi luas wilayah yang akan ‘tenggelam’, mencapai 80 persen, dan sebanyak 90 persen wilayah Jakarta Utara akan tenggelam pada 2030, dengan catatan tak ada intervensi.

Jika itu terjadi, keselamatan 6,3 juta jiwa penduduk terancam, keberlangsungan aset infrastruktur penting di wilayah pesisir seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jaringan jalan tol, dan tiga pembangkit listrik bakal terganggu.

Atas alasan itu, pemerintah merencanakan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang terdiri dari tiga tahap. Tahap A, peninggian dan penguatan tanggul laut di utara Jakarta sepanjang 120,2 kilometer serta reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Tahap B, pembangunan tanggul terluar, dan Tahap C, pembangunan tanggul raksasa yang dikenal dengan nama Giant Sea Wall.

Untuk merealisasikan proyek tanggul raksasa itu, Presiden Joko Widodo berencana menerbitkan Peraturan Presiden Penanggulangan Bencana dan Penataan Terpadu Pesisir Ibukota Negara sebagai payung hukum.

Dalam draf Perpres disebut dua bencana yang akan dihadapi Jakarta: penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

Tanggul laut yang sedianya untuk menahan banjir, diintegrasikan dengan reklamasi 17 pulau yang bakal memproduksi lebih banyak bangunan dan kawasan industri. Menurut Roadmap Bappenas, lahan hasil reklamasi dimanfaatkan untuk perumahan, perkantoran, perdagangan, jasa, Meeting, Insentive, Convention, and Exhibition (MICE), pariwisata, dan pelabuhan.

Berdasarkan proyeksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 17 pulau reklamasi akan dihuni oleh 750 ribu jiwa penduduk, dan saat siang hari dihuni oleh 1,2 juta jiwa.

Peneliti Badan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Setiyo Pranowo mengatakan, penurunan permukaan tanah terjadi karena dua hal, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan dan beban dari bangunan yang ada di permukaan tanah.

“Untuk mengurangi laju penurunan tanah, harus mengurangi ekstraksi air tanah atau mengurangi beban di permukaan tanah. Logikanya, menghentikan pembangunan dan mengendalikan peruntukan kawasan di pesisir utara Jakarta,” kata Widodo kepada CNNIndonesia.com, 14 Desember 2016.

Widodo menjelaskan semakin banyak permukiman di utara Jakarta, semakin banyak hotel dan kawasan industri yang membutuhkan air tanah. Hal itu membuat ekstraksi akan semakin tinggi, sehingga mempercepat penurunan muka tanah.

Dalam Roadmap setebal 202 halaman disebutkan, penurunan permukaan tanah disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebihan, beban dari bangunan terutama gedung-gedung pencakar langit, konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah aluvial atau endapan, serta karena gaya tektonik yang mengakibatkan perubahan lokasi.

“Dari empat faktor penurunan tanah ini, pengambilan air tanah yang berlebihan diyakini sebagai penyebab utama dari penurunan tanah di Jakarta,” mengutip Roadmap yang diperoleh CNNIndonesia.com.

Hasil penelitian yang dilakukan Institut Teknologi Bandung mengungkapkan, terdapat korelasi penurunan tanah dengan pengambilan air tanah dalam di Jakarta.

Penurunan tanah terjadi sejak tahun 1975 sejalan dengan pembangunan gedung tinggi serta kawasan industri. Hal itu membuat ekstraksi air tanah secara besar–besaran yang berdampak pada penurunan permukaan tanah.

Penurunan muka tanah sebenarnya terjadi juga di beberapa kota besar lain seperti Tokyo, Osaka, Shanghai, Bangkok, dan Houston. Pada 1975, Tokyo berhasil mengendalikan penurunan tanah dengan menghentikan pengambilan air tanah pada tahun 1965.

Rimawan Pradiptyo, Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, mengatakan, banyak persoalan tak terjawab terkait reklamasi. Termasuk tentang siapa yang bakal menikmati lahan hasil reklamasi.

Lihat juga:KPK Ingatkan Jokowi, Reklamasi Jangan 'Diatur' Swasta

“Apakah masyarakat yang perlu diperhatikan hanya di Jakarta? Siapa yang akan menempati lahan reklamasi? Negara ini jangan sampai hanya untuk segelintir orang,” kata Rimawan kepada CNNIndonesia.com, 5 Januari lalu. (asa)


sumur: http://www.cnnindonesia.com/nasional...-soal-bencana/
http://www.cnnindonesia.com/nasional...a-untuk-siapa/
gak ngerti w oom..
reserveddd
Capek bacanya
Proyek gubernur podomoro jd lancarkah? emoticon-Bingung (S)
Males bacanya breyy
Quote:Original Posted By mahooham2021
Males bacanya breyy


Anda Kira Mudah Menutup Alexis? 47
BY CHAIRUL RIZKY ON JANUARY 16, 2017 POLITIK



sumber tribunnews
Dari debat pertama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) kemarin, ada beberapa hal yang sangat menarik dari segala ucapan yang dilontarkan oleh ketiga kandidat, yang ingin saya bahas disini adalah mengenai sindiran yang ditujukan Anies Baswedan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai kelemahan pemerintah mengenai tempat prostitusi di Jakarta yaitu Alexis.

Isu Alexis ini sebetulnya hanya mengangkat kembali isu tersebut, pada medio 2016 lalu masalah ini sejatinya sudah mencuat ke publik. Diawali dari keputusan Ahok menutup Kalijodo yang menuai protes dari banyak pihak dan juga kritik tajam dari Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung).

Alasan Lulung memberi kritik kepada Ahok adalah karena menurutnya Ahok hanya berani menggusur daerah prostitusi yang diisi oleh orang-orang kecil saja, dia mengatakan Ahok tidak mampu menutup Alexis yang sejatinya juga dijadikan tempat prostitusi, Lulung merasa Ahok melakukan diskriminasi terhadap kedua tempat yang sama-sama dicurigai sebagai sarang prostitusi.

Benarkah hukum tumpul keatas dan runcing kebawah? Padahal kasusnya sama-sama prostitusi. Ternyata jawabannya adalah tidak, sejatinya alasan Ahok menutup Kalijodo adalah adanya pelanggaran penggunaan ruang terbuka hijau bukan karena prostitusinya. Awalnya Ahok juga kesulitan menutup Kalijodo, karena Kalijodo berdiri sejak lama, jika pemerintah asal menutup saja, dikhawatirkan akan ada konflik yang terjadi dan juga pemerintah akan terlihat bersalah karena asal menutup saja.

Entah keberuntungan bagi pemerintah atau memang sudah takdirnya Kalijodo harus dihancurkan, pada Februari 2016 terjadi kecelakaan di wilayah Kalideres yang memakan korban sepasang suami-istri yang ditabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh seorang pemuda yang setelah diusut baru saja pulang dari Kalijodo untuk minum-minum bersama teman-temannya.

Ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengkaji kembali Kalijodo dan juga peruntukkan lahannya, setelah dilakukan pembahasan pemerintah sepakat mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau. Selain kasus Kalijodo sebetulnya ada beberapa tempat hiburan yang juga ditutup oleh Ahok seperti Stadium dan Mille’s.

Setali tiga uang dengan Kalijodo, Stadium dan Mille’s juga menjajakan “surga dunia”. Namun pemprov dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka memiliki izin operasional yang sah. Namun pada akhirnya Stadium dan Mille’s pun berakhir sama dengan Kalijodo. Pemprov DKI dibawah komando Ahok sudah memberikan ultimatum bagi tempat hiburan yang tertangkap mengedarkan narkoba, ijin usahanya akan dicabut. Dan itu terbukti, saat dua tempat itu melanggar peraturan mengenai peredaran narkoba, ijin usaha dua tempat itu dicabut. Stadium dicabut ijinnya pada tahun 2014 dan Mille’s pada tahun 2016.

Kembali mengenai Alexis, sebetulnya usaha yang ada di Alexis ini sudah jadi rahasia umum, namun mengapa sulit bagi pemprov atau Polri menutup tempat ini? Karena mereka masih berdiri secara legal, baik itu lokasi, maupun ijin usaha. Menurut Ahok, saat ini Indonesia belum punya aturan khusus mengenai penindakan prostitusi, penindakan hanya dapat dilakukan apabila tempat tersebut menyalahgunakan perizinan bangunan.



Sebetulnya keinginan untuk menutup Alexis sudah lama dimunculkan oleh Ahok namun menyadari terbatasnya kemampuan Undang-Undang mengenai penindakan lokasi-lokasi prostitusi hal ini yang masih menjadi kendala pemerintah menutup paksa Alexis. Saat ini yang mampu membuat Alexis ditutup adalah jika nanti ditemukan penyalahgunaan perizinan bangunan atau ternyata menjadi tempat narkoba bebas beredar.

Bagaimana dengan laporan warga mengenai prostitusi di Alexis? Dapatkah dijadikan alat untuk Pemerintah menutup Alexis? Jawabannya sulit, karena apabila hanya kasus prostitusi yang dilaporkan maka Alexis hanya bisa diberikan peringatan oleh pemerintah. Hal yang bisa membuat Alexis langsung dicabut ijin usahanya adalah apabila terdapat Narkoba di dalamnya.

Jadi sangat menarik untuk saya ketika Anies Baswedan dengan mudahnya mengatakan bahwa ia akan menutup Alexis tanpa ia tahu bahwa mencabut ijin suatu tempat pun diatur oleh undang-undang. Ahok bukannya tidak ingin menutup Alexis, hanya saja saatnya belum datang, karena apabila pemerintah seenaknya menutup dikhawatirkan adanya konflik horizontal yang tercipta.

Karena melihat saat pemerintah menutup Kalijodo yang jelas-jelas sudah sah secara hukum saja masih tercipta konflik, bagaimana jika pemerintah seenaknya mencabut ijin milik Alexis? Bukankah konflik akan tercipta lebih besar lagi, belum lagi apabila Alexis ternyata diback-up pula oleh orang-orang besar, apa justru tidak menjadi blunder bagi pemerintah?

Bagi Anies Baswedan, sejatinya janji anda sangat bagus mengenai ingin menutup Alexis, namun ada baiknya anda perlu mengkaji kembali setiap janji yang dilontarkan saat kampanye dan cara merealisasikannya. Jika memang ingin menutup Alexis secara langsung, saya berharap Anies Baswedan memberikan cara konkret yang akan dilakukannya. Agar kita mampu menilai keseriusan Anies Baswedan menutup Alexis atau hanya lip-service di masa kampanye?

Jadi bagaimana menurut anda, mudahkah menutup Alexis?
apa kabar lapindo yg diganti rugi pake apbn dinyatakan bencana alam?

Reklamasi Jakarta 'Dihalalkan' Lewat Perpres Soal Bencana
Quote:Original Posted By zdakira.ralf


Anda Kira Mudah Menutup Alexis? 47
BY CHAIRUL RIZKY ON JANUARY 16, 2017 POLITIK



sumber tribunnews
Dari debat pertama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) kemarin, ada beberapa hal yang sangat menarik dari segala ucapan yang dilontarkan oleh ketiga kandidat, yang ingin saya bahas disini adalah mengenai sindiran yang ditujukan Anies Baswedan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai kelemahan pemerintah mengenai tempat prostitusi di Jakarta yaitu Alexis.

Isu Alexis ini sebetulnya hanya mengangkat kembali isu tersebut, pada medio 2016 lalu masalah ini sejatinya sudah mencuat ke publik. Diawali dari keputusan Ahok menutup Kalijodo yang menuai protes dari banyak pihak dan juga kritik tajam dari Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung).

Alasan Lulung memberi kritik kepada Ahok adalah karena menurutnya Ahok hanya berani menggusur daerah prostitusi yang diisi oleh orang-orang kecil saja, dia mengatakan Ahok tidak mampu menutup Alexis yang sejatinya juga dijadikan tempat prostitusi, Lulung merasa Ahok melakukan diskriminasi terhadap kedua tempat yang sama-sama dicurigai sebagai sarang prostitusi.

Benarkah hukum tumpul keatas dan runcing kebawah? Padahal kasusnya sama-sama prostitusi. Ternyata jawabannya adalah tidak, sejatinya alasan Ahok menutup Kalijodo adalah adanya pelanggaran penggunaan ruang terbuka hijau bukan karena prostitusinya. Awalnya Ahok juga kesulitan menutup Kalijodo, karena Kalijodo berdiri sejak lama, jika pemerintah asal menutup saja, dikhawatirkan akan ada konflik yang terjadi dan juga pemerintah akan terlihat bersalah karena asal menutup saja.

Entah keberuntungan bagi pemerintah atau memang sudah takdirnya Kalijodo harus dihancurkan, pada Februari 2016 terjadi kecelakaan di wilayah Kalideres yang memakan korban sepasang suami-istri yang ditabrak mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh seorang pemuda yang setelah diusut baru saja pulang dari Kalijodo untuk minum-minum bersama teman-temannya.

Ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengkaji kembali Kalijodo dan juga peruntukkan lahannya, setelah dilakukan pembahasan pemerintah sepakat mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau. Selain kasus Kalijodo sebetulnya ada beberapa tempat hiburan yang juga ditutup oleh Ahok seperti Stadium dan Mille’s.

Setali tiga uang dengan Kalijodo, Stadium dan Mille’s juga menjajakan “surga dunia”. Namun pemprov dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka memiliki izin operasional yang sah. Namun pada akhirnya Stadium dan Mille’s pun berakhir sama dengan Kalijodo. Pemprov DKI dibawah komando Ahok sudah memberikan ultimatum bagi tempat hiburan yang tertangkap mengedarkan narkoba, ijin usahanya akan dicabut. Dan itu terbukti, saat dua tempat itu melanggar peraturan mengenai peredaran narkoba, ijin usaha dua tempat itu dicabut. Stadium dicabut ijinnya pada tahun 2014 dan Mille’s pada tahun 2016.

Kembali mengenai Alexis, sebetulnya usaha yang ada di Alexis ini sudah jadi rahasia umum, namun mengapa sulit bagi pemprov atau Polri menutup tempat ini? Karena mereka masih berdiri secara legal, baik itu lokasi, maupun ijin usaha. Menurut Ahok, saat ini Indonesia belum punya aturan khusus mengenai penindakan prostitusi, penindakan hanya dapat dilakukan apabila tempat tersebut menyalahgunakan perizinan bangunan.



Sebetulnya keinginan untuk menutup Alexis sudah lama dimunculkan oleh Ahok namun menyadari terbatasnya kemampuan Undang-Undang mengenai penindakan lokasi-lokasi prostitusi hal ini yang masih menjadi kendala pemerintah menutup paksa Alexis. Saat ini yang mampu membuat Alexis ditutup adalah jika nanti ditemukan penyalahgunaan perizinan bangunan atau ternyata menjadi tempat narkoba bebas beredar.

Bagaimana dengan laporan warga mengenai prostitusi di Alexis? Dapatkah dijadikan alat untuk Pemerintah menutup Alexis? Jawabannya sulit, karena apabila hanya kasus prostitusi yang dilaporkan maka Alexis hanya bisa diberikan peringatan oleh pemerintah. Hal yang bisa membuat Alexis langsung dicabut ijin usahanya adalah apabila terdapat Narkoba di dalamnya.

Jadi sangat menarik untuk saya ketika Anies Baswedan dengan mudahnya mengatakan bahwa ia akan menutup Alexis tanpa ia tahu bahwa mencabut ijin suatu tempat pun diatur oleh undang-undang. Ahok bukannya tidak ingin menutup Alexis, hanya saja saatnya belum datang, karena apabila pemerintah seenaknya menutup dikhawatirkan adanya konflik horizontal yang tercipta.

Karena melihat saat pemerintah menutup Kalijodo yang jelas-jelas sudah sah secara hukum saja masih tercipta konflik, bagaimana jika pemerintah seenaknya mencabut ijin milik Alexis? Bukankah konflik akan tercipta lebih besar lagi, belum lagi apabila Alexis ternyata diback-up pula oleh orang-orang besar, apa justru tidak menjadi blunder bagi pemerintah?

Bagi Anies Baswedan, sejatinya janji anda sangat bagus mengenai ingin menutup Alexis, namun ada baiknya anda perlu mengkaji kembali setiap janji yang dilontarkan saat kampanye dan cara merealisasikannya. Jika memang ingin menutup Alexis secara langsung, saya berharap Anies Baswedan memberikan cara konkret yang akan dilakukannya. Agar kita mampu menilai keseriusan Anies Baswedan menutup Alexis atau hanya lip-service di masa kampanye?

Jadi bagaimana menurut anda, mudahkah menutup Alexis?


Panjang ya breyyy
emoticon-Matabelo
Reklamasi Jakarta 'Dihalalkan' Lewat Perpres Soal Bencanaemoticon-Traveller

ayo abdul di sini bau tmptnya
boy boy, ngebet amat presiden bikin proyek reklamasi kelar. dipaksa cukong apa gimana?
gelar pahlawan DIPODOMORO.akan semakin dahsyat
persiapan 10 juta menlener
Reklamasi sudah gak menarik hati ku
Pasti jalan itu... gak guna juga kalian menggerutu