Selama tahun 2016, KPK melakukan sejumlah penyitaan di kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Barang yang disita berupa uang kas atau rekening dengan jumlah totalnya Rp 247 miliar.

"Kami juga dapat informasi bahwa dalam penyelidikan kasus e-KTP ini selama tahun 2016 telah dilakukan sejumlah penyitaan dalam bentuk rupiah 206,95 miliar, kemudian 1.132 SGD dan dalam bentuk dolar Amerika 3.036.715,64 atau semua setara dengan Rp 247 miliar. Semua dalam bentuk uang baik yang cash maupun rekening,"kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017).

Febri menyebut sumber uang itu berasal dari personal dan korporasi. Namun Febri tidak menyebutkan siapa pihak-pihak tersebut.

"Jadi ada penyitaan yang dilakukan orang dan korporasi. Tentu saja orang atau korporasi yang disita ini adalah yang terkait dengan proyek e-KTP. Jadi sekitar Rp 247 miliar dalam bentuk 3 mata uang," sebut Febri.

Kasus ini telah bergulir bertahun-tahun dan belum ada seorang tersangka pun yang diajukan ke pengadilan. KPK saat ini berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan kasus-kasus lama termasuk kasus ini.

Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.

Pada beberapa kesempatan, KPK telah memeriksa sejumlah nama tokoh seperti Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, hingga Gamawan Fauzi. Ketua KPK Agus Rahardjo berulang kali mengatakan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut, tetapi hingga saat ini belum ada titik terang siapa tersangka yang akan dijerat KPK.

korupsi