JAKARTA- Dinasti politik tak akan hilang dari perpolitikan Tanah Air. Bahkan di Pilkada 2017, tercatat ada 12 calon kepala daerah di 11 daerah berasal dari dinasti politik.
Koordinator Koalisi Pilkada Bersih Almas Sjafrina menyatakan, para calon kepala daerah tersebut punya hubungan darah dengan kepala daerah yang kini menjabat maupun sudah purna.

‘’Mereka terbangun di daerahnya masing-masing,’’ ungkap dia, kemarin. Siapakah mereka? Almas menyebutkan, Andika Hazrumy (cawagub Banten) merupakan putra mantan Gubernur Atut Chosiyah. ‘’Atut sekarang menjadi terpidana kasus korupsi di Banten yang saat ini masih menjalani masa tahanan,’’ ungkap Almas.

Andika sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR 2014-2019 dicalonkan oleh DPD Partai Golkar Banten yang diketuai oleh Tatu Chasanah, adik kandung Atut Chosiyah. Selanjutnya Hana Hasanah Fadel (cagub Gorontalo) adalah istri mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad.

Dodi Reza Alex Noerdin (cabup Musi Banyuasin) adalah anak Bupati Musi Banyuasin periode 2002-2008 Alex Noerdin. Selanjutnya Noormiliyani AS (cabup Barito Kuala) merupakan istri dari Bupati Barito Kuala periode 2007-sekarang Hassanudin Murad. Siti Rahma (cabup Pringsewu) adalah putri Wagub Lampung Bachtiar Basri.

Dewanti Rumpoko (cawali kota Batu) merupakan istri Wali Kota Batu periode 2007-sekarang Eddy Rumpoko. Karolin Margret Natasa (cabup Landak) merupakan putri Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-sekarang Kornelis. Rahmadian Noor (cawabup Barito Kuala) keponakan dari Hassanudin Murad. Adam Ishak (cawabub Mesuji) saudara Wabup Mesuji periode 2012- 2016 almarhum Ismail Ishak.

Parosil Mabsus (cabup Lampung Barat) adalah saudara Bupati Lampung Barat periode 2007-sekarang Mukhlis Basri. Atty Suharti (cawali kota Cimahi) istri Wali Kota Cimahi periode 2002-2007 M Itoc Tochija. Tausikal Abua (cabup Maluku Tengah) saudara Bupati Maluku Tengah periode 2002-2012 Abdullah Tausikal.

‘’Persoalan utama dari dinasti politik adalah penguasaan sumber daya dan dampaknya yang dapat melemahkan check and balance dalam pemerintahan terutama bila dinasti telah mencengkeram eksekutif dan legislatif. Persoalan tersebutlah yang membuat dinasti dekat dengan korupsi,’’tambah Almas.

Alat Kewenangan

Apalagi dinasti politik baik sebagai kepala daerah maupun anggota DPR atau DPRD membuat posisi tersebut dengan segala kewenangannya menjadi alat bagi dinasti untuk mengakses sumber daya ekonomi. Dinasti politik pun membutuhkan dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan di partai, ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan simpulsimpul politik lainnya.

‘’Dua ini memicu potensi korupsi yang lebih besar untuk dilakukan anggota dinasti politik,” tegas Almas yang juga anggota Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW). Satu-satunya cara untuk memutus dinasti politik adalah peran pemilih (voters) agar selektif dan cerdas dalam menentukan pilihannya dalam pilkada mendatang.

Jika ada keluarga dari kelompok dinasti pernah atau sedang terlibat dengan kasus korupsi, sudah sepatutnya masyarakat untuk tidak memilihnya demi menyelamatkan demokrasi dan kepentingan publik yang lebih luas agar persoalan korupsi di daerahnya tidak lagi terulang. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai lebih baik siapa pun kepala daerah yang sudah menjabat dua kali periode, tidak melanjutkan estafet kepemimpinan kepada keluarganya.

‘’Kalau dua kali menjabat istirahat dulu. Kasih kesempatan yang lain,’’ujar Ray. Cara itu dinilai bisa menetralisasi kekuasaan supaya tidak menumbuhkan politik akal budi. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dinasti politik atau kepemimpinan yang berlanjut oleh keluarga tidak berarti semuanya buruk dan korup.

‘’Soal dinasti itu, yang korup ada, tapi ada yang tidak. Ada juga yang pemerintahan yang katakanlah bukan dinasti ada juga yang kena masalah. Jadi jangan langsung bahwa suatu pemerintahan yang berlanjut oleh keluarga langsung dianggap salah, karena itu terjadi di mana mana,’’kata dia.

Keberlanjutan pemerintahan oleh keluarga bukan hanya terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan seperti di Singapura. Lee Kwan Yew menjabat sebagai Menteri Mentor, sebuah jabatan yang dibentuk di bawah kepemimpinan anaknya, Lee Hsien Loong, yang menjadi PM ketiga pada 12 Agustus 2004.

Begitu juga George Bush di AS, Yasuo Fukuda Perdana Menteri Jepang yang merupakan putra sulung Takeo Fukuda, Perdana Menteri Jepang ke-67 (1976-1978). Contoh lainnya seperti di India dan Malaysia. ‘’Ini biasa saja, apalagi India, ada Ghandi dan Nehru. Dan UU kita memperbolehkan, karena ini dianggap hak asasi manusia, saya kira itu,” ujar dia.

Sumur: http://berita.suaramerdeka.com/smcet...car-11-daerah/

Suram dunia politik Indo, makanya ane setia golput, ngapain coba milih maling duit rakyat!Yang kek begini dlu MUI malah keluarin fatwa haram buat yg golput, padahal klo mencoblos malah memilih maling yg baru, siapa yg dosa coba!?!?