Jakarta - Gubernur Jakarta nonaktif yang saat ini mencalonkan diri di Pilgub DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyibak sedikit keculasan bisnis kapal angkutan di laut Jakarta. Dia menyebut ada oknum pejabat yang menguasai rute kapal.

"Oknum-oknum pejabat menguasai rute itu, sehingga orang lain yang mau beli kapal bener (baik -red) enggak berani masuk," kata Ahok kepada wartawan di sela kampanyenya, di Cilincing, Jakarta Utara, Senin (2/1/2016).

Dia menjelaskan, permainan manipulatif bisnis kapal angkutan di Jakarta sama seperti monopoli bisnis angkutan di darat. Angkutan umum di jalanan Jakarta pernah didominasi oleh bus-bus reyot. Perusahaan berbus reyot itu menguasai rute dengan kuasa pejabat terkait. Praktik jual beli rute dengan oknum eksekutif disebutnya pernah terjadi.

Begitu pula dengan bisnis kapal angkutan. "Biasanya itu, pensiunan lah, mantan pejabat lah, main biasanya. Ini sudah kayak permainan umum, oknum (Dinas) Perhubungan. Saya nggak tahu di Pusat (Kemenhub -red) main nggak," kata Ahok.

Untuk memutus dominasi bus-bus reyot, Ahok menguatkan PT TransJakarta, perusahaan pelat merah, dengan tawaran kepada pemilik bus-bus untuk bergabung dan bersedia menerima sistem pembayaran Rupiah per kilometer. Cara serupa direncanakannya diterapkan di ranah kapal angkutan, dengan tawaran sistem rupiah per mil.

"Kita juga baik hati. Kalau kamu mau masuk (berintegrasi dengan TransJakarta), kita bayar rupiah per kilometer. Sama kayak kapal, ini mirip ulah Metromini," kata Ahok.

Seluk beluk kapal angkutan di Jakarta beranjak disorot usai terjadinya kebakaran Kapal Motor (KM) Zahro Express. Peristiwa nahas di awal tahun itu mengakibatkan 23 orang tewas.