Bupati Klaten Sri Hartini---ANTARA/Widodo S. Jusuf

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal politik dinasti adalah kekeliruan yang amat besar yang pernah dilakukan lembaga tersebut. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. "Dampaknya semakin nyata hari ini seperti kasus di Klaten, politik dinasti menjadi pemicu munculnya kasus korupsi," ujar Donal, saat dihubungi, Senin (2/1).

Kata dia, operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan borok dari sistem Pilkada di Indonesia, yakni langgengnya dinasti politik.

Sri menjadi contoh kesekian kali kasus korupsi yang bermula akibat berlanjutnya kekuasaan secara turun temurun. Tidak bisa ditampik jika MK turut andil dalam melanggengkan dinasti politik dengan putusannya yang membatalkan pelarangan politik dinasti di Pasal 7 huruf r UU No.8/2015 tentang Pilkada yang diketok 8 Juli 2015.

Untuk itu, Donal berpendapat terdapat dua kunci untuk memangkas berlanjutnya dinasti politik yaitu melalui peran parpol dan pemilih. Parpol mesti memilih kader-kader yang berkualitas yang bukan berasal dari dinasti politik untuk maju dalam konstestasi Pilkada. Adapun pemilih harus cerdas dalam memilih dengan tidak memilih calon yang berasal dari dinasti politik.

"Pemilih yang paling bertanggung jawab untuk memangkas dinasti politik, kewenangan pemilu itu di pemilih. Dinasti politik tidak akan tumbuh dan terbonsai kalau pemilih tidak memilih kelompok dan keluarga yang terafiliasi dinasti politik, dia akan berkuasa di parpol tapi tidak di rezim pemerintahan," jelas Donal.

Donal menjelaskan, selama ini kekuatan materi menjadi kekuatan kepala daerah yang melangggengkan dinasti politik. Pasalnya kepala daerah tersebut harus memiliki basis dukungan yang besar melalui ormas-ormas baik ormas kemasyarakatan, budaya, dan keagamaan. Untuk menghidupi kekuatan massa itu, dibutuhkan biaya yang tidak besar.

"Itu dilakukan untuk memelihara kekuasaan dan itu biayanya besar sekali. Kalau itu diakumulasikan, bakal memicu orang untuk mengeluarkan biaya lebih dan memicu kasus korupsi muncul," pungkas Donal. OL-2

http://www.mediaindonesia.com/news/r...lih/2017-01-02


Walau begitu tidak dapat dipungkiri, dinasti politik banyak menimbulkan pro dan kontra