TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai isu dominasi ekonomi dan sentimen anti-Cina kerap mewarnai penyebaran berita bohong (hoax). Salah satu isu yang santer bergulir adalah tudingan masuknya 10 juta pekerja asal Cina ke Indonesia. “Tidak usah percaya dengan isu negatif seperti itu,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2016.

Ia menjelaskan, bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada di posisi 5 persen, tidak mungkin ada penyerapan tenaga kerja sebanyak 10 juta orang. Sebab, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang terserap sekitar 300 ribu orang. “Kalau 10 juta pekerja, angka pertumbuhan ekonominya harus 30 persen,” kata Teten.

Karena itu, Teten menyatakan sulit mempercayai ada 10 juta pekerja Cina ke Indonesia. Namun, untuk membuktikan lagi, dia mengirim timnya ke kawasan industri smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara. Di Morowali, terdapat perusahaan patungan antara Indonesia dan Cina.

Hasilnya, hanya ada 600 pekerja Cina yang dilibatkan. “Setiap enam bulan sekali mereka bergantian pulang ke negaranya,” kata Teten.

Selain tenaga kerja, sentimen dominasi Cina di sektor ekonomi pun mewarnai diskusi di media sosial dan pemberitaan online. Teten menilai, dibanding Cina, Jepang masih mendominasi investasi di Indonesia. Adapun dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang triwulan III 2016, tiga negara terbesar penanaman modal asing adalah Singapura (US$ 2,2 miliar), Jepang (US$ 1,6 miliar), dan Cina (US$ 600 juta).

Munculnya isu dominasi Cina di ekonomi, menurut Teten, lebih pada pengkotakan (framing) politik. Padahal, menurut dia, pemerintah Indonesia berupaya mencari pasar dan mitra baru dalam hubungan dagang internasional. Tujuannya adalah agar pemerintah mempunyai pilihan yang luas dalam berinvestasi. “Sehingga Indonesia tidak dikendalikan oleh salah satu kekuatan ekonomi dunia,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas meminta agar situs atau media sosial yang menyebarkan berita bohong (hoax) atau kebencian ditindak tegas. Ia tidak ingin energi masyarakat terkuras hanya karena persoalan yang terjadi di media sosial.

Selain itu, Presiden meminta agar dilakukan gerakan edukasi dan literasi bagi pengguna media sosial. “Gerakan ini penting mengajak netizen mengampanyekan komunikasi di media sosial yang baik, beretika,” kata Jokowi.