Kekalahan Buni Yani dalam pra-peradilan memiliki pesan kuat. Pertama, status facebooknya berbau SARA yang kemudian tersebar luas di sosial media menjadi tanggungjawab penuhnya. Kedua, Buni Yani sah atau full menjadi tersangka. Ia secara resmi menjadi biang provokator isu SARA yang nyaris memporak-poraknda Indonesia.

Lewat aksi Buni Yani, negara menjadi terluka. Banyak pihak yang yakin, tanpa provokasi Buni Yani melalui potongan videonya, kehebohan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu tidak akan terjadi. Lebih 87 persen warga Jakarta tak pernah menonton video Ahok secara lengkap dan utuh. Demikian juga warga luar Jakarta. Mereka ikut-ikutan demo setelah potongan singkat video Buni Yani tersebar luas.

Efek potongan video Buni Yani menjadikan pemahaman berbangsa dan bernegara telah mencapai titik nadir terendah. Beberapa individu dan ormas memanfaatkan momentum itu untuk ikut menunjukkan arogansinya. Pembubaran ibadah KKR di Sabuga, Bandung, ikut dicampuri dengan alasan tetek bengek ijin. Kemudian kata kafir dijadikan sebagai senjata untk membungkam warga negara yang tidak seiman. Berbagai contoh rendahnya bobot pemahaman bernegara dengan gamang dipertontonkan.



Cuitan bernada SARA Dwi Estiningsih, calon anggota DPR yang gagal, terkait pahlawan yang ia sebut kafir adalah contoh rendahnya bobot pemahaman berbangsa dan bernegara. Seorang warga negara berpendidikan dan telah belajar sejarah, menghina pahlawan. Ini jelas hasil produk dogma tak bernalar yang sudah berakar bertahun-tahun.

Kebanggaan agama yang dianut terus dipupuk dengan pemahaman yang lemah. Akibatnya Dwi Estiningsih tidak mampu mencerna agama dengan baik. Agama kemudian dijadikannya sebagai jubah kebesaran, kemegahan, arogansi dan bahkan senjata. Padahal secara esensi dan substansinya, setiap orang bisa menjadi kafir jika ia lari dari petunjuk Sang Khalik.

Oleh karena nalar yang lemah, Dwi dengan mudah menunjuk orang lain kafir daripada dirinya sendiri. Ia dengan berani menghina, melecehkan dan menista para pahlawan yang sebenarnya telah berbuat dan berkorban untuk negara ini. Pertanyaan untuk Dwi, apa yang telah engkau perbuat untuk negara ini? Satu jari menunjuk orang lain sementara empat jari menunjuk diri sendiri. Kini setelah dilaporkan kepada polisi, Dwi merengek-rengek minta maaf dan meminta laporan itu dicabut. Ini namanya pengecut.

Fatwa haram MUI tentang atribut natal adalah contoh lebih lanjut gagalnya paham bernegara secara institusi. Fatwa itu dijadikan oleh FPI sebagai pijakan legitimasi untuk melakukan sweeping. Sementara MUI sendiri setelah mengeluarkan fatwa, terlihat cuci tangan. Akibatnya negara dalam negara, polisi dalam polisi dan hukum di dalam hukumpun lahir. Istana yang menjadi pusat kekuasaan tersenggol dan tersentil. Namun istana tidak tinggal diam. Jokowi terus terlihat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat strategis.

Lewat Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Jokowi mengingatkan dengan keras MUI agar melibatkan pemerintah setiap kali mengeluarkan fatwa yang menyinggung kebhinekaan. Soal sweeping ormas FPI terkait atribut Natal, Kapolri langsung memerintahkan jajarannya untuk menangkap pelaku sweeping sekaligus pencegahan sweeping. Ketegasan polisi melarang ormas melakukan sweeping di Sragen adalah terjemahan langsung dari perintah Kapolri.

Seiring dengan peringatan keras kepada MUI, Jokowi terus memantau aparat negara yang sedang mengusut tersangka kasus makar. Reaksi atas penangkapan itu tidak digubris polisi. Polri dengan sigap dan tegas melakukan penahanan dan sangkaan makar tetap melekat pada mereka yang disangka makar. Bahkan polisi terus merengsek mengumpulkan bukti dengan penggeledahan di rumah Rachmawati dan Sri Bintang Pamungkas.

Tidak hanya itu, berbagai bukti pendanaan upaya makar pun sudah diperoleh polisi. Koar-koar bernada sumbang para kuasa hukum para tersangka makar seperti Yusrli Ihza Mahendra, Razman Nasution dan lain-lain tak digubris oleh polisi. Polisi semakin hari semakin serius dan giat mengumpulkan bukti. Hal ini kemudian membuat para begundal politik memilih tiarap dan wait and see tindakan selanjutnya dari Presiden Jokowi. Para bandit-bandit politik yang selama ini lancang mengolok-olok Presiden Jokowi, kini berbondong-bondong mencari selamat.

Ketegasan polisi yang memanggil anggota DPR, Eko Patrio terkait ucapannya bahwa bom Bekasi hanya pengalihan isu, telah membuat para aktivis politik yang lain mulai bungkam dan hati-hati. Kini para politikus sepakat mengikuti penyidikan polri dan pembuktiannya ditunggu di pengadilan. Amin Rais, Fahri Hamzah, Fadli Zon tidak lagi seenak jidat berkoar-koar memperkeruh suasana.

Bagi Presiden Jokowi, pembuktian tindakan makar oleh pelaku makar sangat menentukan upaya penstabilan negara selanjutnya. Tindakan penangkapan itu merupakan ajang pembuktian ucapannya tentang penunggangan politik demo 411 dan 212 terkait kasus Ahok. Ahokpun dengan tegas di persidangan pertamanya bahwa warna politik atas sidangnya berbau politik.

Kentalnya bau politik dalam kasus Ahok membuat Jokowi tidak tertarik untuk melakukan pertemuan dengan mantan SBY. Hal itu dianggap sebagai reaksi keras Jokowi atas teriakan SBY di media yang menebeng pada teriakan Rizieg FPI dalam menanggapi kasus Ahok. Rizieg yang berseteru dengan Ahok hampir selama lima tahun dan selalu gagal menjegalnya, kini bersatu padu dengan SBY yang menginginkan Ahok hengkang dari persaingan Pilgub DKI 2017. Tujuannya adalah melapangkan jalan bagi Agus puteranya SBY, yang tak bakal menang di Pilgub DKI 2017.

Dari dua sidang Ahok yang telah dilakukan, semakin terlihat bahwa kasus yang dituduhkan kepada Ahok sangat kental berbau politis. Dakwaan Jaksa yang mencap Ahok sebagai orang yang paling benar karena memaksa pihak lain harus menggunakan metode adu program untuk memenangkan kursi kepala daerah dan membolehkan metode yang lain adalah salah satu kekacauan nalar di bidang hukum.

Padahal soal adu program di Pilkada, memang itu nomor satu dan itu yang paling penting karena calon kepala daerah yang ingin terpilih memang harus jelas program-programnya. Jadi Ahok sudah benar. Justru menggunakan Surat Al-Maidah sebagai senjata untuk menyerang calon kepala daerah lain, adalah tindakan pengecut. Berkamuflase di balik ayat yang ditafsirkan sendiri karena tidak punya program jelas, adalah tindakan para politikus busuk.

Maka sidang Ahok III yang rencananya dipindahkan di Jakarta Selatan, adalah salah satu antisipasi masih adanya demo berbau politik yang mencoba memaksakan kehendak. Tak tertutup kemungkinan, jika sidang putusan kasus Ahok selanjutnya akan dipindahkan lebih jauh jika demo tak kunjung berhenti. Bahkan bisa jadi sidang putusan vonis Ahok akan dipindahkan ke pulau lain yang lebih sunyi yang jauh dari jangkauan demo.

Kini setelah suhu politik berhasil dikendalikan, Presiden Jokowi semakin giat melakukan langkah-langkah pemetaan strategis. Pertama, terus memetakan aktivitas FPI, HTI dan lain. Jika waktunya tepat, maka ormas-ormas pembuat onar ini siap dibubarkan. Kedua, pemetaan terhadap kelompok makar yang ingin memancing di air keruh. Ketiga, pemetaan kelompok-kelompok radikal atau kaum teroris yang terus menerus mencari kesempatan mengacaukan situasi. Keempat, pembentukan lembaga pemantapan Pancasila untuk menguatkan kembali pemahaman nilai-nilai ideologi Pancasila.

Terkait dengan Pancasila, Jokowi mencontoh strategi Soeharto yang sukses membungkam kaum intoleran dengan dasar Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan kuatnya Pancasila, negara menjadi stabil dan bisa lebih fokus membangun. Hanya dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945, negara ini terus maju untuk membangun dalam bingkai NKRI. Tidak ada pilihan terbaik selain Pancasila. Bahkan bangsa lain pun banyak yang iri dengan Pancasila.

Jadi untuk merajut kembali bangsa yang telah terluka oleh Buni Yani, ditunggangi oleh pelaku makar, dikeruhkan oleh Swi Estiningsih dan dipanasi oleh MUI, maka segenap elemen bangsa kembali kepada dasar negara Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya hadiah dari Tuhan untuk bangsa ini. Lewat Pancasila, bangsa ini kembali bisa dirajut dari kondisinya yang terluka. Ketika Pancasila lemah dan disepelekan, negara menjadi mudah diobrak-abrik. Namun ketika fondasi Pancasila kuat, negarapun kokoh dan kuat. Begitulah kura-kura.