AS menolak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengecam permukiman Israel, Jumat (23/12). Keputusan untuk abstein dalam pemungutan suara menjadi sumber kerusakan hubungan terbesar di akhir kepengurusan Presiden Barack Obama.

Resolusi ini mengecam pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai pelanggaran hukum internasional. Putusan PBB ini merefleksikan sikap pertentangan dunia terhadap Israel. Presiden AS terpilih Donald Trump bahkan tidak bisa membalikkannya.

Putusan itu juga memberi Israel posisi yang buruk dalam negosiasi perdamaian. Resolusi menyebut permukiman di tanah Palestina tidak punya validitas hukum di masa depan.

Resolusi juga mendesak Israel untuk mengakhirinya demi upaya menciptakan solusi dua negara. Sorak sorai dan tepuk tangan meriah menggema di ruang dewan keamanan PBB ketika Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengizinkan resolusi disahkan.

Sebelumnya, upaya pemungutan suara sempat tertunda karena Mesir sebagai pengaju rancangan menariknya. Ini terjadi setelah Trump menghubungi langsung Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Trump juga sempat mendesak Obama untuk memveto resolusi.

Setelah Mesir menarik rancangan, empat negara mengajukan rancangan resolusi yang sama. Empat negara tersebut diantaranya Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela.

Sebagian besar negara di dunia telah sejak lama menolak okupasi Israel di tanah Palestina sejak 1967. Namun belum ada langkah konkrit terhadap pembangunan permukiman Yahudi yang semakin lama semakin menjamur.

Duta Besar Malaysia untuk PBB, Ramlan Bin Ibrahim mengatakan ini adalah resolusi pertama soal permukiman dalam 36 tahun terakhir. Setelah resolusi lolos, Israel geram dan mulai melakukan pembalasan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memanggil Duta Besarnya di Selandia Baru dan Senegal untuk konsultasi. Netanyahu juga membatalkan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Senegal pada Januari ke Israel termasuk mengakhiri program bantuannya.

"Israel menolak resolusi anti-Israel yang memalukan ini dan tidak akan tinggal diam," kata kantor Netanyahu dalam pernyataan. Mereka menyalahkan Obama karena gagal melindungi Israel dan 'geng PBB'.

Netanyahu tidak sabar bekerja sama dengan 'teman', Trump, Kongres, Republik, dan Demokrat untuk membahas efek resolusi. Sementara, Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat menyambut bahagia putusan.

Ia menyebutnya kemenangan untuk keadilan di Palestina. Ia mengatakan Trump sekarang punya pilihan ikut legitimasi internasional atau ektrimis dan penjajah. Setelah mengizinkan resolusi, Power mengatakan Washington tetap tidak akan mendukung penggunaan tanah tambahan untuk tujuan permukiman.

"Ini sudah jadi kebijakan semua pemerintah AS, Republik dan Demokrat, bahkan sejak Presiden (Ronald) Reagan hingga sekarang," kata Power. Ia merujuk pada pernyataan Reagan pada 1982.