- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Di APBD DKI, perbaikan kolam DPRD Rp 500 juta, jasa sopir Rp 4 M
TS
ayah.rojak
Di APBD DKI, perbaikan kolam DPRD Rp 500 juta, jasa sopir Rp 4 M
Merdeka.com - APBD DKI 2017 telah diketok oleh DPRD DKI Jakarta setelah dibahas bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian yakni sekretariat dewan senilai Rp 143 miliar lebih.
merdeka.com memperoleh rincian anggaran dalam APBD DKI 2017, termasuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan sekretariat DPRD DKI beserta nominal anggarannya.
Untuk penyediaan jasa makanan dan minuman, DPRD DKI menganggarkan Rp 11.020.320.450. Sementara penyedia jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor dialokasikan Rp 2.280.504.804.
Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas DPRD DKI Jakarta mendapatkan Rp 3.699.506.160. Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.
Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.
Bukan hanya itu saja yang tak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan buat rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.109.
Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Yuliandi hingga kini belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Kemarin (21/12), Yuliandi mengangkat telepon, namun meminta dihubungi lagi karena sedang berkendara. Sayang, ketika dihubungi lagi, selalu ditolak atau direject.
Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengaku khawatir dengan pembahasan APBD DKI 2017 ini. Terlebih, anggaran senilai Rp 70 triliun lebih ini dibahas dalam waktu singkat oleh Plt Gubernur DKI Sumarsono.
"Memang pembahasan anggaran kali ini terkesan begitu cepat kilat ya. Di satu sisi baik itu kalau prosesnya semua benar dan semua mata anggaran dicermati cepat, itu tentu saja baik, sehingga proses alokasi anggaarn nanti akan cepat," kata Salang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/12).
Namun Salang tak yakin, jika Sumarsono mampu mencermati anggaran yang begitu banyak. Dia sangsi, jika Sumarsono menguasai setiap mata anggaran, apalagi tak ada protes sama sekali dari DPRD DKI.
"Tetapi mempelajari dokumen anggaran itu tidak mudah, dengan anggaran yang begitu besar, pertanyaannya apakah betul Plt pelajari dengan cermat anggaran itu. Maksudnya, kalau itu dipelajari dengan cermat, maka bisa menghindari duplikasi anggaran, anggaran di-markup, lalu proyek yang pemborosan, kaya gitu-gitu apakah ini sudah dicermati atau tidak. Kalau sudah dicemati hebat sekali," jelas dia.
Sementara terkait adanya anggaran yang tidak diusulkan pemerintah, seperti pemeliharaan kolam capai Rp 500 juta dan perbaikan rumah Ketua DPRD DKI senilai Rp 1 M, namun disahkan, menurut dia, itu bisa saja terjadi. Artinya, kata dia, Plt Gubernur DKI merasa tidak ada masalah dengan usulan DPRD itu.
"Asumsi dasar anggaran sudah diserahkan ke DPRD, maka di pemeintah sudah dianggap selesai, kalau ternyata misalnya proses pembahasan ada tambahan anggaran di luar yang diusulkan, pemerintah bisa mengajukan keberatan. Tapikan ini tidak terjadi, sudah diketok, artinya pemerintah tidak ada masalah, DPRD juga tidak masalah," jelas dia.
"Bisa saja diduga ada banyak tambahan anggaran proyek diusulkan sudah masuk di anggaran, Plt tidak mencermati dengan sangat detail, karena memang saya tidak yakin, Plt cermati secara detil dengan waktu secara singkat, Plt berani sekali," pungkasnya.
https://m.merdeka.com/jakarta/di-apb...ir-rp-4-m.html
Peran tokoh baik dan buruk sudah dilaksanakan biarpun keterlaluan, sekalian memasang jebakan
Tolong dibantu rate 5 ya..ya..ya
Quote:
Original Posted By everesthome►APBD DKI cepat diketok karena Sumarsono dinilai akomodir proyek DPRD
Kamis, 22 Desember 2016 11:03
Merdeka.com - Pembahasan hingga pengesahan APBD DKI tahun 2017 berjalan begitu cepat. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI sepakat tetapkan Perda APDB DKI senilai Rp 70,19 triliun.
Berbeda dengan yang terjadi saat Basuki T Purnama ( Ahok) membahas bersama DPRD DKI 2016 lalu. Anggaran hingga tertunda karena Ahok temukan banyak kejanggalan. Saat itu bahkan muncul istilah dana siluman triliunan rupiah di DKI Jakarta.
Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengatakan, pembahasan yang begitu cepat karena DPRD DKI merasa semua keinginannya diakomodir oleh Sumarsono. Menurut dia, jika tidak diakomodir, maka akan terjadi tarik menarik seperti pada masa Ahok lalu.
"Kalau prosesnya itu berjalan begitu cepat, maka bisa saja DPRD melihat usulan proyek yang mereka inginkan terakomodasi, tanpa ada catatan (dari Sumarsono). Maka kemudian kalau semua usulan DPRD diakomodasi, berarti mereka punya kepentingan bersama untuk segera mengesahkan supaya tidak keburu dipereteli," kata Salang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/12).
Dia meragukan jika Sumarsono memeriksa secara detail mata anggaran yang dialokasikan dalam APBD tersebut. Namun dia menekankan, Sumarsono menjadi orang yang bertanggung jawab jika dikemudian hari ditemukan anggaran atau proyek fiktif dalam APBD nanti.
"Saya kira plt paling bertanggung jawab terhadap anggaran ini, mudah-mudahan dikemudian hari, tidak ditemukan anggaran yang dimarkup, tidak ditemukan terjadi pemborosan, tidak ditemukan proyek fiktif," jelas dia.
Salang mengatakan, hanya dari satu anggaran saja di Sekretariat DPRD, sudah terjadi lonjakan yang begitu hebat. Dia curiga, ini sebagai salah satu alasan kenapa cepat sekali APBD diketok.
Dia khawatir, jika ditelusuri lebih jauh, maka akan muncul banyak kejanggalan. Misalnya, seperti double anggaran, proyek fiktif dan lain sebagainya.
"Misal di sekretariat dewan sudah ada lonjakan. Ini salah satu bentuk ini, memang bentuk akomodasi untuk DPRD dari eksekutif. Kalau ditelusuri mungkin banyak sekali, model kayak gini dan riskan. Menurut saya, lagi-lagi ini Plt akan bertanggungjawab terhadap anggaran. Dia yang mempertanggungjawabkan jika setelah ditelusuri ternyata memang ada kejanggalan," tutur dia.
Menurut Salang, seharusnya Sumarsono lebih hati-hati dan waspada dalam menentukan anggaran DKI, terlebih mantan Plt Gubernur Sumut itu dinilai masih memiliki karir yang panjang. Jika APBD DKI 2017 ternyata bermasalah, maka akan berdampak pada karir Sumarsono.
"Jika dia meninggalkan anggaran bobrok di DKI, terkesan bagi-bagi proyek, maka ini jadi catatan buruk dan ini akan jadi anggaran bersmalah."
"Ketegangan antara Pak Ahok dan DPRD dulu kan karena satu per satu mata anggaran dicermati oleh guernur dan ditemukan anggaran yang menunjukkan ada markup, pemborosan Rp 12 triliun, proyek siluman, nah maksudnya ketika itu dicemati dan dinyatakan bermasalah, DPRD tidak terima. Sekarang pertanyaannya kenapa begitu cepat, prasangka positif mungkin sudah dicemati tapi bisa juga sebalikya, terjadi kesepakatan anggaran yang diusulkan DPRD diakomodasi, termasuk banyak kepentingan kontraktor, DPRD diuntungkan, pejabat DKI diuntung, maka ini prosesnya cepat," pungkasnya.
Seperti diketahui, Jika melihat rincian anggaran yang telah disahkan, dewan ternyata cukup mendapatkan porsi istimewa dari Sumarsono. Beberapa pos anggaran dewan yang sebelumnya sudah ditetapkan Ahok mengalami kenaikan signifikan di tangan Sumarsono.
Hal itu terlihat dari draf anggaran yang diterima merdeka.com. Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang disusun Ahok,total anggaran per komisi senilai, Rp 34.271.164.554.556, kemudian direvisi oleh Soni turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 35.352.275.916.091 dan nilai itulah yang disahkan.
Jika dihitung, selisih kenaikan anggaran khusus untuk lima komisi di DPRD DKI saja antara anggaran yang dirancang Ahok dan direvisi oleh Soni kemudian disahkan DPRD mencapai Rp 1.524.473.030.049.
Selain itu, di tangan Sumarsono, Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula dirancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034, kemudian dinaikkan sedikit oleh Soni sedikit menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.
Dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.
Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.
Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000
Anggaran yang lebih 'wah' lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.
sumber
Kamis, 22 Desember 2016 11:03
Merdeka.com - Pembahasan hingga pengesahan APBD DKI tahun 2017 berjalan begitu cepat. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI sepakat tetapkan Perda APDB DKI senilai Rp 70,19 triliun.
Berbeda dengan yang terjadi saat Basuki T Purnama ( Ahok) membahas bersama DPRD DKI 2016 lalu. Anggaran hingga tertunda karena Ahok temukan banyak kejanggalan. Saat itu bahkan muncul istilah dana siluman triliunan rupiah di DKI Jakarta.
Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengatakan, pembahasan yang begitu cepat karena DPRD DKI merasa semua keinginannya diakomodir oleh Sumarsono. Menurut dia, jika tidak diakomodir, maka akan terjadi tarik menarik seperti pada masa Ahok lalu.
"Kalau prosesnya itu berjalan begitu cepat, maka bisa saja DPRD melihat usulan proyek yang mereka inginkan terakomodasi, tanpa ada catatan (dari Sumarsono). Maka kemudian kalau semua usulan DPRD diakomodasi, berarti mereka punya kepentingan bersama untuk segera mengesahkan supaya tidak keburu dipereteli," kata Salang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/12).
Dia meragukan jika Sumarsono memeriksa secara detail mata anggaran yang dialokasikan dalam APBD tersebut. Namun dia menekankan, Sumarsono menjadi orang yang bertanggung jawab jika dikemudian hari ditemukan anggaran atau proyek fiktif dalam APBD nanti.
"Saya kira plt paling bertanggung jawab terhadap anggaran ini, mudah-mudahan dikemudian hari, tidak ditemukan anggaran yang dimarkup, tidak ditemukan terjadi pemborosan, tidak ditemukan proyek fiktif," jelas dia.
Salang mengatakan, hanya dari satu anggaran saja di Sekretariat DPRD, sudah terjadi lonjakan yang begitu hebat. Dia curiga, ini sebagai salah satu alasan kenapa cepat sekali APBD diketok.
Dia khawatir, jika ditelusuri lebih jauh, maka akan muncul banyak kejanggalan. Misalnya, seperti double anggaran, proyek fiktif dan lain sebagainya.
"Misal di sekretariat dewan sudah ada lonjakan. Ini salah satu bentuk ini, memang bentuk akomodasi untuk DPRD dari eksekutif. Kalau ditelusuri mungkin banyak sekali, model kayak gini dan riskan. Menurut saya, lagi-lagi ini Plt akan bertanggungjawab terhadap anggaran. Dia yang mempertanggungjawabkan jika setelah ditelusuri ternyata memang ada kejanggalan," tutur dia.
Menurut Salang, seharusnya Sumarsono lebih hati-hati dan waspada dalam menentukan anggaran DKI, terlebih mantan Plt Gubernur Sumut itu dinilai masih memiliki karir yang panjang. Jika APBD DKI 2017 ternyata bermasalah, maka akan berdampak pada karir Sumarsono.
"Jika dia meninggalkan anggaran bobrok di DKI, terkesan bagi-bagi proyek, maka ini jadi catatan buruk dan ini akan jadi anggaran bersmalah."
"Ketegangan antara Pak Ahok dan DPRD dulu kan karena satu per satu mata anggaran dicermati oleh guernur dan ditemukan anggaran yang menunjukkan ada markup, pemborosan Rp 12 triliun, proyek siluman, nah maksudnya ketika itu dicemati dan dinyatakan bermasalah, DPRD tidak terima. Sekarang pertanyaannya kenapa begitu cepat, prasangka positif mungkin sudah dicemati tapi bisa juga sebalikya, terjadi kesepakatan anggaran yang diusulkan DPRD diakomodasi, termasuk banyak kepentingan kontraktor, DPRD diuntungkan, pejabat DKI diuntung, maka ini prosesnya cepat," pungkasnya.
Seperti diketahui, Jika melihat rincian anggaran yang telah disahkan, dewan ternyata cukup mendapatkan porsi istimewa dari Sumarsono. Beberapa pos anggaran dewan yang sebelumnya sudah ditetapkan Ahok mengalami kenaikan signifikan di tangan Sumarsono.
Hal itu terlihat dari draf anggaran yang diterima merdeka.com. Dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang disusun Ahok,total anggaran per komisi senilai, Rp 34.271.164.554.556, kemudian direvisi oleh Soni turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 35.352.275.916.091 dan nilai itulah yang disahkan.
Jika dihitung, selisih kenaikan anggaran khusus untuk lima komisi di DPRD DKI saja antara anggaran yang dirancang Ahok dan direvisi oleh Soni kemudian disahkan DPRD mencapai Rp 1.524.473.030.049.
Selain itu, di tangan Sumarsono, Sekretariat DPRD DKI juga mendapatkan dana tambahan. Semula dirancangan versi Ahok, sekretariat hanya mendapat Rp 100.133.883.034, kemudian dinaikkan sedikit oleh Soni sedikit menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran Rp 43.481.784.717.
Dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.
Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.
Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000
Anggaran yang lebih 'wah' lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.
sumber
Diubah oleh ayah.rojak 22-12-2016 07:09
0
15.2K
206
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan