Fatwa MUI Soal Larangan Mengucapkan Natal, Peneliti HAM: Ini Ancaman untuk Demokrasi
Editor: Sjamsu Dradjad - Dec 17, 2016 16:51


KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Fanani Rosidi menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal larangan mengucapkan Natal dan menggunakan atributnya sebagai ancaman untuk demokrasi.

“Yang pertama ini sebetulnya bukan domain Polri dalam merujuk fatwa MUI yang kemudian sampai mengeluarkan imbauan semacam itu,” ungkap Ahmad saat dihubungi Kriminalitas.com pada Sabtu (17/12/2016).

Kedua menurutnya kepolisian jangan berpihak kepada satu golongan. Apalagi kalau kelompok itu meresahkan dengan memberi provokasi atau bahkan cenderung menebarkan kebencian. “Seharusnya polisi itu melindungi semua golongan,” imbuhnya.

Menurutnya, hal ini konteksnya adalah kebebasan beragama. “Polisi harus melindungi kelompok minoritas karena dalam hal ini mereka yang selalu jadi korban. Posisinya harus seperti itu dan tidak jatuh ke tirani mayoritas,” tambahnya.

Menurutnya lagi-lagi polisi seakan jatuh kepada kerumunan dan tekanan massa.

“Lalu yang ketiga juga menyangkut kebebasan berekspresi. Karena di UUD 45 itu jelas bahwa atribut dan lainnya bagian dari kebebasan berekspresi. Lagi-lagi Ini ancaman untuk demokrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya pada Jumat (16/12/2016) kemarin, Polda Metro Jaya bersama MUI dengan menggandeng para tokoh agama lainnya mendiskusikan fatwa MUI soal pengucapan selamat Natal dan pemakaian atributnya.

Dari diskusi tersebut ditarik sebuah kesepakatan yang intinya mengajak untuk saling menjaga keharmonisan demi Jakarta yang aman.

Scroll ke bawah untuk berita lainnya.
( Ahmad Alfian)

sumber

Jaman 10 tahun yang penuh kesia-siaan kemarin, MUI dapat jatah jabatan di istana...
Apa karena sekarang mereka gak dapat jatah, jadi meradang gitu ya?
Atau mereka mengadakan koalisi permanen dengan Mantan?