Anggota Komisi I, Charles Honoris, mengatakan, pemerintah, khususnya Badan Intelijen Negara, harus waspada merespons informasi dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sedang membangun basis di Filipina Selatan.

BIN harus melakukan upaya deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

"BIN nantinya bisa melakukan intelligence sharing kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi," kata Charles, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2016).

Selain itu, lanjut Charles, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di Tanah Air harus mendapatkan perhatian khusus.

BNPT, BIN, maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif terhadap jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok ini.

Keterlibatan PPATK juga penting untuk melacak aliran dana.

"Follow the money. Apabila diputus aliran dananya, maka tentu akan mempersulit gerakan mereka," kata dia.

Menurut Charles, ancaman jaringan dan ideologi ISIS tidak hanya menyangkut aksi-aksi terorisme, tetapi juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar.

"Rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jaringan ini harus segera dimatikan," ucap politisi PDI-P ini.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan, ada informasi bahwa kawasan Filipina selatan yang dekat dengan perbatasan Indonesia akan menjadi basis pergerakan ISIS di Asia Tenggara.

Hal tersebut disampaikan Gatot saat seminar nasional bertema "Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme" di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

"Saya sudah enam bulan lebih berteriak tentang ini dan syukur alhamdulillah Presiden Rodrigo Duterte pada 14 November lalu menyampaikan benar bahwa ISIS menjadikan Filipina selatan sebagai basis di Asia Tenggara. Presiden Duterte akan mengabaikan HAM untuk melindungi rakyatnya," ujarnya.