- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ditangkap Karena Diduga Makar, Kuasa Hukum: Kivlan di Dadanya Merah Putih
TS
n4z1.v8
Ditangkap Karena Diduga Makar, Kuasa Hukum: Kivlan di Dadanya Merah Putih
Ditangkap Karena Diduga Makar, Kuasa Hukum: Kivlan di Dadanya Merah Putih
Jakarta - Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Krist Ibnu mengkritik prosedur penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein. Berdasarkan cerita Kivlan, dia ditangkap tanpa surat perintah penangkapan.
"Pak Kivlan saja yang enggak ada surat perintah penangkapan. Hanya disampaikan surat tugas dari penyidik dan surat penggeledahan," kata Krist di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).
Keterangan itu didapat Krist saat bertemu Kivlan saat salat Jumat di Masjid Agung Mako Brimob. Pada saat penangkapan Kivlan, kata Krist, dijemput oleh penyidik Polda Metro Jaya dan dari militer.
"Pak Kivlan Zein memang tadi pagi dijemput penyidik polda didampingi oleh pasi intel dari Kodam Jaya. Karena beliau adalah pensiunan mayor jenderal sehingga harus bersinergi dengan pihak Kodam Jaya baik itu seksi Intel maupun polisi militer," jelas dia.
Barang-barang Kivlan, kata Krist, juga diambil oleh polisi. "Yang diambil handphone dan laptop," jawabnya.
Krist menyayangkan penangkapan kepada sepuluh tersangka itu dengan tuduhan makar. Padahal kata dia, Kivlan adalah seorang jenderal dengan jiwa nasionalis di dadanya.
"Kami merasa diperlakukan seperti teroris, karena Pak Kivlan katakan bahwa yang datang ke rumahnya puluhan orang," katanya.
"Beliau ini mayor jenderal, jadi di dadanya merah putih. Bahkan sandera di Filipina dibebaskan oleh dia. Tidak diragukan lagi merah putihnya," sambung dia.
Mayor Jenderal
============================
Bukan ingin meragukan Nasionalisme anda, Jenderal.
Tapi semenjak anda tergabung dalam bagian pemenangan calon presiden dimasa lalu, anda terkesan berat sebelah dalam menilai negara ini. Anda juga terlalu mudah menuduh sebuah kelompok atau siapapun yang tak sejalan dengan anda, dengan predikat Komunis. Begitu mudah, begitu gampang, seolah tanpa beban.
Apapun usaha pemerintah, sekuat apapun usaha pemerintah demi rakyat ini, selalu dinilai buruk oleh anda.
Anda seorang Jenderal Purnawirawan, tentunya bisa lebih bijak dalam membawa diri. Seharusnya setelah pilpres usai, anda kembali bersinergi membangun negeri ini dengan segenap kemampuan anda, bahu membahu. Silakan lancarkan kritik yang membangun dan konstruktif, bukan kritikan bernada sinisme, kritikan yang berdasar kekecewaan, sebab hasilnya akan lain.
Seorang Jenderal tentunya tahu dimana batas yang diperbolehkan oleh hukum, dimana batas yang tak diperbolehkan oleh hukum.
Jika ingin membandingkan dengan Petisi 50 yang diberangus oleh Mantan Presiden Suharto dulu, kelompok anda jauh lebih membingungkan. Petisi 50 lebih jelas dan terang benderang arahnya. Tak ada isu pergantian pimpinan negara. Tak ada isu pengambilan paksa jabatan Presiden Suharto. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang konstruktif demi bangsa dan negara ini, terutama kebebasan berpendapat dan bersuara.
Lantas apa yang anda inginkan Jenderal? Kebebasan berpendapat dan bersuara sekarang ini jauh lebih bebas, bahkan bisa sebebas-bebasnya sampai siapapun bisa memaki, memaki Ulama, memaki Presiden, memaki siapapun juga, bahkan agama dan nabi pun bisa jadi bahan cemoohan di BP Kaskus ini, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sama-sama saat jaman Suharto. Dan tentunya anda paham akan hal itu.
Lantas, apa yang anda tuntut, Jenderal?
Tapi semenjak anda tergabung dalam bagian pemenangan calon presiden dimasa lalu, anda terkesan berat sebelah dalam menilai negara ini. Anda juga terlalu mudah menuduh sebuah kelompok atau siapapun yang tak sejalan dengan anda, dengan predikat Komunis. Begitu mudah, begitu gampang, seolah tanpa beban.
Apapun usaha pemerintah, sekuat apapun usaha pemerintah demi rakyat ini, selalu dinilai buruk oleh anda.
Anda seorang Jenderal Purnawirawan, tentunya bisa lebih bijak dalam membawa diri. Seharusnya setelah pilpres usai, anda kembali bersinergi membangun negeri ini dengan segenap kemampuan anda, bahu membahu. Silakan lancarkan kritik yang membangun dan konstruktif, bukan kritikan bernada sinisme, kritikan yang berdasar kekecewaan, sebab hasilnya akan lain.
Seorang Jenderal tentunya tahu dimana batas yang diperbolehkan oleh hukum, dimana batas yang tak diperbolehkan oleh hukum.
Jika ingin membandingkan dengan Petisi 50 yang diberangus oleh Mantan Presiden Suharto dulu, kelompok anda jauh lebih membingungkan. Petisi 50 lebih jelas dan terang benderang arahnya. Tak ada isu pergantian pimpinan negara. Tak ada isu pengambilan paksa jabatan Presiden Suharto. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang konstruktif demi bangsa dan negara ini, terutama kebebasan berpendapat dan bersuara.
Lantas apa yang anda inginkan Jenderal? Kebebasan berpendapat dan bersuara sekarang ini jauh lebih bebas, bahkan bisa sebebas-bebasnya sampai siapapun bisa memaki, memaki Ulama, memaki Presiden, memaki siapapun juga, bahkan agama dan nabi pun bisa jadi bahan cemoohan di BP Kaskus ini, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sama-sama saat jaman Suharto. Dan tentunya anda paham akan hal itu.
Lantas, apa yang anda tuntut, Jenderal?
Diubah oleh n4z1.v8 02-12-2016 18:04
0
5K
79
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan