Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pengacara, notaris dan kurator tidak mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty akan menerima konsekuensi. Demikianlah disampaikan Sri Mulyani Indrawati saat sosialisasi tax amnesty di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

"Apabila tidak ikut tax amnesty tiga tahun terhitung sejak amnesti berlaku, maka DJP apabila menemukan data terkait harta, maka akan dianggap tambahan penghasilan yang akan dikenakan PPh dengan tarif normal," ujarnya.

"Itu kayak ngancem ya tapi memang ngancem. Jadi kalau ibu bapak sekalian tidak ikut maka kita akan bicara tentang WP tarif normal, plus 2% per bulan bagi harta yang tidak ditemukan di SPT anda," tegas Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani mengharapkan kalangan profesi tersebut memanfaatkan waktu yang tersisa. Masih ada waktu sampai dengan Maret 2017 dengan tarif yang sangat rendah dibandingkan tarif normal.

"Kami harapkan paling tidak ruangan ini ikut tax amnesty. kalau tidak masih ada Januari sampai Maret. Saya tidak ingin masyarakat bahwa yang sudah memiliki kegiatan ekonomi tidak mengikuti tax amnesty," paparnya.

Dalam konteks yang lebih luas, Sri Mulyani menjamin bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara baik. Termasuk pajak yang disetorkan kepada negara.

"Sebetulnya ini kan kayak bumi dan langit. Kalau ikut sekarang declare, tebus, lega. or tiga tahun lagi normal atau 2% per bulan," pungkasnya.

detik

TA tenggelam oleh hiruk pikuk kasus ahok, padahal negara susah payah bangun dan biayai infrastruktur untuk tingkatkan kemakmuran dan kesjahteraan rakyatnya, ada yg demi anak tersayang tega endors preman acak2 negara dari berbagai sektor, mulai stabilitas, rush money dan kemajemukan bangsa