JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia adalah negara hukum.

Oleh karena itu, jika ada konflik karena perbedaan-perbedaan, hal tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.

"Kita adalah bangsa yang majemuk, yang akan terus menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Solusinya adalah kembali pada konsep negara hukum," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016).

"Pegangan kita adalah apa yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara hukum," lanjut dia.

Jokowi tidak setuju jika proses hukum diintervensi oleh kelompok tertentu.

Menurut dia, hal itu adalah pemaksaan kehendak.

"Sebagai negara hukum, semua harus berjalan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak, apalagi dengan menggunakan kekuatan massa," ujar Jokowi.

"Hukum harus menjadi panglima di negara kita," kata dia.

kompas

Sikat aja pak de