Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Segala sesuatu terdapat di dalam aturan maupun Undang-undang yang berlaku.


"Pegangan kita adalah apa yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara Indonesia negara hukum. Sebagai negara hukum semua harus berjalan berdasarkan hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak, apalagi menggunakan kekuatan massa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).


Menurut dia, Indonesia merupakan negara majemuk. Semua masalah perbedaan harus disesuaikan kembali kepada konsep negara hukum.


"Hukum harus jadi panglima di negara kita," tegas dia.


Penegasan itu ia sampaikan usai bertemu Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Istana Merdeka. Pertemuan merupakan rangkaian konsolidasi  yang dilakukan Presiden bersama elite politik. Jokowi mengatakan, dalam semua konsolidasi, penekanan soal pentingnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 selalu menjadi bahasan penting.


Beberapa hari belakangan, Presiden memang rutin mengundang ketum partai politik. Mereka membahas kondisi negara pascademo 4 November.


Pagi tadi, Jokowi mengundang Ketum Partai NasDem Surya Paloh membahas penguatan Ideologi Pancasila dan upaya pencegahan radikalisme.  Senin 21 November, Jokowi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Pada Kamis 17 November, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Golkar Setya Novanto juga sudah diundang ke Istana. Secara keseluruhan, menjaga keutuhan NKRI menjadi bahasan besar dalam pertemuan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...kekuatan-massa

---

Kumpulan Berita Terkait JOKOWI :

- Presiden: Jangan Paksakan Kehendak dengan Kekuatan Massa

- Ketum PPP Sambangi Istana

- Jokowi-Surya Paloh Bahas Perkembangan Radikalisme di Indonesia