Tim cyber patrol Polri melakukan patroli di dunia maya untuk menemukan pembuat isu rush money atau penarikan uang besar-besaran pada 25 November mendatang.
Polisi menyatakan akan menindak tegas orang-orang yang membuat informasi yang mengarah ke kerusuhan.
"Di medsos sekarang banyak info rush money. Saya ingatkan, siapa pun yang membuat info yang arahnya ke kerusuhan, kami akan tindak secara pidana," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Rikwanto mengatakan, isu gerakan rush money termasuk informasi yang provokatif. Polri menilai, ajakan tersebut berpotensi membuat keresahan dalam masyarakat.
"Kalau rupiah anjlok, rakyat yang susah. Kalau etnis tertentu diprovokasi, pasar bisa rusak," katanya.
Sejauh ini, Polri belum menerima aduan tentang gerakan rush money. Namun, tim cyber patrol Polri terus memantau jalannya lini masa di dunia maya.
Rikwanto menegaskan bahwa ada sanksi pidana yang bisa menjerat para penyebar informasi tersebut.
"Kalau kami temukan adanya unsur pelanggaran undang-undang ITE, kami telusuri, kami tangkap," katanya.
Tekad Polri menangkap penyebar isu rush money sejalan dengan asa Ketua DPR, Ade Komarudin. Ade meminta Polri menyelidiki penyebar gerakan penarikan uang secara besar-besaran pada 25 November mendatang.
Ade menilai isu tersebut mampu mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.
"Kita harus meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melakukan itu," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
"Karena itu adalah tindakan tidak terpuji dan tindakan yang bisa membuat negara ini menjadi tidak baik karena ulah satu orang itu," imbuhnya.
Politisi Partai Golkar itu menyebut, penyebaran isu rush money termasuk ke dalam sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku perlu diusut untuk meminimalisasi dampak yang terjadi.
Tim cyber Polri, belakang semakin menjadi andalan. Baru-baru ini, tim tersebut juga mengungkap pengunggah video "Kapolda Metro Jaya melakukan provokasi" pada unjuk rasa 4 November 2016.
Pengunggah video itu adalah MHS (52), warga Bekasi, Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menjelaskan, MHS telah menggiring opini publik karena menggunakan kalimat seolah-olah Kapolda telah melakukan provokasi sebagai judul video editannya.
Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai isu rush money adalah isu yang dibuat untuk memperkeruh suasana.
Terlebih, isu itu dimunculkan bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Itu hanya isu yang memperkeruh suasana, menciptakan ketakutan dan kepanikan. Masyarakat tidak perlu panik atas isu yang tidak bertanggung jawab yang hanya bagian dari permainan politik," ungkap Johnny.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, stabilitas perekonomian dan moneter Indonesia sedang dalam keadaan yang baik.
Rush money, katanya, akan berdampak buruk terhadap kepercayaan baik domestik maupun internasional, khususnya sistem keuangan dan sistem pembayaran.
Selain itu, rush money akan berdampak buruk pada ketersediaan likuiditas pada perbankan Indonesia yang akan memengaruhi ketahanan perekonomian jangka pendek.
Namun, masyarakat diimbau agar tak cemas dan khawatir karena Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang menjaga sistem keuangan dan pembayaran.
Koordinasi di tingkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berjalan dengan baik.
"Dana masyarakat aman, tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik," kata Johnny.
Johnny menduga ada kelompok yang menggerakkan dan memainkan isu tersebut hanya demi kepentingan jangka pendek kelompoknya saja. "Mereka tentu tidak berpihak pada kepentingan perekonomian nasional. Tidak perlu meniru perjuangan kelompok seperti itu," tuturnya.
Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut isu rush money dilontarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial. "Janganlah mengada-ada, itu namanya sudah mengalihkan langkah (politik) ke ekonomi," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap masyarakat tidak terpengaruh isu rush money. "Saya harap tidak terjadi," ujarseusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Kamis.
Gerakan rush money berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pihak menyatakan, aksi tersebut akan dilakukan 25 November mendatang atau dua pekan setelah aksi 4 November lalu.
sumber