BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Bandung Barat Abubakar mengakui bahwa pemerintah sangat kesulitan dalam mengawasi pembangunan di wilayah konservasi Kawasan Bandung Utara (KBU).

Dia menilai, hal itu menjadi kelengahan pemerintah dan kerap dimanfaatkan oleh para pengembang.

Bupati yang akrab disapa Abu ini menjelaskan, peran aparat kewilayahan sangat penting dalam mengawal setiap jengkal pembangunan, khususnya untuk bangunan komersil di KBU.

"Sosialisasi kami kepada kepala desa, camat disampaikan berulang-ulang. Tapi terus terang saja kelengahan kita pengawasan di lapangan," kata Abu di kantornya, Jalan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (17/11/2016).

Baca juga: Deddy Mizwar: Hati-hati Beli Rumah di KBU, Anda Membeli Bencana

Abu pun mengklaim bahwa Pemkab Bandung Barat sangat selektif untuk mengeluarkan izin lokasi bagi bangunan komersil. Sejauh ini, lanjut Abu, pihaknya masih patuh pada regulasi yang ada.

"Kalau bicara pengendalian kita mengacu pada regulasi yang ada, baik perda provinsi maupun Perda RTRW yang berlaku saat ini. Jadi rasanya untuk proses pembangunan yang berlandaskan pada proses perizinan, kami pemerintah daerah sangat selektif dalam mengeluarkan perizinan, apalagi kaidahnya harus direkomendasikan kepada tim asistensi tingkat provinsi," tuturnya.

"Sepanjang yang membangun itu melalui mekanisme itu saya kira pembangunan di Bandung Barat yang sesuai kaidah lingkungan sudah dilakukan," tambah Abu.

Abu mengaku lebih mendukung bangunan komersil daripada untuk kompleks perumahan di KBU. Dia berpendapat, bangunan komersil akan berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat.

"Sebetulnya dengan makin terbatasnya lahan kita dorong setiap jengkal lahan jadi dampak ekonomi, justru itu kita harapkan. Paling tidak, bisa menyerap tenaga kerja. Yang saya sangat ketat hanya untuk tidur saja (perumahan), kan jadi beban, butuh air, butuh listrik ke pemdanya dapat apa. Ini problem itu yang kita hindarkan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko menuturkan, polemik alih guna lahan di wilayah KBU mesti melibatkan pemerintah pusat lantaran menyangkut masalah lintas daerah.

"Upaya kita hanya meminimalisir eksploitasi pembangunan dengan rekayasa teknis untuk menjaga ekosistem. Misalnya, sekarang perkampungan padat, kita buat sumur resapan, tapi aplikasinya sekarang sangat sulit karena keterbatasan lahan yang tidak dimiliki pemda," jelasnya.

Upaya sosialisasi pun, kata Apung, tak berdampak signifikan. Kebutuhan lahan masyarakat yang tinggi membuat pembangunan di KBU sulit dikendalikan.

"Kalau bisa pemerintah pusat beli lahan yang ada, jadikan kawasan lindung. Kalau mengandalkan pemerintah daerah anggaran kita saja terbatas," jelasnya.



http://regional.kompas.com/read/2016/11/17/15455131/bupati.bandung.barat.akui.sulit.awasi.pembangunan.di.kbu.#

Sulitlah, orang RTDRnya di acak acak, yang ganti warna zonasi pemprov (ngasih izin prinsip ke sahid cleveland) eh malah pura pura lupa, kaya nenen nurbaeti.





Hayo, udah kirim surat cinta ke henny lim, masih pura pura lupa

Kaya nenen nurbaeti aja. Udah kena alzhemeir?

JIJIK BANGET GW DENGER CONGORNYA DEMIZ, DIA BILANG KATANYA " GAK TAHU KENAPA WARNA DI RTDRNYA BERUBAH?" PADAHAL PASANGANNYA SENDIRI YANG KASIH SURAT KEPUTUSAN.


BILANG AJA LU, PEMPROV JABAR, TAKUT DI CIDUK KAYA RACHMAT YASIN (BUPATI BOGOR) DAN KWEE CAHYADI KAN


DASAR GUBERNUR CUKONG, TAPI PURA PURA ANTI CUKONG


MUNAFIK