Jumat, 11 November 2016 19:35 WIB
http://www.tribunnews.com/metropolit...-miliar?page=3

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Calon Bupati Bekasi petahana Neneng Hasanah Yasin memiliki harta kekayaan paling besar dibanding empat calon lainnya.

Berdasarkan situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politisi Partai Golkar itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp 64.132.988.754.

Berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) Neneng telah diterima dan diperiksa KPK sejak 7 September 2016 lalu.

KPK melalui website resminya www.kpk.go.idmerilis LHKPN terhadap lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017.

Pengumuman itu resmi diterbitkan pada Kamis (10/11/2016) sekitar pukul 19.00 WIB.

Setelah Neneng, disusul calon bupati nomor urut 2, Sa'dudin dengan total kekayaan mencapai Rp 8.374.810.412.

LHKPN Sa'dudin ini telah diterima dan diperiksa KPK sejak 27 September 2016.

Sementara cabup nomor urut 1, Meilina Kartika Kadir yang LHKPN miliknya diterima pada 20 September ini memiliki harta kekayaan mencapai Rp 7.766.490.654

Sedangkan cabup nomor urut 4, Iin Farihin yang mencalonkan diri lewat jalur independen memiliki total harga kekayaan Rp 938.557.559 dan berkas LHKPN-nya telah diterima KPK pada 16 September 2016.

Kemudian cabup nomor urut 3, Obon Tabroni yang maju lewat jalur independen juga memiliki kekayaan Rp 325.851.468.

LHKPN Obon telah diterima KPK sejak 20 September 2016.

Sementara di jajaran Calon Wakil Bupati (Cawabup), Ahmad Dhani menjadi Cawabup terkaya.

Cawabup nomor urut 2 ini memiliki total kekayaan Rp 31.867.035.758.

Kemudian disusul Cawabup nomor urut 5, Eka Supria Atmaja yang berdasarkan hasil pemeriksaan KPK memiliki kekayaan Rp 3.867.016.372.

Sedangkan cawabup nomor urut 1, Abdul Kholik memiliki total kekayaan Rp 3.401.554.842.

Lalu cawabup nomor urut 3, Bambang Sumaryono, menurut KPK memiliki total kekayaan Rp 632.230.000.

Sementara Cawabup nomor urut 4, KH Mahmud Al-Khafidz, memiliki total harta Rp 168.247.287.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Idham Kholik mengaku hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi dari KPK soal LHKPN lima pasangan calon ini.

"Kami belum terima laporan itu dari KPK, mungkin dalam waktu dekat tembusannya akan sampai," katanya.

Menurut dia, pengumuman harta kekayaan pasangan calon adalah kewajiban pasangan calon, dan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.

Senada diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten Bekasi Bidang Hukum, Suhana. Menurutnya, secara resmi KPU Kabupaten Bekasi belum menerima berkas LHKPN para Calkada peserta Pilkada 2017 Kabupaten Bekasi dari KPK.

Suhana menegaskan, pihaknya telah mengkonfirmasi hal ini kepada pemeriksa LHKPN para paslon untuk memastikan kapan hasil pemeriksaan akan diberikan.

"Kita berharap berkas itu bisa segera sampai bila pemeriksaannya telah selesai," kata Suhana. (faf)