Energi Bangsa Terkuras Hanya untuk Ahok
08 NOV 2016


unjug rasa 411

Energi bangsa terkuras habis hanya untuk mengurusi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian diungkapkan anggota DPD Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Selasa (08/11/2016).

"Sebenarnya kasus dugaan penistaan agama ini sederhana dan sudah ada contoh penegakkan hukumnya," kata Fahira.

Tetapi, kata Fahira, publik menilai geliat aparat penegak hukum kurang lincah, bahkan cenderung menunda-nunda. Ditambah gesture Presiden yang lambat merespons kasus ini.

Menurutnya, jika melihat sensitifnya tema yang disinggung Ahok, ditambah bertepatan dengan momentum pilkada, dan sosoknya yang memang kontroversial, seharusnya negara bisa menganalisis bahwa dugaan penistaan agama ini akan meluas dan menjadi isu nasional.

"Jika negara, terutama Presiden, punya manajemen konflik yang diperlihatkan lewat kebijakan, pernyataan, dan tindakannya, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Saudara Basuki, dampaknya tidak akan sebesar ini," kata dia.

Puncaknya, tambah Fahira, Jokowi enggan menemui perwakilan perserta Aksi Damai 4 November. Padahal Jokowi punya kemampuan luar bisa dalam menyelesaikan konflik baik selama jadi Walikota Solo maupun saat jadi Gubernur DKI Jakarta. "Namun untuk kasus Ahok, kemampuannya ini sama sekali hilang,' ujar Fahira.

Fahira mengungkapkan, sejak awal kasus ini muncul dipermukaan dan menjadi sorotan publik, satu-satu strategi yang dilakukan negara adalah menunggu reaksi publik.

Jika reaksi publik biasa-biasa saja atau hanya riak-riak kecil saja, maka pengusutan kasus ini bisa ditunda setelah pilkada. Namun, nyatanya reaksi publik sangat luar biasa dan pemerintah gamang melihat bola salju desakan masyarakat dari seluruh Indonesia agar proses hukum Ahok dilakukan dengan cepat, tegas, dan transparan.

Kondisi ini, bagi Fahira, memperlihatkan baik Presiden dan para pembantunya terutama Polri tidak sensitif menganalisis situasi. Padahal, kasus ini jika mau dianalisis secara akal sehat saja, baik tingkat keterdesakan, tingkat keseriusan, dan tingkat pertumbuhannya berpotensi menjadi sebuah krisis sangat tinggi.

Harusnya, Aksi Bela Islam jilid I yang berlangsung 14 Oktober lalu sudah menjadi sinyal bahwa isu dugaan penistaan agama ini akan meluas. Namun, paska aksi jilid I tersebut, publik melihat perkembangan kasus ini tidak ada greget-nya.
http://rimanews.com/nasional/politik...nya-untuk-Ahok

------------------------------

Beginilah jadinya bila hukum hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas!

: