TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) masih membuka peluang pelonggaran kebijakan moneternya.

Bank sentral akan melihat sejumlah data sebagai pertimbangan keputusan tersebut, termasuk kondisi ekonomi global setelah pemilihan Presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) nanti.

Deputi Gubernur Perry Warjiyo mengakui, ketidakpastian di pasar keuangan global, khususnya saham mengalami peningkatan selama sepekan terakhir. Namun, hal tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap Indonesia, yang ditandai oleh masih masuknya arus modal asing (capital inflow) sehingga membuat kurs rupiah relatif stabil.

BI mencatat, capital inflow sejak awal tahun hingga pekan lalu mencapai 157 triliun. Adapun Rp 37 triliun diantaranya masuk melalui saham dan sisanya melalui obligasi pemerintah.
"Akan tetapi kami lihat minggu depan seperti apa," kata Perry, Selasa (3/11).

Di sisi lain, Perry mengaku BI masih memantau rencana kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), walaupun Bank Sentral AS telah memutuskan untuk menahan suku bungannya di level 0,5% dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) kemarin malam.

Akan tetapi BI tak khawatir kendati pun suka bunga The Fed naik di akhir tahun ini. Sebab kata Perry, hal tersebut sudah masuk perhitungan BI. Begitu juga apabila terjadi kenaikan suku bunga AS dua kali di tahun depan dan tiga kali di tahun 2018 mendatang.

Dari sisi domestik, inflasi Oktober 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 3,08% year on year (YoY) membuat BI optimis hingga akhir tahun inflasi bisa mendekati angka 3%. Begitu juga dengan defisit pada transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang diperkirakan terkendali di sekitar 2% pada akhir tahun.

Tak hanya itu, BI juga memperkirakan arus modal asing masih akan masuk sehingga rupiah yang stabil dan cenderung menguat masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Tak hanya capital inflow dari portofolio, tetapi juga dari dana repatriasi program pengampunan pajak.

Perry mengatakan, hingga saat ini besaran dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak mencapai sekitar Rp 143 triliun. Meski demikian, dari jumlah tersebut besaran dana yang benar-benar masuk baru sekitar Rp 40 triliun. Sementara, Rp 100 triliun sisanya akan masuk hingga akhir tahun ini.

Namun demikian, keputusan untuk melonggarkan kembali suku bunga acuan BI menurut Perry akan tetap melihat kondisi domestik ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kredit berbankan. "Dan pilihan instrumen kan tidak harus suku bunga, ada likuiditas dan lain-lain dan akan kami hahas dalam rapat dewan gubernur yang akan datang," tambahnya.

http://jambi.tribunnews.com/2016/11/...bank-indonesia