alexa-tracking

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581b730fe052271b088b4571/perjuangan-keyakinan-sunda-wiwitan-lewat-film-dokumenter-karatagan-ciremai


Penghayat Sunda Wiwitan: Agama Tak untuk Dilembagakan

“Agama bukan lembaga, tapi sebuah tuntunan perilaku hidup. Ketika sudah dilembagakan akan dengan mudah terjadi konflik."


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti dari komunitas keyakinan Sunda Wiwitan menunjukkan sejumlah permasalahan tentang keyakinan yang memberi dampak bagi anak-anak ke depan karena ketidakadilan negara mengayomi keberadaannya. (Foto: Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewi Kanti, pegiat dan penghayat Sunda Wiwitan menilai sebuah agama seharusnya tidak dilembagakan, tapi dijadikan sebuah tuntunan perilaku hidup karena jika sudah dilembagakan akan rentan konflik.

“Agama bukan lembaga, tapi sebuah tuntunan perilaku hidup. Ketika sudah dilembagakan akan dengan mudah terjadi konflik. Banyak tali-temali kepentingan yang akhirnya esensi ajaran agama menjadi tidak murni lagi,” kata dia saat ditemui satuharapan.com di Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Sabtu (22/11).

Sunda Wiwitan, menurut Dewi, selama ini telah mendapat labelisasi dari negara dan masyarakat sebagai sebuah agama yang ingin dilembagakan.

“Negara menganggap kami ini ingin dilembagakan. Kami menyadari bahwa secara sistematis kami ingin dihabisi dari tarik-menarik kepentingan kapitalisme yang bermain mata dengan oknum aparatur negara dengan kedok beragama,” kata dia.

Tarik-menarik kepentingan ini tampak ketika penganut Sunda Wiwitan, kata Dewi, dipaksa untuk menulis enam agama yang diakui negara di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Penulisan di KTP kami macam-macam. Saya sendiri dipaksa untuk menuliskan Islam, yang lain ada yang Katolik, Konghucu, dan segala macam. Kami merasa selama ini ada unsur pemaksaan dan penggiringan agar kami menyerah dan akhirnya harus menutupi jati diri kami,” Dewi menjelaskan.

Kalaupun pada kolom agama dikosongkan, penganut Sunda Wiwitan akan berhadapan dengan label ateis dan komunis.

Labelisasi ini pada akhirnya membuat para penganut Sunda Wiwitan memilih bungkam dan sembunyi karena takut dengan tekanan sosial. Ini yang membuat penganut tersebut hingga saat ini tidak dapat dideteksi secara administratif.

“Secara administratif, penganut Sunda Wiwitan banyak yang sembunyi karena takut dengan tekanan sosial. Seharusnya negara hadir menjadi pembela. Negara tidak boleh absen dalam kesetaraan warga negara,” kata Dewi.

Dewi dan penganut Sunda Wiwitan lainnya mengaku hanya ingin hidup dengan damai di tanah tempat mereka tinggal tanpa pengkotak-kotakan agama.

“Seberapapun kami, inilah kami yang bertahanan. Kami hanya ingin hidup merdeka lahir dan batin di tanah sendiri,” ujar Dewi. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja 

http://www.satuharapan.com/read-deta...k-dilembagakan



Penghayat Sunda Wiwitan: Negara Jadi Pelaku Kekerasan Agama

“Negara berhutang kepada kami memperbaiki peradaban ini.”


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan saat berfoto di samping poster bertuliskan 'kebebasan adalah bebas untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing' di Gedung LBH, Jakarta pada Sabtu (22/11). (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bagi komunitas penghayat Sunda Wiwitan dan komunitas penghayat sejenisnya, negara secara sistematis sebetulnya telah menjadi pelaku kekerasan terhadap agama. Diskriminasi agama dan kepercayaan secara tidak sadar telah ditunjukkan dengan diberlakukannya enam agama resmi di Indonesia. Sementara itu, agama dan kepercayaan lain di luar enam agama tersebut kerap kali mendapat stigma negatif sebagai ajaran yang sesat.

Dewi Kanti, pegiat Sunda Wiwitan menyatakan pendapatnya bahwa pelaku kekerasan itu adalah aparatur negara itu sendiri karena telah melakukan penghianatan terhadap konstitusi.

“Di dalam konstitusi, kesetaraan dan perlindungan sebuah negara adalah kewajiban. Tidak ada dasar apapun untuk membedakan warga satu dengan yang lain termasuk latar belakang agama. Agama apapun layak hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia,” kata Dewi kepada satuharapan.com di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakakarta pada Sabtu (22/11).

Polemik KTP

Apa yang diperjuangkan para penghayat Sunda Wiwitan, menurut Dewi Kanti terkait penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dewasa ini menjadi pergulatan sebetulnya adalah sebuah kesetaraan dan keadilan.

Menurutnya apabila warga negara harus mencantumkan identitas agama, seharusnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk menunjukkan identitas Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan yang diyaini.

“Kami berpandangan bahwa identitas agama itu tidak perlu dicantumkan di KTP. Di beberapa negara lain pun tidak ada dan agama itu harus menjadi urusan yang personal antara manusia dan Tuhannya,” ujar Dwi.

Selama ini, penulisan agama di KTP para penghayat Sunda Wiwitan diakui Dewi merupakan paksaan dan penggiringan.

“Penulisan di KTP kami macam-macam. Saya sendiri dipaksa untuk menuliskan Islam, yang lain ada  yang Katolik, Konghucu, dan segala macam. Kami merasa selama ini ada unsur pemaksaan dan penggiringan agar kami menyerah dan akhirnya harus menutupi jati diri kami,” Dewi menjelaskan.

Saat ini, memang  sudah ada beberapa orang  yang identitas agama dalam KTP-nya dikosongkan, tetapi kebanyakan dari mereka harus berhadapan dengan konsekuensi stigma negatif dari masyarakat pada umumnya dengan anggapan ateis dan komunis.

Dari berbagai peristiwa, Dewi dan penghayat Sunda Wiwitan lainnya mengaku telah merasa mendapat kekerasan psikologis dengan stigma negatif tersebut.  Kemudian seiring perkembangannya, beberapa tokoh agama menganggap Sunda Wiwitan seolah-olah ingin membuat agama baru.  

“Padahal kami sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum agama-agama pendatang masuk. Hanya karena ajaran-ajaran yang pendatang itu akhirnya kami distigma seolah-olah kami tidak bertuhan dan itu dampaknya sampai sekarang,” ujar Dewi.

Akta dengan Status Pernikahan Tak Sah

Tak hanya polemik kolom agama dalam KTP, penghayat Sunda Wiwitan juga harus berhadapan dengan polemik akta kelahiran.

Mereka mengaku kesulitan ketika hendak membuat akta untuk anak. Akta kelahiran anak dari penghayat Sunda Wiwitan sendiri sebenarnya tercetak, seperti akta-akta pada umumnya. Namun akta diterima dengan risiko status hukum anak itu sebagai anak yang lahir di luar pernikahan karena nama ayah tidak tercatat.

Dewi yang menganggap ini sebagai bentuk diskriminasi berharap pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pemulihan hak konstitusi.

“Kami  berharap ada pemulihan hak konstitusi karena selama ini kami bukan warga negara yang tidak taat hukum. Kami selalu melaporkan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan hukum seperti peristiwa kelahiran, pernikahan, dan kematian, tetapi negara tidak mau mencatat dengan alasan hukum adat yang kami yakini tidak sesuai dengan hukum negara,” katanya.

Padahal menurut Dewi, konstitusi itu seharusnya melindungi seluruh warga negara. Dia mengutarakan selama ini komunitas penghayat Sunda Wiwitan sudah cukup dibebani dengan stigma dan dampak seumur hidup.

“Dan sekarang kami juga dibebani untuk memperjuangkan agar kami melakukan peninjauan kembali. Mestinya mereka sadar diri bahwa produk undang-undang yang mereka keluarkan telah mengingkari konstitusi,” ujar Dewi.

Negara sebagai pelindung dan penjamin hak hidup seluruh warga negaranya dikatakan Dewi telah memiliki banyak ‘hutang’ dengan para penghayat di nusantara.

“Negara berhutang kepada kami memperbaiki peradaban ini,” kata Dewi. 

Editor : Eben Ezer Siadari 


http://www.satuharapan.com/read-deta...ekerasan-agama


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

A police officer secures the Constitutional Court building in Central Jakarta in this file photo. (JP/Dhoni Setiawan)

Court lets witness take oath under Sunda Wiwitan faith

Ina Parlina

Jakarta | Thu, February 2, 2017 | 08:54 pm

It was an uncommon scene in a country that officially recognizes only six religions when a court allowed on Thursday a witness to take the oath in a native faith before a hearing.

The oath was pledged by Dewi Kanti, an adherent of Sunda Wiwitan in West Java, just before she took the witness stand at the Constitutional Court, in favor of the petitioners, who are challenging provisions they feel undermine the civil rights of followers of indigenous faiths.

Another witness, Shidarta, a legal philosophy scholar, said the Sunda Wiwitan oath-taking was a precedent. "The oath was based on a native faith, not a mainstream religion. If the bench recognizes such an oath, then there is no reason for other institutions to reject [their identity as native faith followers], including in terms of civil administration matters," he told the bench.

The petition was filed by four followers of indigenous faiths, including Sunda Wiwitan. They are challenging several provisions in the Civil Administration Law that prevent them from obtaining ID and family cards.

They are seeking to alter the provisions to allow them to state their faiths on civil documents that require them to fill in the religion column.

The Civil Administration Law was amended in 2013, but the revision maintained the "discriminatory" provisions in question, but allows people of indigenous faiths to leave the column blank.

Dewi told the bench that "discrimination is not justifiable on any grounds, including religious or cultural”. (evi)

http://www.thejakartapost.com/news/2...tan-faith.html
Agamnya suku badui dalam
Lestarikan Tradisi, Berbalas Diskriminasi

 Mar 26, 2014  Admin  Berita, Budaya 1


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti

[Bogor –elsaonline.com] “Kami hanya ingin melestarikan tradisi, tapi kemudian malah menjadi korban diskriminasi.” Kalimat itu disampaikan oleh Dewi Kanti, seorang penghayat Sunda Wiwitan dari Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Ia mengungkapkan refleksinya itu sebagai seorang penghayat yang menurutnya hanya ingin melestarikan tradisi leluhurnya.

“Budaya spiritual yang diwariskan oleh leluhur kami itu antara lain mengasihi sesama makhluk hidup baik yang terlihat maupun tidak terlihat,” terang Dewi dalam pertemuan Solidaritas Korban Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Bogor, Selasa (25/3).

Sebagai pelanjut tradisi Sunda, Dewi berujar bahwa Sunda itu tak hanya etnis, tapi juga filosofi yang berarti cahaya, cahaya kedamaian. “Saya hanyalah bagian dari generasi penerus yang ingin terus menggali apa itu Sunda Wiwitan.”

Secara universal, kata Dewi, karakteristik manusia adalah cinta kasih, tata krama, undak usuk. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Hanya manusia yang memiliki kontrol diri. Makanya manusia selalu berupaya menjaga hukum kodrati.

Yang khas dari penganut agama leluhur laiknya Sunda Wiwitan adalah kesadarannya yang penuh terhadap alam dan lingkungan. “Pohon itu juga menyimpan air untuk sumber kehidupan. Tetapi sering ada tanggapan bahwa kami memuja batu atau gunung” keluh Dewi. Mereka meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih dari manusia, yakni Hyang.

Stigma yang kerap ditimpakan kepada penghayat adalah pemercaya klenik bahkan ateis, alias tak bertuhan “Spiritualitas leluhur yang dianggap ateis bahkan klenik itu menyebabkan proses dalam kehidupan bermasyarakat berdampak. Apalagi setelah adanya politisasi agama yang berselingkuh dengan penguasa negara,” tukas Dewi.

Penghayat Kepercayaan tidak bermaksud menyalahkan agama-agama yang hadir ke nusantara. Apalagi faktanya ada kenyataan dimana para leluhur di tanah ini membuka ruang seluas-luasnya bagi kehadiran agama apapun. “Tapi jangan lupa dalam periode sejarah tertentu kami menghadapi pembunuhan karakter,” papar Putri Pangeran Jatikusumah tersebut.

Diskriminasi terhadap penganut penghayat tidak hanya berlangsung kali ini saja. Hal tersebut sudah ada bahkan sejak zaman Belanda. Tentang pencatatan perkimpoian misalnya. Saat itu ada era pencatatan dimana muslim dan non muslim dibedakan. Akhirnya, penghayat mengalami dilema. Tidak diterima di dua pihak. Singkatnya, perkimpoian adat dianggap liar. “Kriminalisasi terjadi disitu. Pasangan adat dikriminalkan. Apalagi ketika masa-masa Darul Islam(DI)/Tentara Islam Indonesia (TII) yang berlanjut sampai tahun 1960an,” ujar Dewi.

Di Cigugur, ia harus survive, ketika kondisi tidak memungkinkan untuk bertahan saat itu. “Maka kami bernaung sementara di “Cemara Putih” (menjadi Katolik dan Kristen, red) untuk menyelamatkan fisik. Kami bernegosiasi dengan pemuka agama setempat untuk adanya akulturasi,” Dewi memberi keterangan. Tetapi, lanjutnya, upaya negosiasi itu gagal. Tidak ada akulturasi. Tidak ada peluang untuk mendialogkan agama dan budaya. Dewi kemudian mengatakan “sehingga kami kembali lagi pada agama leluhur pada tahun 1980an. Konsekuensinya, tentu adanya ancaman terjadinya diskriminasi lagi.” Betul saja. Penganut Sunda Wiwitan mengalami tekanan, terutama yang datang dari negara hingga era reformasi.

Melalui Budaya

Meski mengalami banyak tekanan, tapi Dewi dan penghayat Sunda Wiwitan lainnya tak pernah melakukan perlawanan fisik. “Leluhur kami mengajarkan bahwa jika ingin disayangi Yang Maha Kuasa, maka harus menghargai sesama,” kata Dewi menuturkan prinsip tentang penghargaan sesama manusia. Sebuah bangsa yang berarakter setidaknya memiliki adat, bahasa, aksara dan budaya. “Itu saja yang kami upayakan untuk dilestarikan.”

Penganut Sunda Wiwitan tetap melakukan perlawanan, tapi tanpa kekerasan. Perlawanan itu dilakukan secara kultural. Meskipun ditekan, mereka tetap berupaya menghidupkan tradisi yang hampir punah. Lewat media budaya, penganut Sunda Wiwitan terus menerus mengajarkan secara berkelanjutan kepada generasi muda, bahwa nilai itu bisa dikemas lewat budaya. Salah satu instrumen untuk melakukan hal tersebut adalah melalui kegiatan Seren Taun yang rutin tiap tahun diselenggarakan di Cigugur, Kuningan. [elsa-ol/T-Kh-@tedikholiludin]

http://elsaonline.com/?p=2590
Sunda Wiwitan harusnya diakui negara biar adil
Lebih adil ya kolom agama di administrasi dihapuskan aja karena ga penting emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
Beginilah Diskriminasi yang Dialami Penghayat Sunda Wiwitan...

Jumat, 14 November 2014 | 08:04 WIB

      


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


dokumentasi pribadi

Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan

KUNINGAN, KOMPAS.com — Bukan hal mudah mempertahankan diri menjadi penghayat Sunda Wiwitan. Selain diskriminasi yang kerap diterima sejak lahir, mereka tak jarang dianggap remeh. Salah satunya dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).

Seorang penghayat Sunda Wiwitan, Dewi Kanti Setianingsih (39), menceritakan pengalamannya saat mengurus KTP. Kala itu, tahun 2010, saat masih tinggal di Jakarta, ia berniat mengganti KTP. Dalam KTP sebelumnya, kolom agama diisi tanda setrip (-). Namun, saat KTP-nya yang baru rampung, dia pun kaget sebab di kolom agama dituliskan Islam.

Dewi pun kembali mengajukan pembuatan KTP untuk memperbaiki kolom agama. Lagi-lagi aparat menganggap enteng dan menuliskan agama di luar keyakinan Dewi. "Akhirnya, saya menulis surat ke Lurah Cilandak Jakarta Barat tertanggal 15 Juni 2010 atas kekeliruan yang dilakukan petugas di sana," kata Dewi, kepada Kompas.com belum lama ini.

"Selain surat, saya sertakan bukti hidden camera percakapan saya dengan petugas pembuatan KTP. Setelah itu, baru KTP saya benar, kolom agama dikosongkan. Pokoknya saat itu, dalam empat hari, dicetak tiga KTP atas nama saya," sambung Dewi.



Kejadian lain yang tak kalah menyedihkan adalah ketika Dewi kehilangan dompet. Untuk mengurus KTP dan ATM yang raib bersama dompet tersebut, Dewi mendatangi kepolisian untuk membuat surat kehilangan. Dia pun mulai ditanyai soal identitas diri untuk pengisian formulir surat kehilangan yang sudah menggunakan komputer.

Begitu masuk ke kolom agama, polisi kebingungan. "Saya jawab, agama saya kepercayaan. Polisi bertanya, 'Apa tuh? Gak ada di kolomnya.' Saya meminta untuk dikosongkan dan polisi berkata kalau dikosongkan, suratnya tak bisa dicetak dan enggak bisa dapetin surat kehilangan. Akhirnya, saya bilang, cari kolom agama yang penganutnya sedikit saja. Polisi pun mengisi Khonghucu," ujar Dewi.

Belum lagi ketika berbicara soal PNS. Dewi bercerita, beberapa tahun lalu, adiknya hendak mendaftar PNS secara online. Namun, hal itu urung dilakukan karena dalam formulir itu hanya tercantum agama yang diakui negara.

Sebenarnya, kata Dewi, yang diperjuangkannya selama ini bukan hanya pengakuan dalam selembar KTP. Para penghayat membutuhkan perlindungan tanpa diskriminasi. Jika akan dicantumkan di KTP, semua harus tanpa syarat. Sebab, identitas itu merupakan hak mendasar. Terlebih lagi, Sunda Wiwitan sudah ada sebelum negara ini berdiri.

"Bahkan, leluhur kami ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam membakar semangat nasionalisme lewat budaya, meskipun kami mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan sejak zaman Belanda," tutur dia.

http://regional.kompas.com/read/2014...Sunda.Wiwitan.
Sobat KBB Kembali Pertanyakan Tindakan Presiden dalam Menangani Kasus Intoleransi


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Perwakilan komunitas Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SobatKBB) di kantor Wantimpres, Selasa (10/12) (Foto-foto: Bona Sigalingging).


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Albert Hasibuan menerima pernyataan sikap kepada Presiden SBY yang disampaikan oleh Pdt. Palti Panjaitan Ketua Koordinator Nasional Sobat KBB.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Seorang Ibu dari Komunitas Penghayat menyampaikan harapan kepada Presiden SBY.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Renata Angraini seorang jemaat GKI Yasmin Bogor menunjukkan foto gedung gereja yang disegel.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Solidaritas untuk Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakiann (Sobat KBB) pada Selasa (10/12), mendatangi kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk melakukan aksi damai dan menuntut kejelasan bagaimana kelanjutan proses penanganan kasus-kasus intoleransi di indonesia dan kondisi diskriminasi dan tindak pelanggaran yang mereka alami selama ini.  Aksi damai Sobat KBB ini sekaligus memperingati hari HAM Sedunia.

Secara khusus Sobat KBB hendak mempertanyakan pada Wantimpres apakah usulan dan rekomendasi Wantimpres benar disampaikan kepada Presiden SBY ataukah Presiden SBY yang abai terhadap semua rekomendasi tersebut.

Sekitar 20 orang perwakilan dari komunitas yang tergabung dalam Sobat KBB, datang menggelar spanduk serta menyampaikan orasi.  Mereka datang dari Komunitas Penganut Kepercayaan/Penghayat, Komunitas Muslim Ahmadiyah, Komunitas Muslim Syiah serta perwakilan jemaat GKI Yasmin Bogor dan Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi yang hingga saat ini kedua gerejanya masih digembok dan disegel secara ilegal oleh pemda bogor dan bekasi secara melawan putusan Mahkamah Agung (dan melawan rekomendasi wajib Ombudsman RI juga pada kasus GKI Yasmin).

Tampak hadir mendampingi, Nia Syarifudin dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), serta dari perwakilan KontraS dan LBH Jakarta. Sebuah pernyataan tertulis yang disiapkan oleh Sobat KBB dibacakan dan diserahkan kepada Wantimpres.

Dari pihak Wantimpres, Albert Hasibuan, Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM tampak keluar dari kantor menemui dan mendengarkan orasi dan pembacaan pernyataan sikap Sobat KBB.

Beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan korban Sobat KBB, terkait dengan tuntutan akan kejelasan dan kelanjutan proses penanganan kasus-kasus intoleransi di indonesia, yang disampaikan diantaranya:

1. Komunitas dari penganut kepercayaan/penghayat, mereka kembali mengharapkan bahwa posisi keyakinan mereka tidak lagi didiskriminasi dan dibedakan dari para penganut agama lainnya. "Agama impor datang dari Arab dan negara-negara lain diluar Indonesia. mereka datang dan diterima dengan damai oleh leluhur kami. Mengapa sekarang kami dibedakan ketika kami ingin tetap memeluk keyakinan leluhur kami?" kata perwakilan penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, Dewi Kanti.

2. Komunits dari jemaat Muslim Ahmadiyah kembali mempertanyakan apa yang terjadi dengan mesjid mereka di Bekasi yang digembok dan diberi seng oleh pemda bekasi yang kasusnya disidangkan di PTUN Jawa Barat dan terjadi ketidak jelasan kasus hukum.

3. Komunitas dari jemaat Muslim Syiah, mempertanyakan apa yang terjadi dengan mereka saat mereka dilarang merayakan perayaan Asyura, seperti yang terjadi di bandung baru-baru ini, dan juga mempertanyakan bagaimana kesungguhan Presiden mendorong pulangnya pengungsi Muslim Syiah Sampang ke kampung halamannya tanpa ada tekanan untuk beralih keyakinan.

4. Dari jemaat GKI Yasmin, Renata Anggraeni, salah seorang Ibu jemaat GKI yasmin, membawa sebuah foto yang ditinjukkan pada Albert Hasibuan yang memperlihatkan bahwa persis didepan gerbang gereja GKI Yasmin kini dijadikan tempat pembuangan sampah. "Bagaimana mungkin persis di gerbang gereja kami yang suci secara iman sesuai ajaran agama kami, dan sah secara hukum negara, dibiarkan dijadikan tempat pembuangan sampah?" kata Renata dengan menahan tangis. "Kami ingin Natalan tapi jutsru kini gerbang gereja kami dijadikan tempat pembuangan sampah dan negara diam", kata Renata lagi.

5. Jemaat HKBP Filadelfia melalui pendeta Palti Panjaitan yang juga Koordinator Sobat KBB, kembali juga mempertanyakan nasib gereja mereka yang  memiliki putusan Mahkamah Agung yang sahkan gereja di bekasi, namun sama seperti GKI Yasmin di Bogor juga digembok dan disegel secara melawan hukum.

Hal lain disampaikan oleh Nia Syariffudin (ANBTI), yang mempertanyakan kesungguhan Presiden SBY untuk berani berbuat nyata menegakkan konstitusi dan hukum di sisa masa jabatannya. "SBY cenderung diam. Diamnya SBY berkontribusi terhadap maraknya intoleransi di Indonesia", kata Nia. 

Albert Hasibuan, merespon aksi damai tersebut, berjanji akan kembali menyampaikan kepada Presiden SBY tentang aksi damai ini dan tentang semua tuntutan dan perkembangan di lapangan yang disampaikan Sobat KBB. "Saya kira Presiden akan memanfaatkan secara maksimal sisa masa jabatannya untuk memberi yang terbaik bagi para korban intoleransi", kata Albert dalam respon yang disampaikannya.

http://www.satuharapan.com/read-deta...us-intoleransi
Sunda Wiwitan, Diskriminasi dan Penguatan Tradisi

4 December 2015 – Posted by admin

Fardan Mahmudatul Imamah | CRCS | SPK


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Anak-anak Sunda Wiwitan ikut menyambut peserta SPK VII dan menyanyikan Lagu Sampurasun

Diskriminasi terhadap masyarakat adat, penghayat, dan penganut kepercayaan hingga saat ini masih berlangsung di Indonesia. Meskipun demikian, Sunda Wiwitan sebagai salah satu agama lokal Sunda terus memperjuangkan hak-haknya sebagai warganegara. Masyarakat Sunda Wiwitan tidak hanya melakukan upaya demi terpenuhinya hak-hak sipil mereka, tetapi juga—bersama komunitas lain di sekitarnya—melawan eksploitasi sumber panas bumi di Gunung Ciremai oleh PT. Chevron Geothermal Indonesia. Dua hal tersebut menjadi tema utama diskusi peserta Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) VII dengan masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu 28 November 2015.

Pangeran Djati Kusumah, pimpinan masyarakat Sunda Wiwitan, mengatakan banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mengetahui Sunda Wiwitan, termasuk keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi masyarakat Sunda Wiwitan, adat karuhun Sunda Wiwitan adalah ajaran leluhur Sunda yang menuntun kesadaran spiritual manusia Sunda terhadap kekuatan energi dalam semesta di luar dirinya selaku manusia; sadar pada hukum kepastian-Nya, teguh pada janji menjaga cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Kesadaran itulah yang mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di masa penjajahan serta perjuangan menentang eksploitasi sumber panas bumi di masa kemerdekaan ini.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Pangeran Djati Kusumah, Pimpinan Sunda Wiwitan memberikan sambutan selamat datang kepada peserta SPK VII

Dalam kesempatan itu pula, Dewi Kanti, salah seorang putri Pangeran Djati Kusumah, menjelaskan masalah diskriminasi terhadap masyarakat Sunda Wiwitan sejak Zaman Belanda. Pada masa pendudukan Belanda, penganut Sunda Wiwitan diisukan sebagai komunitas api atau sempalan Islam, sehingga muncul pertentangan dari pesantren-pesantren. Pangeran Sadewa Alibassa atau dikenal Pengaren Madrais, pimpinan Sunda Wiwitan saat itu, sempat dipenjarakan dengan tuduhan memeras masyarakat dan dianggap gila, sehingga pada tahun 1901–1908 dibuang ke Boven Digul.

Selanjutnya, diskriminasi terkait administrasi sipil dimulai pada masa penjajahan Jepang, dengan berdirinya Shumubu yang saat ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA). Saat itu, masyarakat Sunda Wiwitan tidak dapat melakukan pencatatan pernikahan mereka secara legal karena tidak mengikuti ajaran Islam. Akibatnya, pernikahan masyarakat Sunda Wiwitan mendapatkan stigma “pernikahan liar.” Di masa kemerdekaan, posisi masyarakat Sunda Wiwitan semakin sulit. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakorpakem) yang dibentuk pada 1961, membatasi ritual dan kepercayaan masyarakat Sunda Wiwitan. Oleh karena itu, pada 1964, Pangeran Tedja Buana—putra Pangeran Madrais—menginstruksikan untuk memilih agama dengan simbol “berteduh di bawah cemara putih” guna menyelamatkan komunitasnya dari stigma perkimpoian liar.”Sebagian masyarakat Sunda Wiwitan memilih masuk agama Katolik dan Kristen, dan sebagian kecil lainnya masuk ke Islam.

Namun pada 1981, kebijakan Pangeran Tedja Buana tersebut terkendala oleh Misi Gereja Katolik kepada sesepuh adat. Saat itu, acara gereja tidak mengakomodasi tradisi. Pangeran Djati Kusumah, pimpinan Sunda Wiwitan selanjutnya, menyatakan keluar dari Katolik yang kemudian diikuti masyarakat Sunda Wiwitan lainnya. Akibatnya, melalui Bakorpakem, negara melarang segala kegiatan tradisi Sunda Wiwitan, di antaranya Upacara Seren Taun—Syukuran Masyarakat Agraris—selama 17 tahun, dari 1982 hingga 1999.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Salah satu peserta SPK VII yang juga pengikut Sunda Wiwitan mempraktekkan cara meditasinya

Dengan berbagai upaya dan peluang untuk terus mempertahankan kepercayaan mereka, masyarakat Sunda Wiwitan membentuk paguyuban dan mendaftarkannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun demikian, hal itu tak banyak membantu mengatasi kesulitan administrasi sipil terhadap masyarakat Sunda Wiwitan. Pada proses pembuatan KTP penganut Sunda Wiwitan dianggap tidak beragama, dan kolom agama pun dikosongkan. Selain itu, dalam pembuatan akta kelahiran anak, hanya pihak ibu yang disebutkan, sedangkan bapak ditulis secara administratif sebagai ayah angkat. Siswa penganut Sunda Wiwitan harus menerima ajaran agama lain di sekolah dan sebagian diminta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama lain. Kesulitan administrasi tersebut berimplikasi pada hak-hak sipil lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan dan politik.

Dewi Kanti juga mengatakan, masyarakat Sunda Wiwitan berupaya untuk tetap berkarya dalam menjaga keutuhan tradisi—antara lain melalui produksi ukiran akar dan kayu khas Sunda, batik Sunda, tarian dan lagu-lagu Sunda, serta arsitektur bangunan dengan simbol-simbol Sunda Wiwitan. Selain itu, pihaknya juga berusaha untuk mendokumentasikan praktik pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap masyarakat Sunda Wiwitan. Bagi masyarakat Sunda Wiwitan, Dewi Kanti berusaha untuk terus meningkatkan daya juang komunitas, penyadaran hak konstitusi, serta penyadaran kewajiban selaku masyarakat bela bangsa.

Lebih lanjut, masyarakat Sunda Wiwitan senantiasa terlibat aktif dalam usaha konservasi lingkungan dan menolak eksploitasi sumber daya panas bumi di lereng Gunung Ciremai. Okki Satria, suami Dewi Kanti, menceritakan bahwa usaha yang dilakukan sejak 2014 tersebut, melalui diskusi dan penguatan komunitas, tidak hanya dilakukan masyarakat Sunda Wiwitan, tetapi juga masyarakat sekitarnya, termasuk Ahmadiyah yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Unsur masyarakat meliputi tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan agama, pemuda, bahkan ibu-ibu ikut turun ke jalan memperjuangkan isu ini. Aksi penolakan tersebut berhasil mendesak Bupati Kuningan untuk berdiskusi dan mendengarkan keberatan mereka atas eksploitasi tersebut.

(Editor: A.S. Sudjatna)


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Peserta SPK VII mengunjungi Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan Jawa Barat

http://crcs.ugm.ac.id/news/4739/sund...n-tradisi.html
Hari Anak Intenasional, Harapan Anak Korban Diskriminasi


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Perayaan Hari Anak Internasional ke-25 tahun yang digelar oleh ForumHakAnak25 mengangkat tema Harapan Baru bagi Anak Korban Diskriminasi di Indonesia. Acara digelar pada 28 Oktober-27 November 2014 di berbagai tempat. Hal itu disampaikan saat gelar jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Jalan Pangeran Dipoenogoro, Jakarta Pusat, Kamis (20/11) (Foto-foto: Dedy Istanto).


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Magdalena Sitorus dari SAPA Indonesia saat berkomentar terkait dengan perayaan Hari Anak Internasional ke-25 tahun yang digelar di beberapa tempat dengan berbagai ragam acara dan kegiatan.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti dari komunitas keyakinan Sunda Wiwitan yang menunjukkan sejumlah permasalahan tentang keyakinan yang memberi dampak bagi anak-anak ke depan karena ketidakadilan negara mengayomi keberadaannya.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Nia Sjarifudin saat berkomentar tentang polemik pengosongan kolom agama yang dinilai memberi dampak secara sosial karena menganggap keyakinan diatur oleh negara bukan dari hak dasar setiap individu manusia.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Lana dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (kiri) bersama dengan Dewi Kanti dari Sunda Wiwitan (tengah) dan Mama Endek dari keyakinan Kaharingan (kanan) saat menggelar jumpa pers perayaan Hari Anak Internasional ke-25 tahun yang mengangkat tema tentang harapan baru bagi anak korban diskriminasi di Indonesia.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Organisasi yang memperjuangkan hak anak Indonesia, ForumHakAnak25, tahun ini menggelar perayaan Hari Anak Internasional dengan mengangkat tema “Harapan Baru bagi Anak Korban Diskriminasi di Indonesia”.

Berbagai kegiatan memperingati Hari Anak Internasional yang ke-25 ini sudah mulai lakukan sejak 28 Oktober sampai dengan 27 November 2014 nanti, seperti kampanye publik, diskusi seminar, lomba, dan permainan bagi anak-anak korban diskriminasi.

Hasil kegiatan serta acara tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai aspirasi dan harapan bagi anak-anak akan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Momen perayaan Hari Anak Internasional 2014 menjadi momen refleksi atas pemenuhan hak-hak anak. Perayaan ini digagas untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian masyarakat beserta pemerintah agar anak-anak rentan yang mengalami diskriminasi memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh Undang Undang (UU).

Dalam kesempatan jumpa pers dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional pada Kamis (20/11), Dewi Kanti dari keyakinan Sunda Wiwitan menyampaikan dampak yang terjadi bagi anak-anak Sunda Wiwitan yang selama ini menjadi korban diskriminasi, terutama dalam soal keyakinan.

Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan aturan tentang pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi potensi ketidakadilan bagi keberadaan keyakinan diluar agama yang diakui oleh negara. Pengosongan kolom agama bagi keyakinan di luar enam agama resmi memberi dampak bagi anak-anak ke depan khususnya di komunitas Sunda Wiwitan.

Menanggapi persoalan tersebut Nia Sjarifudin berkomentar mengenai pengosongan kolom agama memberi dampak secara psikologis. Bagaimana hak warga negara yang memiliki keyakinan di luar enam agama resmi mendapatkan akses, jika semua pengurusan soal administrasi harus menyertakan KTP sebagai satu syarat. Ambil contoh jika ada salah satu warga yang sakit dan harus pergi berobat ke Rumah Sakit (RS), harus menyertakan KTP, apabila kolom agama di KTP tersebut kosong, stigma apa yang terjadi terhadap warga negara tersebut, bisa dikatakan ateis, komunis, dan banyak hal yang itu memberi dampak sosial di masyarakat, ujarnya.

Permasalahan keyakinan tentunya menjadi hak dasar bagi setiap warga negara yang menjunjung tinggi nilai Kebhinekaan dan berlandaskan Pancasila. Harapan kepada Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan permasalahan konflik keyakinan menjadi bagian penting, karena hal tersebut menjadi salah satu bagian program prioritas Joko Widodo berdasarkan visi dan misinya saat gelar jumpa pers di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Pangeran Dipoenogoro, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Hadir dalam gelar jumpa pers Bagus Wicaksono, Magdalena Sitorus,Nia Sjarifudin, Lana, Dewi Kanti dan Mama Endek dalam rangka perayaan dan peringatan Hari Anak Internasional  yang diadakan di beberapa tempat. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

http://www.satuharapan.com/read-deta...n-diskriminasi
Negara Masih Abai Lindungi Anak Korban Diskriminasi Agama

By Redaksi

Posted on 09/04/2016



Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Siaran Pers

Forum Dialog Antaragama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (FORDAKHA)

Ketika negara tidak hadir lindungi anak-anak korban diskriminasi atas nama agama

 

Ketidaksigapan negara dalam mencegah intoleransi dan diskriminasi atas nama agama yang menimpa anak-anak Indonesia mendorong organisasi-organisasi keagamaan dan tokoh lintas-agama mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian permasalahan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Hal tersebut menjadi kesimpulan Diskusi dan Lokakarya Indikator Kesejahteraan Anak dan Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Agama-agama yang disampaikan Koordinator Forum Dialog Antaragama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (FORDAKHA) Ilma Sovri Yanti Jumat sore (8/4/2016) di gedung PGI Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat.

“FORDAKHA diharapkan berkontribusi mengatasi persoalan anak-anak yang di pengungsian dan mengalami kekerasan karena perbedaan agama dan keyakinan dan mendorong Negara memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia,” kata Ilma.

Aktivis perlindungan anak ini melanjutkan bahwa kehadiran FORDAKHA sebagai ikhtiar menjawab pertanyaan seperti: Sejauh mana negara memastikan anak-anak pengikut Gafatar yang diusir dan ditolak masyarakat dapat mengakses pendidikan tanpa mengalami diskriminasi? Bagaimana negara memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak Ahmadiyah di Lombok atau penganut Syiah Sampang di pengungsian secara adil? Apa tindakan negara untuk menghentikan kewajiban peserta didik Kristen di Aceh Singkil mengikuti pelajaran agama Islam atau pelarangan siswa menggunakan jilbab di sekolah Bali?

Acara diskusi dan lokakarya ini selain menuntut pemerintah, juga merumuskan keterlibatan organisasi-organisasi keagamaan dan tokoh lintas-agama menginternalisasi dan menyosialisasikan nilai-nilai bersama dalam menerapkan pola pengasuhan dan pengajaran atau cara mendidik anak secara utuh dan menyeluruh.

Berbagai tokoh lintas-iman yang hadir di antaranya dari Kristen, Katolik, Muhammadiyah, Fatayat NU, Konghucu, Bahai, dan Sunda Wiwitan.

Penghayat Sunda Wiwitan Dewi Kanti menyampaikan bahwa model pendidikan yang diterapkan agama Sunda Wiwitan adalah pembelajaran berbasis komunitas.

“Komunitas kami mengajarkan anak untuk bisa merasa, mampu berempati terhadap suatu ketidakadilan,” tutur Dewi.

Cara yang ditempuh dalam proses pembelajaran itu di antaranya dengan mengenalkan kesenian kepada anak-anak untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan, harmonisasi, dan toleransi. Bermain musik dengan kecapi, misalnya.

Selain itu, lanjut Dewi Kanti, untuk membongkar sekat-sekat akibat kebijakan diskriminatif pemerintah atau masyarakat, agama Sunda Wiwitan mengajarkan anak-anak dengan permainan tradisional.

“Dengan permainan, anak-anak dapat menggali sendiri bagaimana berempati dan menerima perbedaan,” ungkap Dewi.

Sekretaris Bidang Advokasi Hukum dan Politik Fatayat NU Ai Maryati Solihah, M.Si menyampaikan pentingnya agama berperan dalam mempromosikan perspektif perlindungan anak, di antaranya prinsip non-diskriminasi.

Karena itu, ajak Ai Maryati, “Ajaran agama yang mengandung teks-teks kekerasan harus dikritisi terlebih dahulu sebelum diajarkan pada anak-anak. Semangat agama yang disampaikan adalah nilai keadilan, kesetaraan, dan persamaan.”

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat-Lebang juga menegaskan bahwa dalam pendidikan anak, Kekristenan mengajarkan prinsip keadilan.

“Yesus tidak diskriminatif pada anak, bahkan mengangkat anak dan mengatakan orang (yang mengasihi anak) seperti inilah yang masuk dalam kerajaan Allah,” ujar teolog perempuan yang biasa disapa Pendeta Eri.

Ia juga menyayangkan masih berlakunya budaya bangsa ini yang memberikan kesempatan lebih banyak kepada anak laki-laki yang dianggap membawa nama keluarga. Padahal, Yesus memperlakukan anak laki dan perempuan dengan sama.

Lebih memprihatinkan lagi fakta yang diungkapkan oleh Imran Hanafi dari Muhammadiyah. Pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah ini mengatakan bahwa banyak rumah ibadah seperti masjid mulai tidak memperhatikan atau mengabaikan anak-anak.

Sementara,  Nabi Muhammad memberikan perhatian yang besar pada anak, mencurahkan kasih sayang yang tinggi dan memberikan pendidikan yang baik pada anak. Dikisahkan bahwa saat Nabi shalat, ketika cucu Nabi menaiki punggungnya, Nabi sengaja membiarkan dirinya sujud lama. Ia tidak serta merta menampik cucunya, tetapi membiarkan anak ini sampai selesai. Hal ini keteladanan betapa dasar pendidikan anak yang sangat substansial adalah memberikan perhatian kepada anak, bahkan ketika kita sedang shalat sekalipun.

Perihal keteladanan juga disampaikan oleh Romo Hibertus Hartono. Gereja Katolik meyakini bahwa yang menjadi guru untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak, yang terutama adalah orang tuanya sendiri.

“Namun begitu,” sambung Sekretaris Komisi Keluarga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini, “anak harus diberikan contoh dulu, agar anak bisa meneladaninya.”

Mewakili masyarakat Bahai, Dedeh Mulyanti bahwa Bahai mengembangkan suatu budaya yang mendorong cara berpikir, belajar, dan bertindak, di mana semua menganggap diri mereka sebagai sedang melangkah di jalan pengabdian bersama-sama. Model pembelajaran yang mendukung satu sama lain dan maju bersama dengan menghargai pengetahuan yang dimiliki masing-masing orang.

”Metode seperti ini menghindarkan kecenderungan untuk membagi kaum beriman ke dalam golongan-golongan, tidak memecah-belah,” tutur Dedeh.

Dengan semangat nilai-nilai yang terkandung dalam setaiap agama yang mendukung prinsip perlindungan anak, pembentukan Forum Dialog Antaragama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (FORDAKHA) menjadi sangat penting.

“Forum ini berangkat dari kesadaran bersama betapa pentingnya proses tumbuh kembang anak yang nantinya akan menjadi tumpuan harapan bagi keluarga secara khusus dan peradaban sebuah bangsa secara umum,” pungkas Ilma. (Dilaporkan oleh Thowik SEJUK)

Sabtu, 9 April 2016


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


CP:

Ilma Sovri Yanti, Koordinator FORDAKHA 087838703730

Woro Wahyuningtyas, Sekretaris FORDAKHA 085743584020

http://sejuk.org/2016/04/09/negara-m...iminasi-agama/
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti, generasi ketiga penerus agama Djawa Sunda. (foto: Diah Anggraeni Retnaningrum)

Penghayat: Beri Kami Hak Yang Sama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – “Kami (Penghayat) pun turut menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan bangsa ini dan seharusnya pemerintah memberikan hak yang sama kepada kami sebagai warga negara,” kata Dewi Kanti.

Dia mencurahkan isi hatinya dalam acara Dengar Kesaksian: Kekerasan dalam Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diselenggarakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Rabu (27/11).

Dewi Kanti adalah salah seorang penganut agama Djawa Sunda generasi ketiga yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Saat ini dia sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia untuk berkeyakinan walaupun tidak menganut agama yang diakui oleh negara.

Diakui dalam kesaksiannya, para penganut agama penghayat sangat sulit untuk mendapatkan jaminan dan pelayanan masyarakat. Mereka sering dicap sebagai penganut atheis dan diperlakukan secara diskriminatif.

“Acara ini menjadi sebuah kesempatan berharga bagi kami mempunyai ruang yang terbuka untuk menyampaikan apa yang selama ini juga jarang kami ungkapkan,” kata Dewi Kanti kepada reporter satuharapan.com. Dia mengungkapkan perasaannya setelah memberikan kesaksian. “Karena kadang orang juga tidak memahami mengapa kami mempertahankan agama lokal ini digali kembali.”

Dia juga berharap kepada pemerintah bahwa semua warga negara itu harus dilayani secara merata seperti hak-hak sipil konstitusi dengan tidak memandang siapapun, agama atau latar belakang seseorang.

Editor : Sabar Subekti

http://www.satuharapan.com/read-deta...-hak-yang-sama
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti, penggiat komunits Sunda Wiwitan, Cigugur Kuningan. (Foto: Ricky Husein)

Pemilu 2014, Sunda Wiwitan: Wakil Rakyat Jangan Ingkari Konstitusi

BOGOR, SATUHARAPAN.COM - Anggota legislatif hendaknya jangan menyepelekan jumlah anggota komunitas minoritas, seperti Sunda Wiwitan dan mengingkari hak warga negara dalam adminstrasi administrasi kependudukan, karena hal itu berarti mengingkari konstitusi. Demikian kata Dewi Kanti, dari komunitas Sunda Wiwitan, di Bogor di tengah pertemuan Sobat KBB, Rabu, (26/3).

Dewi Kanti menceritakan setiap kali bertemu dengan anggota legislatif yang berkunjung ke komunitas Sunda Wiwitan, hanya sekadar bertanya, berapa jumlah anggota komunitas tanpa ada keseriusan untuk memperjuangkan aspirasi yang dirasakan oleh komunitas Sunda Wiwitan. "Masalah yang kami hadapi seolah-olah menjadi sangat politis, dan seolah-olah minoritas itu tak perlu diperhitungkan. Kami ingin memperjuangkan, bukan sekadar berapa masyarakat kami, meskipun kami hanya bertahan tinggal satu orang, tetapi adalah hak warga negara untuk memperjuangkan ini."

Hak warga negara yang sangat nyata dilanggar adalah dalam hal layanan memiliki KTP. Dewi Kanti menjelaskan, saat ini banyak pencetakan KTP yang tidak sesuai, kolom agama yang seharusnya di kosongkan atau tanda (-), sesuai dengan undang-undang, tetapi nyatanya yang terjadi KTP "dikonghucukan". "Saat ini 6 Dari 10 KTP salah cetak," demikian kata Dewi Kanti, dan bila saja warga hendak melakukan perbaikan, tidak bisa dilakukan.

Di kampung Wedang Temu, selama beberapa tahun warga Sunda Wiwitan tidak bisa memiliki KTP karena berada di daerah terpencil, tetapi ketika ada pilkada Bupati, mereka mendapatkan kartu pemilih. "Setiap pemilu atau pilkada para calon legislatif mendatangi kami, hanya untuk merebut suara, namun ketika ada aspirasi yang ingin kami titipkan, para anggota legislatif yang telah menjabat tidak ada tindak lanjut yang nyata," demikian kata Dewi Kanti.

Menjelang Pemilu yang akan berlangsung, Dewi Kanti berkata ingin berfikir positif hal itu tidak lagi terjadi, di era keterbukaan dan dukungan media yang mulai berpihak pada korban. "Kami berharap partai-partai yang memiliki platform kebangsaan, dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi kami dan bisa disampaikan kepada berbagai pihak," demikian harap Dewi Kanti.

Editor : Bayu Probo

http://www.satuharapan.com/read-deta...ari-konstitusi
Penulis: Dewi Kanti Setianingsih

00:00 WIB | Kamis, 09 Januari 2014

Berharap pada Konstitusi


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


“Ma, Wiwin berani nurunin lambang garuda Pancasila yang dipajang di kelas kalo besok-besok Wiwin masih dipaksa bu guru pake jilbab di sekolah. Padahal Wiwin ngga suka dan itu bukan pakaian kita, kan Ma?”

SATUHARAPAN.COM - Terhentak hati orangtua itu mendengar protes remaja putrinya yang baru berusia 13 tahun. Dipeluknya putri kesayangannya itu. Ada perasaan bangga, terharu, dan tergetar dalam hati. Betapa mereka bersyukur dikaruniai anak yang cerdas dan kritis, berani mengungkapkan kebenaran yang diyakininya dengan caranya sendiri dan dengan segala kepolosannya.

Kepercayaan diri Wiwin muncul ketika dia dipertemukan dengan beberapa anak-anak komunitas korban kekerasan atas nama agama dan keyakinan, dalam suatu peringatan hari anak nasional di Jakarta. Dia merasa bahwa ternyata masih banyak anak-anak seusianya yang juga harus menghadapi masalah sama, yang dalam situasi tertekan namun tetap percaya diri dan bangga, serta mencintai tanah airnya.

Cerita lainnya: suatu ketika seorang guru karena ingin meyakinkan bahwa seorang anak beragama, bahkan tega mempermalukan si anak dengan membuka paksa pakaian dalam agar terlihat apakah ia disunat atau tidak, dan menjadi bahan olok-olokan teman-temannya.

Politik Penyeragaman

Itulah sekilas potret anak masyarakat adat yang masih menghayati warisan spiritual leluhurnya. Dianggap berbeda dengan yang lain atas dasar keyakinan, menyebabkan tekanan dan stigma di lingkungan sekolahnya begitu kerap dialami mereka.

Pola pikir masyarakat umum yang anti keberagaman dan sudah berkarat tentunya bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Politik penyeragaman yang dilakukan sengaja oleh pemerintah bersama aparaturnya menjadi bom waktu hancurnya kebhinnekaan Nusantara itu sendiri. Bagaimana tidak? Berbagai peraturan perundang-undangan diskriminatif  dari beberapa periode kepemimpinan bangsa ini tumbuh dengan subur.

Negara seolah mengambil peran sebagai wakil Tuhan untuk menentukan mana agama yang diakui dan yang tidak. Memasuki 15 tahun reformasi bangsa ini malah mengalami kemunduran dengan adanya UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengulangi kesalahan sejarah rezim sebelumnya soal legitimasi agama.

Para aparatur negara masih menggunakan pemanis kata dan telah menciptakan UU yang konon anti diskriminasi, tapi justru tidak ada kesatuan antara ucapan dan tindakan. Mereka mengaku akan selalu mengusung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi justru merekalah yang mengikis akar kebhinnekaan Nusantara. Penentuan agama formal yang diakui oleh negara membuat pola pikir dalam masyarakat menjadi tidak toleran pada keyakinan yang berbeda, dan menumbuhkhan virus perpecahan. Sebab yang terjadi, sesungguhnya, adalah politik belah bambu, di mana satu sisi yang lemah diinjak dan yang kuat diangkat.

Sebelum munculnya UU no 23 /2006, masyarakat penghayat kepercayaan selalu digiring dan dipaksa untuk memilih agama yang diakui Negara. Sekarangpun, setelah  UU tersebut berlaku dan bahkan telah direvisi, tidak ada langkah maju. Masyarakat penghayat kepercayaan masih tetap didiskriminasikan oleh UU itu. Dalam pasal 61 ayat 2 UU 23/2006 dikatakan begini:

“Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.”

Pasal di atas menunjukan bahwa pemerintah dengan sengaja ingin melanggengkan diskriminasi, lewat agama yang “diakui” dan “belum diakui”. Bagi mereka yang “belum diakui”, maka identitas agama dalam KTP mereka akan dikosongkan. Suatu kesengajaan yang dibuat untuk menghilangkan sejarah bangsa bahwa para penghayat kepercayaan merupakan warga negara kelas dua yang hanya bisa dilayani kalau mereka mendaftarkan diri sebagai kelompok organisasi atau keagamaan, dan pada gilirannya akan dengan mudah dibubarkan sesuai selera politik mayoritas, dan bahkan dipecah belah.

Akibatnya sangat besar.

Diskriminasi berlapis

Lewat identitas agama di KTP yang dikosongkan, maka perkimpoian para penghayat kepercayaan, yakni mereka yang perkimpoiannya dilaksanakan secara adat tradisi tidak bisa dicatatkan oleh negara. Ujungnya jelas: tidak ada akta perkimpoian yang akan berlanjut pada dampak berikutnya, yaitu status hukum anak hasil perkimpoian tersebut  terstigma sebagai anak yang lahir di luar nikah.

Disini negara telah berperan menghilangkan identitas warganegaranya secara sistematis, karena dengan penekanan tersebut, stigma yang dialami para penghayat dialami dari lahir sampai mati. Sebagai contoh, anak-anak baik di sekolah negeri atau swasta di Jawa Barat ditekan untuk menjalankan syariat Islam, atau bahkan digiring untuk dibaptis oleh guru di sekolah tanpa persetujuan orang tua anak tersebut. Sebagai PNS mereka dihambat tidak bisa memasuki jenjang karier struktural dengan alasan tidak memeluk agama yang diakui negara. Di Jawa Tengah banyak warga penghayat yang tidak bisa dikebumikan di TPU (Taman Pemakaman Umum), karena kini lahan TPU hanya untuk agama yang diakui negara, sehingga jenasah mereka terpaksa harus dikebumikan di halaman rumahnya sendiri.

Tunai sudah tiap periode kepemimpinan di republik ini menghilangkan identitas kultural beberapa generasi. Padahal mereka sejatinya tidak lebih hanya ingin merawat dan melestarikan warisan spiritual para leluhurnya. Mereka yang bersedia menjadi benteng terakhir kebhinnekaan bangsa, dan dari para leluhur merekalah Pancasila digali.

Pancasila tidak digali dari Timur tengah, Eropa, atau Hindustan sana. Namun mengapa Pemerintah hanya mengakui agama-agama pendatang yang hadir dari luar Nusantara,  dan para penghayat spiritual leluhur Nusantara diasingkan di tanah leluhurnya sendiri, oleh saudara sebangsanya sendiri?

Kalau bangsa ini mengakui: Ketuhanan Yang Maha Esa, namun mengapa orang yang mengaku beragama selalu menyangsikan bahwa Tuhan kaum sana dan Tuhan kaum sini berbeda? Kalau mengakui Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, namun mengapa keadilan dan keadaban tidak terwujud? Apa arti Persatuan Indonesia, jika yang terjadi malah perpecahan bangsa yang makin meningkat?

Dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak menjadi dasar kebijaksanaan berbangsa. Bukankah keputusan hanya berdasarkan tekanan kelompok mayoritas untuk menindas minoritas? Sementara cita-cita Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia makin jauh dari harapan, karena masyarakat sudah tidak memiliki kesetiakawanan sosial dengan hilangnya kemampuan turut merasakan dan turut memikirkan kesulitan saudara sebangsanya sendiri.

Akankah atas nama agama atau keyakinan bangsa ini  mengerdilkan nilai kemanusiaan dan mengerdilkan esesnsi dari spiritualitas keagamaan itu sendiri dengan membiarkan negara menjadi wakil Tuhan?

Berharap pada Konstitusi

Kenyataan di atas adalah fakta yang terjadi, di sebuah negeri yang bhinneka ini. Apakah masih ada setitik harapan pada payung hukum tertinggi di negeri ini, yakni konstitusi yang menjadi pijakan hukum negeri ini, yang disusun oleh para pendiri negeri lewat semangat kebhinekaan Nusantara?

Sebenarnya semangat UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Setiap nyawa adalah titipan Tuhan, Pencipta kehidupan. Setiap jengkal tanah yang dipijak adalah untuk meneguhkan keagungan-Nya. Menyakiti, memindas dan menyingkirkan umat-Nya serta ciptaan-Nya adalah setara dengan penghianatan terhadap Sang Pencipta.

Atas dasar kesadaran konstitusi itulah suara hati seorang anak seperti Wiwin akan bisa membangunkan nurani kita sebagai sebuah bangsa, sebagai anak-anak Indonesia yang ingin mewariskan peradaban penuh perdamaian dalam perbedaan, berani menyuarakan kebenaran dalam setiap helaan nafas, dan bukan berdasar pada pembenaran. Suara mereka mengingatkan bahwa tugas pemerintah sebagai aparatur negara adalah pelayan dan pengayom rakyatnya, bukan justru penyebar virus perpecahan anak-anak bangsanya!

Penulis adalah penggiat hak-hak masyarakat adat Sunda Wiwitan

http://www.satuharapan.com/read-deta...ada-konstitusi
Life Still Tough for Believers in Minority Faiths in Indonesia


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Sunda Wiwitan leader Ugan Rahayu plays the rebab, a traditional Sundanese fiddle, as one of his students watches in the background, in Ciparay village on the industrial outskirts of Bandung. (JG Photo/Nivell Rayda)

Bandung, West Java. Java’s indigenous faith practitioners have faced hardship for generations and a visit to one of their enclaves confirms that not much has changed recently.

The morning mist started to disappear, revealing kilometers of green rice fields lit by the sun’s golden rays as scores of factory workers set off for work in motorcycles, rickshaws and horse-drawn carriages, clogging a tiny pot-holed road.

I took a turn off the beaten track, away from the town of Ciparay, in the industrial outskirts of the West Java capital of Bandung.

The traffic started to ease as I inched closer to my destination, a small hamlet named Pakutandang.

There my host, Ugan Rahayu, 64, a village elder and Sundanese musical maestro, awaited me sporting a white cotton garb and a headband made from a piece of brown batik cloth. He was sitting inside an unassuming building covered in teal green paint that the locals call Pasewakan.

The 17-by-17 meter building is a culture center, hosting a collection of intricately decorated gamelan instruments. It is a place where traditional dances, music and puppet shows are performed.

The Pasewakan is also known as a gathering place for practitioners of the Sunda Wiwitan, a belief system indigenous to West Java.

Ugan sat down at one end of the room surrounded by rows of bonangs (kettle gongs), sarons (Indonesian xylophones) and a set of kendang drums made from jackfruit wood.

He lit a clove cigarette sticking out of an old smoking pipe made from bone that had turned yellowed with age.

In a soft voice, Ugan related the building’s sinister history and how he was born in exile because the Wiwitan practitioners were on the run from gerombolan (the villainous bunch), militiamen from armed rebel group Darul Islam that aspired to establish an independent Islamic state. They were on the hunt for non-Muslims.

“By the time I reached 5, more and more Wiwitan practitioners came to Pakutandang,” Ugan said. “But the gerombolan eventually caught up with us.”

Under the cover of night the gerombolan came, armed with machetes, sickles and torches.

A group of Wiwitan practitioners who were reciting a traditional song called “Gunung Leutik” suddenly found themselves trapped and surrounded as the militiamen set fire to their homes and began attacking them.

Some 22 Wiwitan practitioners were massacred in the very room we were sitting in now nearly 60 years ago, he said.

Ugan and his parents survived, but an entire community had been reduced to rubble and ash.

Ugan’s grandmother was burned alive, his uncle had his throat cut while his older brother, 24 at the time, was fatally attacked with a sickle.

A new threat

Peace was eventually restored to West Java in the 1960s but it was to be shortlived. The Wiwitan community and believers in hundreds of other indigenous faiths were accused of being atheists, targeted in an anti-communist purge in 1965 that killed up to 2 million people nationwide.

Since then, practitioners of indigenous religions have found it hard to obtain jobs, have their marriages recognized by the government and overcome the deep stigma that comes with being perceived as animists and atheists.

For the first time, a proposed legislative amendment — to the national Criminal Code (KUHP) — threatens to penalize their way of life.

The draft of the revision was submitted by the government to the House of Representatives for deliberation in March.

For the first time the code includes harsh sanctions for couples living together outside of marriage, a crime carrying a maximum sentence of one year in prison. Also a first, those found guilty of adultery or witchcraft will face up to five years in jail.

But the one article practitioners of traditional faiths are most anxious about is the inclusion of propagating atheism as a criminal offense, punishable of up to four years imprisonment.

“The likelihood of practitioners of local religions being penalized under the new Criminal Code is great,” Bonar Tigor Naipospos, deputy chairman of religious freedom advocacy group the Setara Institute, told Jakarta Globe.

Article 354 warranted a maximum of four years in jail for “anyone who publicly, in any form or shape, urges others to abandon religions observed in Indonesia.” “This creates much ambiguity. The KUHP will be open to multiple interpretations,” he said.

“This makes [local faith practitioners] vulnerable to being accused of blasphemy or atheism.”

Bonar said the government had historically been reluctant to provide local faith practitioners with recognition and tended to favor majorities when they were in conflict with minority religious groups.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Once home to princes, this West Java structure is now a cultural center of the Sunda Wiwitan. (JG Photo/Nivell Rayda)

Hardship endured

A five-hour drive northeast of Ciparay is the village of Cigugur, home to a century-old building complex called the Paseban, which is two stories tall and made from wood and boulder rock with a tiled roof.

Inside, I met a Sundanese royal named Djati Kusumah, who sat on a red velvet sofa intricately decorated with gold leaf patterns in front of a wall bearing an image of his grandfather, Madrais, and a principality insignia painted in gray and black. Djati struck a commanding pose, his wrists resting on a dragon-headed walking cane.

Jailed twice by the national government, Djati, now 85, is living testament to how practitioners of indigenous religions are often attacked over perceived blasphemy, witchcraft and atheism.

He told a story of how Madrais, who began a revival of ancient traditional religion in 1908, was arrested by the Dutch because Sunda Wiwitan was seen as a symbol of Indonesian nationalism, and how his father Tedja Buana had to convert to Catholicism to escape persecution during the height of the anti-communist purge.

“My father once had a dream that in order for the Sunda Wiwitan people to survive they must shade themselves underneath a white pine tree, which he thought was a Christmas tree [in snow],” Djati said.

As a respected community leader, Tedja’s conversion led an entire community of Wiwitan practitioners in Cigugur to embrace Catholicism, including Djati.

“But for me, to rest underneath a Christmas tree is just temporary. So when peace was finally restored in the 1980s I renounced Catholicism,” he said.

“Word soon spread and people came up to me and told me that they too want to convert back to Wiwitan.”

This upset a local Catholic priest, and Djati was reported for blasphemy and arrested by the police.

Djati, earlier jailed for officiating the wedding of several Wiwitan couples, said police eventually let him go for lack of evidence, although the Wiwitan community was banned from practicing its annual thanksgiving celebration, the Seren Taun.

“For 17 years we have had to tone down celebrations and practice Seren Taun in secret,” he said. “Every year we would gather, but there would be heavily armed police and government officials ready to krack us down.”

Legitimizing oppression

Setara’s Bonar said the new code will legitimize oppression of practitioners of local religions much like the 2008 joint-ministerial decree on Ahmadiyah.

The decree banned only the Muslim minority from proselytizing, and paved the way to more attacks and harassment toward the group.

Rumadi, a professor in Shariah law at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta Islamic State University), is also opposed to penalizing blasphemy and atheism.

“It is too naive to think that a law fashioned by men could be designed to protect something absolute and divine,” Rumadi said recently.

“The blasphemy section [of the code] is open to multiple interpretations. Judges will usually conform to the views observed by the majority so [the code] could lead to more oppression against non-mainstream religions.”

Eliyadi, a practitioner of the Kapribaden faith indigenous to East Java, Central Java and Yogyakarta, said his community had also been accused of atheism and witchcraft, with many of its members slaughtered during the 1965 purge as well as witch hunts in East and Central Java in 1997.

“As far as the people are concerned we pray using incense and meditation instead of going to church or praying in mosques so our religion must be mystical and wicked in nature,” he said.

Takmat Diningrat, who practices Bumi Segandu, a belief system found only in several small and isolated communities in the north coast of West Java, said his group was recently harassed by hardline Muslim groups for using Arabic characters in its scripture.

Deputy Minister for Justice and Human Rights Denny Indrayana hailed the KUHP amendment as a step forward, saying that for the first time in 49 years, Indonesians will have a penal code that reflects legal developments and Indonesian values.

“Every act deemed unacceptable by society will now be penalized,” the former legal activist said. “So this penal code is the embodiment and formalization of unwritten rules society has adopted.

But Eva Kusuma Sundari, a lawmaker from the opposition Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), called the new code “a step backward.”

“We are sad that this criminal code is not progressive. We are sad that the code penalizes acts that shouldn’t be penalized. What is at stake is the rights of minorities, freedom of religion and freedom of expression,” she told the Jakarta Globe.

“How can you criminalize an ideology? How is that hurting anyone? The code should just focus on crimes causing losses to someone, something tangible, easily proven by scientific methods, not by assumptions, opinions and loose interpretations.”

The new provisions came after prosecutors struggled to find charges to lay against famous pop singer Nazril Irham, known as Ariel who was arrested in June 2010 after several videos were posted online showing him having sex with his then girlfriend and also with a married woman.

Law enforcers also struggled to prosecute Alexander Aan, a civil servant from West Sumatra who was sentenced to more than two years for posting “God does not exist” on Facebook.

Ahmad Yani, a lawmaker from the conservative United Development Party (PPP), backed the provisions on blasphemy, atheism, adultery and cohabiting, saying they protected “the Indonesian way of life”

“This code is based on the norms accepted by society. The new Criminal Code unifies other laws into one, particularly laws passed after the code was last revised,” he said.

Next month all nine factions in the House of Representatives are scheduled to present their alternative drafts of the KUHP. Eva said her PDI-P has prepared an inventory of problems with the government’s version.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Djati Kusumah, the leader of the Sunda Wiwitan community in Cigugur, West Java. (JG Photo/Nivell Rayda)

Battle for recognition

The government officially recognizes just six religions: Islam, Protestant Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism.

But in the 2010 census, 270,000 Indonesians listed their religion as “other.” Many struggle to get marriages recognized by the state or have their children considered legitimate.

Followers of minority faiths and observers say their actual number adds up to several million.

Although not a native of West Java, Okky Satrio is an avid observer of Wiwitan. For 11 years he struggled to get his marriage to Djati’s daughter Dewi Kanti recognized by the state.

Okky said that when he and Dewi decided to get married in 2002, they insisted on doing it according to their faith but witnessed and blessed by a Muslim cleric as well as Catholic, Protestant, Hindu and Buddhist priests.

But when the couple registered their marriage with local authorities, they were denied, and for the 11 years since they have been legally considered single.

“The priests were all ready to issue a written letter officiating our marriage, and according to authorities all we had to do was choose which religion our wedding would be recognized by,” he said.

“But for us this is like bowing to an act of oppression.”

Article 458 of the new code is set to penalize cohabiting. But the article does not provide explanations as to what constitutes as cohabition saying only that “anyone who lives together as husbands and wives out of a legal wedlock are punishable.”

For Engkus Ruswana of the Budidaya tradition and chairman of the Coordinating Body for Indigenous Faith Organizations (BKOK), which groups more than 100 indigenous religions in Indonesia, the only thing that can save local faith practitioners from being penalized is the government recognizing their religions officially.

“The government’s position on traditional faiths is odd. We are recognized only by the Tourism Ministry, as if our faith is some kind of tourist attraction,” he said.

Rapidly vanishing community

It seems hard for Wiwitan and other indigenous religions to survive, let alone thrive.

The young choose to abandon the old faiths, considering them backward, rural and outdated, while the rest find it hard to obtain jobs, which is why today the faith is associated with peasants and villagers, intensifying prejudice.

For the Wiwitan in Ciparay, music provides a clear escape from poverty. With children being taught to play the gamelan and perform traditional dances since they are 4, most end up as accomplished Sunda music maestros like Ugan.

“Get your friends here,” Ugan shouted to the children who had peeped through the dirty windows of the Pasewakan during our meeting.

One by one the children took their place in the gamelan set, picking up wooden beaters to hit the bonangs and the sarons while Ugan picked up the rebab, a two-stringed Sundanese fiddle.

Ugan and his pupils played song after song but there was one song Ugan refused to recite, “Gunung Leutik,” the last song the fallen Wiwitan played the night they were massacred.

Since that fateful night, the song is only played once a year, according to the Sundanese lunar calendar, in a ceremony to honor the dead.

For the Ciparay community, a chance to honor the dead, practice their faith and receive government recognition are enough; they are not seeking justice for the perpetrators of the brutal massacre nor any restitution.

The possibilities

In Cigugur the community has become a model for tolerance, with the village seemingly the only heterogeneous community in West Java, which has survived waves of intolerance, conservatism and calls to implement the Shariah law.

Cigugur is home to a large Catholic, Muslim and Wiwitan community and Djati’s eight children all observed different faiths. Djati is convinced indigenous religions will not meet their demise.

“No, I don’t believe we will fade away,” he said with a penetrating stare, his right hand gripping his walking cane tightly.

He broke his stare, gazing out the brightly lit windows across the Paseban’s vast hall as if contemplating a challenge to his previous statement.

“We have gone through such adversities in the past, decades of oppression.

“And yet,” he said after a long pause, “here we are.”

http://jakartaglobe.id/news/life-sti...-in-indonesia/
Kasih Ibu vs Hukum Administrasi
Skor 0
by Steven Suprantio - 12/01/2014, 01:05
Share 0TweetShare 0Share 1Mail


Sepenggal Kisah Cinta Ibu

Senja itu hujan rintik-rintik, aku duduk sendiri ditemani secangkir kopi panas. Sayup-sayup terdengar suara serak-serak basah Iwan Fals :





Ribuan kilo jalan yang kau tempuh



Lewati rintang untuk aku anakmu



Ibuku sayang masih terus berjalan



Walau tapak kaki penuh darah penuh nanah



Seperti udara kasih yang engkau berikan Tak mampu ku membalas...



Ibu Ibu


Anganku terbang ke ruangan kantor LBH Jakarta tepatnya di ruang PK. Ojong di Jalan Diponegoro 74, Jakarta, seorang Ibu bernama Dewi Kanti. Ia tertunduk sebentar kemudian dengan segenap kekuatan ia menceritakan perjuangan cinta untuk keluarg kecilnya. Perjuangan cinta ini bermula dari pernikahan Dewi Kanti dengan suaminya pada tahun 2002 dengan menggunakan keyakinan sunda wiwitan, mereka menolak anjuran dari oknum pejabat pencatatan sipil untuk mengikuti tata cara perkimpoian agama yang “sah” (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, atau Kong Hu Cu) Dewi Kanti terdiam sebentar kemudian melanjutkan ceritanya, anaknya kini memiliki akta kelahiran, dan disebut anak luar kimpoi. Cinta Dewi Kanti untuk anaknya membuatnya menolak untuk pasrah! Pasrah berarti anaknya kelak akan di bully oleh teman-teman di sekolahnya dengan perkataan “anak haram”. Ibu mana yang tega ?! Dengan tegas ia mengatakan “Negara berhutang kepada kami memperbaiki peradaban ini!”

Cinta Ibu Diterjang Badai Hukum Administrasi

Hukum Administrasi di Indonesia mengatur kewajiban bagi setiap orang untuk mencatat setiap peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir rnati, perkimpoian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Khusus untuk pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur dokumen yang harus disiapkan adalah : a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. nama dan identitas saksi kelahiran; c. KK orang tua; d. KTP orang tua; dan e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkimpoian orang tua.

YA! Kutipan akta nikah/akta perkimpoian orang tua adalah salah satu prasyarat untuk membuat akta kelahiran. Dewi Kanti dan suaminya secara hukum (akibat oknum) tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkimpoian, akibatnya : 1. perkimpoian tidak sah; (tidak memiliki akta nikah/akta perkimpoian); 2. anak yang dilahirkan dicatat sebagai anak luar kimpoi. Mutlak harus dilakukan perbaikan dalam melaksanakan administrasi kependudukan, terutama cara pandang oknum pejabat pencatatan sipil yang secara sempit mengakui hanya ada 6 agama yang sah. Perbaikan harus dilakukan tanpa lelah dan jemu, karena seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka “perbaikan bukanlah benda kosong, mengejar perbaikan bukan pekerjaan yang sia-sia (mengejar fatamorgana)”.

Penutup

Aku tersentak dari anganku, dalam hatiku bertanya :

Bukankah dalam Pasal 29 ayat (2) UUD negara berjanji “setiap orang merdeka untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” ? Semoga negara tidak ingkar janji…

Bukankah dalam Pasal 28 H UUD negara berjanji “Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin…” ? Semoga negara tidak ingkar janji…

#lovelifelaw

http://www.hukumpedia.com/mrsupranti...m-administrasi
Hak Konstitusional Kelompok Penghayat Masih Dikebiri
Kementerian Agama dituding sebagai salah satu penyebabnya.
HRS
Para penghayat kepercayaan tampaknya masih menghadapi masalah di Indonesia. Upaya mereka untuk mencatatkan perkimpoian ala penghayat belum sepenuhnya berhasil meskipun aturan administrasi kependudukan sudah memungkinkan pencatatan.

Banyaknya perkimpoian yang tidak tercatat ditengarai bersumber dari sikap Kementerian Agama yang hanya mengakui enam agama, dan berkorelasi dengan tata cara perkimpoian yang sesuai ‘agama dan kepercayaan’. Anggota Majelis Adat Karuhun Cigugur, Dewi Kanti, menuding andil Kementerian Agama terhadap masalah ini. “Ini adalah dosa kemanusiaan. Ini adalah kekejian spiritual,” tuding Dewi, di sela-sela seminar di Jakarta, Rabu (26/12) lalu.

Menurut Dewi, dosa yang dilakukan institusi ini adalah telah menentukan enam agama resmi yang diakui di Indonesia. Enam agama yang disebut dalam UU No. 1 Tahun 1956 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Meski penduduk Indonesia boleh memeluk ajaran di luar enam agama tersebut, faktanyaInstruksi Menteri Agama No.4 Tahun 1978 ‘mengharuskan’ penghayat kepercayaan kembali ke agama induk, yang tak lain adalah keenam agama yang diakui tadi. Akibatnya, kelompok penghayat dalam posisi tersudut.

Menurut Dewi, aliran kepercayaan bersumber pada ajaran leluhur nusantara. Ajaran leluhur nusantara telah ada jauh sebelum enam agama besar masuk ke Indonesia. Ajaran leluhur nusantara justru yang memberikan restu kepada enam agama besar tersebut masuk ke Indonesia. “Leluhur kami telah memberikan restu kepada agama pendatang itu, tetapi sekarang kami yang justru disingkirkan. Kami ditaruh di pojok ruang gelap,” tukas Dewi.

Dewi memberi contoh, kelompok penghayat tidak dapat mencatat perkimpoianmerekadi Kantor Catatan Sipil. Pegawai pencatat perkimpoian enggan mencatatkan perkimpoian para penghayat karena dianggap tidak memenuhi syarat sah perkimpoian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian.

Saat ini, ada sekitar seribu pasangan kelompok penghayat yang perkimpoiannya tidak tercatat di kantor catatan sipil. Jumlah ini berasal dari kelompok penghayat yang masih ada di Indonesia, di antaranya adalah Parmalim dari Sumatera Utara, Langkah Lamo dari Jambi, Sedulus Sukep atau Jawa Wiwitan dari Jawa Tengah. Begitu juga dengan Sunda Wiwitan, Wetu Telo, dan Kaharingan. Pasangan-pasangan ini terus berupaya dan bertahan agar pegawai pencatat nikah mau mencatat perkimpoian ini.

Selain tidak dapat mencatatkan perkimpoiannya, dampak lain dari tidak diakuinya ajaran ini di Indonesia, hak-hak sipil bagi kelompok penghayat tidak dipenuhi negara. Jika perkimpoian tidak tercatat,kelompok penghayat kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dewi merasa mirismelihat realitas bahwa negara melanggar hak konstitusi rakyatnya untuk bebas memeluk suatu kepercayaan. Negara telah menempatkan kelompok penghayat sebagai seorang yang perlu dibina karena dianggap tidak bertuhan. Padahal, aliran kepercayaan dari kelompok penghayat adalah suatu aliran yang menggali nilai-nilai spiritual nusantara yang diwariskan leluhur. Ajaran nusantara memiliki “Tuhan”nya masing-masing dengan caranya masing-masing.“Sekarang, mari kita dengan niat tulus menghentikan dosa kemanusiaan ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kustini menolak berkomentar terkait hal ini. Kendati demikian, Ia menampik persoalan ini disebabkan karena Kementerian Agama.

Menurutnya, Kementerian Agama tidak pernah mengatakan Indonesia hanya mengakui enam agama sebagaimana tertuang dalam UU No.1 Tahun 1965. Redaksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan agama mayoritas yang dipeluk rakyat Indonesia, bukan agama yang diakui.

Namun, Kustini memang mengakui bahwa dalam implementasinya adalah redaksi dari agama mayoritas yang dipeluk rakyat Indonesia menjadi agama yang diakui. Hal ini telah terjadi salah kaprah terkait pengertian agama yang diakui. Salah kaprah pemahaman ini, terlihat dari Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggunakan kata-kata “diakui”.

Persoalan ini, kata dia, justru ranah Kementerian Dalam Negeri. Karena erat hubungannya dengan persoalan administrasi kependudukan. “Persoalan ini lebih banyak menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Karena, persoalan pencatatan kependudukan adalah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri,” pungkasKustini.

Berdasarkan catatan hukumonline, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sudah pernah membuat Peraturan Bersama No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

http://m.hukumonline.com/berita/baca...masih-dikebiri
Ahli Shidarta: Negara Tidak Memiliki Alasan Untuk Tidak Mengakui Mereka Para Penghayat Kepercayaan


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


ELSAM – Jakarta. Sidang panel lanjutan perkara pengujian materiil terhadap Undang-Udang Administrasi Kependudukan mengenai pengisian kolom agama bagi kelompok penghayat dan kepercayaan diluar agama mainstream kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis, 2 Februari 2017. Dalam keterangannya, Shidarta sebaga ahli menjelaskan pasal a quo diskriminatif bertentangan dengan nilai konsideran Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengasilkan kerugian konstitusional dan mengarahkan pada tindakan penghilangan hak sipil warga negara.

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa kolom agama dalam dokumen sipil apra penganut penghayat dan kelompok kepercayaan tertentu harus dikosongkan. Pasal pengosongan kolom agama tersebut dinilai Nggay Mehang Tana sebagai pemohon, adalah aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena melahirkan pembedaan perlakuan pengisian kolom agama bagi agama dan kepercayaan diluar ke-enam agama yang diakui negara.

Pengosongan kolom agama pada KTP elektronik bagi penganut kepercayaan, mengakibatkan pemohon yang mewakili kelompok penghayat lainnya kehilangan akses sebagai warga negara. Mereka tidak dapat mengakses hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya.

Dalam Keterangannya Shidarta menjelaskan bahwa pasal-pasal a quo diskriminatif, kabur dan bertentangan dengan nilai dan unsur filosofis yang terdapat dalam konsideran. Padahal dalam butir (a) konsideran menyebutkan adanya kewajiban negara untuk melakukan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting penduduk Indonesia.

“Agama merupakan kolom penting yang hadir dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pasalnya agama juga punya konsekuensi terhadap peristiwa kejadian penting seperti kematian, perkimpoian, perceraian. Jadi tidak dapat disanksikan lagi bahwa negara pun mengakui bahwa agama/kepercayaan, saya gunakan istilah itu karena istilah itu muncul dalam Pasal 58 nanti dari Undang-Undang Adminduk ini adalah data perseorangan. Jadi, disebutkan agama/kepercayaan adalah data perseorangan di situ. Yang secara sadar harus dipandang sebagai keniscayaan untuk ditampilkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk,” jelas Shidarta dalam persidangan.

Lebih lanjut Shidarta menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki alasan untuk tidak melindungi dan mengakui kepercayaan warganyanya termasuk kelompok penghayat, Pencatatan jati diri penghayat ke dalam database dirasa Sidharta tidak cukup karena hanya pihak terkait yang dapat mengakses data tersebut, sedangkan pengosongan kolom agama bagi kelompok penghayat riil melahirkan kerugian konstitusional.
“Ada instansi yang khawatir menerima mereka untuk bekerja atau anak-anak mereka untuk bersekolah ketika didapati kolom agama tidak diisi pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk mereka. Kondisi seperti ini mengarahkan warga masyarakat tersebut ke dalam kematian perdata.”

Dalam Pasal 3 Kitab Hukum Acara Perdata diatur mengenai kematian perdata (civiliter mortuus; burgelijke dood) yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu penjatuhan hukuman yang dapat mengakibatkan seseorang mati (secara –red) perdata atau kehilangan hak sipilnya.

Selain Sidharta, para pemohon menghadirkan 2 saksi yaitu Dewi Kanti dari Kepercayaan Sunda Wiwitan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur Kristoper Praing.

Secara riil Dewi Kanti menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional yang dirasakannya dan komunitasnya sebagai penghayat Sunda Wiwitan. Mulai dari kesulitan mengakses hak pendidikan dan hak politik lainnya. “Saya beri contoh yang konkrit. Keponakan saya sekolah di TK, itu masih umur 5 tahun, TK A, yang situasi sekolahnya itu sangat kental dengan warna agama tertentu. Dalam pola pendidikan di sekolah mengatakan bahwa hanya agama itulah yang benar, ketika kembali pulang ke rumah, anak kecil itu, ponakan saya bertanya apakah yang bisa punya surga itu cuma agama itu,” ujar Dewi.

Menurut Dewi, pengosongan kolom agama ini bukan sebatas masalah administrasi semata, melainkan persoalan politisasi agama secara sistemik yang tidak mengakui dan melindungi masyarakat adat lokal dengan kepercayaan leluhur yang telah dianut selama ratusan tahun.

Hal ini juga dialami Kristoper Praing sebagai, warga penghayat Marapu di Sumba Timur yang menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur. Peraturan Pemerintah Pasal 81 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perkimpoian bagi Penghayat masih belum memberikan perlindungan karena harus mendaftarkan ke kementrian terkait. “Sejak saya diangkat menjadi Kepala Dinas Kependudukan 2013. Pada saat itu ada kurang-lebih 2.000-an kepala keluarga yang tidak bisa dicatatkan perkimpoiannya karena dianggap belum terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah” jelas Kristoper.

Saat ini sidang panel pengujian materiil ini masih berlangsung. Adapun agenda selanjunya akan diadakan sidang panel lanjutan untuk mendengarkan keterangan DPR dan 3 orang ahli pemohon pada hari Senin 13 Februari 2017.

Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik

Keterangan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum

Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

http://elsam.or.id/2017/02/ahli-shid...t-kepercayaan/
Traditional believers face discrimination, violence

Secular Indonesia is failing to protect adherents of around 200 traditional belief systems and indigenous faiths


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Women followers of some of Indonesia’s traditional beliefs and indigenous faiths, offer prayers during a recent gathering in Jakarta. (Photo by Katharina R. Lestari)

 

Katharina R. Lestari, Jakarta 
Indonesia

August 9, 2016

Dian Jennie Cahyawati, a follower of the traditional Javanese spiritual movement Sapta Darma, almost cried when she recalled the psychological burden that thousands of children from her community carry.

"They feel stressed when they have to adopt one of the six recognised religions and put its teachings into practice in their schools," she said.

Cahyawati regularly offers a counseling program to elementary and junior high school children from her community in East Java province. Six months ago, she had a heart-to-heart talk with them.

"I realize how sad they are. In their schools, they are often bullied for worshiping an unknown god. Worse, their teachers force them to pray according to a religion which isn’t their belief," she added.

Many community members are unwilling to leave the religion column on their identity cards blank even though Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo announced two years ago that citizens not adhering to one of the six recognised religions — Buddhism, Catholicism, Confucianism, Hinduism, Islam and Protestantism — shouldn’t be forced to list their traditional beliefs or indigenous faiths on their cards.

"There will be consequences, particularly for civil servants. They think that by leaving the religion column on their identity cards blank their careers will be hampered," Cahyawati continued.

Sapta Darma is one of about 200 traditional belief systems and indigenous faiths in the predominantly Muslim country. It is named after Sapta Darma Hardjosapoero, who received spiritual revelations in East Java on Dec. 26, 1952. It now has tens of thousands of followers living in 18 provinces.

Similar issues are faced by followers of the indigenous faith of the Sundanese people called Sunda Wiwitan, which appeared before Hinduism entered the archipelago around the first century AD and has at least 2,500 members living in five districts in West Java province.

"In terms of education, we have approached some schools in Kuningan district. Only a few schools — not all — have had a major breakthrough: they serve children from our community and those students will receive questions for an exam in religious study from us," Dewi Kanti said.

Unlike followers of Sapta Darma, many followers of Sunda Wiwitan choose to leave the religion column on their identity cards blank. "At least, we don’t lie about our faith," Kanti added.

It’s risky though. "Members of our community that work as civil servants find it difficult to get promotions," she said.

 

Church’s view

For the Catholic Church the solution lies in developing both theory and practice. "It seems that only schools with both theory and practice can resolve many things. This is how I see it," said Jesuit Father Cyprianus Kuntoro Adi, executive secretary of the Commission for Education of the Indonesian Bishops’ Conference.

"The challenge is how to enliven the values upheld by a religion, such as respect for human dignity, diversity, justice and the environment. Both curricular and extra-curricular activities are needed to deal with these," he added.

Sadly, the existing curriculum mentions only the six recognized religions, he said. "Education is for all people from all backgrounds."

According to the Jesuit priest, society should respect traditional beliefs and indigenous faiths as well as the six recognized religions.

"If we want to develop our education system, such context is very important," Father Adi said.

 

Discrimination and violence

According to the Jakarta-based National Commission on Violence against Women, followers of traditional beliefs and indigenous faiths continue to face discrimination and violence.

In its 135-page report launched on Aug. 3, the commission records complaints from 57 women from 11 communities in nine provinces between 2010 and 2015. For these women aged between 11 and 68, the commission found 115 cases: 65 cases of discrimination and 50 cases of violence.

Discrimination included the unfair treatment of children in the education system and ignorance shown by government officials in administrative affairs, while violence included instances of stigmatization and psychological intimidation.

"This report aims to reveal the state of constitutional rights for women who are followers of traditional beliefs and indigenous faiths," said Khariroh Ali, head of the commission’s Women in Constitution and National Law Desk.

 

Government’s response

Muharram Marzuki, head of the Religious Affairs Ministry’s Religious Life Research Centre, said the ministry never tolerates discrimination and violence against followers of traditional beliefs and indigenous faiths.

"In fact, the ministry is drafting a bill to protect the faithful, which deals with these issues," Marzuki said.

The ministry plans to finish the draft of the bill by the end of this year.

Similarly, Teten Masduki, chief of the presidential office, said such discrimination and violence should not happen. 

Society came first before governance was formed, he said. "I think this is the principle we must hold on to." 

However, an official from the sub-directorate of traditional beliefs at the Education and Culture Ministry admitted that traditional beliefs and indigenous faiths haven’t yet been included in the curriculum.

"If the communities are organized, it would be easy for us to offer advocacy. The understanding about traditional beliefs and indigenous faiths among the society remains low. Of course, this influences the policy taken by the government," they said.

http://www.ucanews.com/news/traditio...violence/76794