Pujian Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dinilai mematuhi instruksinya untuk menggelar lelang proyek infrastruktur lebih dini, tidak membuat sang menteri, Basuki Hadimuljono berpuas diri.

Basuki menuturkan, Kementerian PUPR akan terus melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan infrastruktur, seperti mendorong penyelesaian segera masalah pembebasan lahansehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan.

Upaya lain untuk percepatan adalah memerintahkan kontraktor dan konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sampai menginstruksikan kepada pelaksana pekerjaan untuk menambah peralatan dan tenaga kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tiga shift per hari dan tujuh hari per minggu.

“Sementara dari sisi internal, saya perintahkan petugas eselon III dan eselon IV pada masing-masing direktorat jenderal agar ke lapangan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,” jelas Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (3/11).

Mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PUPR menyebut instansinya juga tengah memulai proses lelang dini sebanyak 951 paket pekerjaan tahun 2017.

“Beberapa paket sudah mulai dilelang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 4,8 triliun. Kementerian PUPR juga sudah memasukkan sebanyak 7.453 paket dengan nilai Rp 61,5 triliun, kedalam daftar rencana lelang atau Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP),” jelasnya.

Memasuki awal November 2016, realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 58,90 persen dengan realisasi fisik mencapai 66,54 persen.

“Alokasi APBNP 2016 Kementerian PUPR pada tahun ini sebesar Rp98,48 triliun dimana Rp58 triliun sudah terserap. Progres tersebut jika dibandingan dengan waktu yang sama pada tahun 2015 masih diatasnya dimana tahun lalu progres realisasi keuangan sebesar 52,35 persen,” kata Basuki.

ZUMUR