JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun dan rumah sakit oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemungkinan bisa gagal terlaksana. Hal itu terkait dengan rencana pembatalan lelang dini terhadap 14 proyek, di antaranya terdapat proyek rusun dan rumah sakit.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengatakan, adanya kemungkinan proyek batal terlaksana karena proyek rumah susun dan rumah sakit merupakaan proyek yang butuh perencanaan dan persiapan yang lama. Jika lelang harus diulang, dikhawatirkan akan berdampak terhadap waktu penyelesaian yang tidak akan tepat waktu.

"Secara target untuk pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan yang lama seperti pembangunan rusun dan sky-hospital bisa berdampak gagal karena waktu tidak mencukupi," kata Bless di Balai Kota, Rabu (2/11/2016).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya menyatakan membatalkan 14 lelang dini yang rencananya akan dianggarkan dalam APBD DKI 2017. Alasannya karena lelang sudah dilakukan padahal belum ada pembahasan KUA-PPAS 2017 bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Karena itu, Bless menyatakan akan segera berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menghitung ulang target penyelesaian pekerjaan proyek yang lelangnya dibatalkan sesuai kebutuhan dan sisa waktu yang ada.

"SKPD juga harus berkoordinasi dengan Bappeda dalam pengajuan KUA-PPAS," kata Bless.

Soni sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI harus menghormati peran DPRD DKI dalam pembahasan anggaran. Sehingga, keputusan untuk membatalkan lelang dinilai sebagai langkah yang tepat.

"Harusnya lelang setelah itu. Sehingga yang dilelang jelas, programnya apa kemudian plafon anggarannya berapa itu jelas. Ini kan melelang sebelum KUA-PPAS," ujar Soni (sapaan Sumarsono) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Berikut adalah 14 proyek yang daftar paket lelang dininya dibatalkan:

- Jasa Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Pembangunan 18 Lantai Sky Hospital dengan anggaran Rp 6,4 miliar.

- Pembangunan gedung Sky Hospital 18 lantai dengan anggaran Rp 304 miliar.

- Manajemen konstruksi pembangunan dan rehab total Puskesmas di DKI dengan anggaran Rp 5 miliar.

- Konsolidasi manajemen konstruksi desain dan rehab total sekolah 3 wilayah senilai Rp 13 miliar.

- Pengadaan manajemen konstruksi dan rehab berat gedung sekolah Sudin wilayah senilai Rp 3,6 miliar.

- Pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan rumah susun Polri Pesing, Jakarta Barat senilai Rp 1,8 miliar.

- Pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan rumah susun Blok Nagrak, Jakarta Utara senilai Rp 11,9 miliar.

- Pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat senilai Rp 22,7 miliar.

- Pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat senilai Rp 16 miliar.

- Manajemen konstruksi pembangunan RPTRA Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 4,9 miliar.

- Pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Blok Nagrak, Jakarta Utara Rp 987,6 miliar.

- Pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat senilai Rp 1,7 triliun.

- Pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat Rp 1,18 triliun.

- Pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Polri Pesing, Jakarta Barat senilai Rp 98 miliar.

sumur

gw kira yg dibatalin barang ecek2 yg ga penting macem UPS ato dana sosialisasi.... ternyata rumahsakit dan rusun.....

sekali lagi orang politis bersembunyi dibalik peraturan birokrasi.....