Jakarta - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Agus mengaku menolak multiyears anggaran dalam proyek itu.

Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Agus mengaku menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu pada 20 Mei 2010. Agus menyebut Sri Mulyani tidak menolak multiyears anggaran, tetapi Agus mengaku dia yang menolaknya.

"Saya katakan di dalam file tidak ada penolakan dari Sri Mulyani. Yang ada ketika multiyears contract mau diajukan ke Menkeu, diajukan ke Menkeu 21 Oktober 2010 dan di tanggal 13 Desember 2010 ditolak oleh saya karena yang diajukan bukan multiyears contract, tapi multiyears anggaran dan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang sistem keuangan negara, anggaran tidak boleh multiyears dan harus ada persetujuan menteri keuangan," ucap Agus di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).

"Jadi saya tegaskan mungkin ada pembahasan atau diskusi tapi kalau mengatakan multiyears pertama kali ditolak oleh saya sebagai Menkeu pada 13 desember 2010," sambung Agus menegaskan.

Sebelumnya pada Selasa, 18 Oktober lalu, M Nazaruddin yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu ikut angkat bicara. Dia menyebut Agus menyetujui proyek itu saat menjadi Menkeu. Nazaruddin juga menambahkan bahwa menteri sebelumnya yaitu Sri Mulyani telah menolak proyek multiyears itu.

"Untuk proyek multiyears itu persetujuan utama itu harus dari Menkeu. Jadi tanpa ada persetujuan dari Menkeu, tidak akan ada. Dan waktu itu, sudah ada sebenarnya, sebelumnya penolakan dari menteri sebelumnya, yaitu Sri Mulyani," kata Nazaruddin.

"Cuma waktu itu karena ada pertemuan-pertemuan yang dibuat, Agus Marto mengeluarkan surat itu atas persetujuan pertemuan-pertemuan itu," tambahnya.

detik

Trus yg loloskan siapa kok simpang siur