Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas penyebab mangkraknya pembangunan 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah di Tanah Air.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan hasil audit 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak selama 8 tahun.

“Saya telah meminta laporan BPKP mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama 7- 8 tahun. Kepala BPKP tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang khusus membahas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35ribu MW di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).

Dia mengatakan, pembangunan proyek itu harus dipertanggungjawabkan karena dana yang dikeluarkan pemerintah sangat besar sekali.

“Tolong nanti diberitahukan kepada saya total nilainya berapa. Ini karena sudah menyangkut angka triliunan rupiah. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil audit itu, akan diputuskan apakah proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak itu dapat diteruskan atau tidak.

“Kalau saya lihat satu atau dua proyek di lapangan kelihatannya banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya. Ini harus ada kepastian,” ujarnya.

Dia mengatakan, proyek-proyek pembangkit listrik yang tidak bisa dilanjutkan pembangunannya akan dilaporkan ke KPK untuk diusut tuntas.

“Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya akan bawa ke KPK. Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, besar sekali jumlahnya, Rp 34 triliun pembangkit listrik sampai sekarang saya belum dapat kepastian mengenai ini,” katanya.

http://www.beritasatu.com/hukum/3965...-mangkrak.html