Demo akbar akan digelar pada Jumat 4 November 2016. Pesan-pesan sejuk untuk mendinginkan suhu politik yang memanas ini disampaikan mulai dari Presiden Joko Widodo, para politisi hingga tokoh agama.

Beberapa kelompok Umat Islam akan mengadakan demo besar-besaran sebagai kelanjutan protes atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menistakan agama. Aksi ini akan dihadiri beberapa tokoh di antaranya Fadli Zon dan Fahri Hamzah, termasuk tokoh-tokoh Islam seperti Aa Gym dan lainnya. Demo akan dilakukan salah satunya ke Istana dan Balai Kota DKI.

Pernyataan Ahok menyinggung surat Al Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Atas pernyataan itu, Ahok juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Kasus ini masih bergulir di Bareskrim dan Ahok juga sudah memberikan kesaksian.

Presiden Jokowi menegaskan demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Namun, dia berpesan agar pendemo tidak memaksakan kehendaknya apalagi melakukan aksi anarkis.

Imbauan senada juga disampaikan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengingatkan agar tidak ada upaya untuk memecah-belah bangsa dalam aksi tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh isu SARA. Para tokoh agama meminta seluruh elemen bangsa menjaga dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.



Presiden Joko Widodo berpesan agar unjuk rasa mengutamakan ketertiban umum.

"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," ucap Presiden Jokowi usai menghadiri acara 'Hari Menabung Nasional' di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Jokowi mengatakan pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum. Selain itu, Jokowi sudah memerintahkan aparat keamanan untuk siaga mengawal aksi tersebut.

"Aparat keamanan sudah saya minta bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun," kata Jokowi.



Prabowo mengingatkan agar tidak ada upaya untuk memecah-belah bangsa dalam aksi tersebut.

"Jangan sampai ada unsur yang mau memecah belah bangsa, itu yang kita jaga," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di kediamannya, Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

Menurut dia, kemajemukan bangsa harus tetap dijaga. Tak boleh ada yang mempertentangkan perbedaan suku, agama dan ras. "Kita negara majemuk. Banyak suku, agama, ras. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan sejuk dan damai," tuturnya.

Prabowo menginginkan demonstrasi berjalan tertib. Sependapat dengan Jokowi, Prabowo menyebut unjuk rasa merupakan hak konstitusional.

"Saya selalu berharap suasana baik sejuk. Bapak presiden sepintas mengatakan demo hak konstitusional. Beliau juga ingin yang baik kondusif dan itu yang kita inginkan," katanya.



Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh isu SARA. Dirinya mengharapkan pilkada serentak 2017 berlangsung damai.

"Kita diharuskan mencintai semua makhluk. Kok sekarang seperti itu banyak isu SARA. Islam kok gitu, siapa yang ngajari? Urusan memilih pemimpin kok dikorelasikan dengan agama dan ras. Ini tidak lucu kalau diteruskan," ujar Megawati di sela-sela 'Pelatihan Mubaligh Kebangsaan Baitul Muslimin, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

Megawati menilai rencana unjuk rasa yang akan dilakukan tanggal 4 November nanti akan mengancam persatuan Indonesia. Karena menurutnya Bhineka Tunggal Ika adalah hal yang yang harus di kedepankan dalam falsafah kebangsaan.

"Saya belajar, kalau ada manusia yang kulitnya kuning, itu kan dari asal muasal dua orang, Adam dan Hawa. Lalu kalau kulitnya hitam, cokelat, bermata biru seperti di Aceh apa kita salahkan? Ini ciptaan Allah SWT. Jangan membedakan," tegasnya.

Presiden ke-5 RI ini khawatir dampak dari aksi demonstrasi tersebut akan meluas seperti yang terjadi di Timur Tengah. Pihaknya mendorong masalah terkait Pilgub DKI ini tidak dibesar-besarkan.

"Islam harus Islam yang benar. Indonesia kaum yang mencintai kaum-kaum yang lain. Kita harus mengayomi. Saya tidak membela China, saya membela NKRI yang saya cintai. Pemilu sudah ada dari dari tahun 1955 pemilu itu. Lho kok sekarang hanya satu orang ribut setengah jagat. Kita harus memilih," jelasnya

Megawati mengimbau kepada setiap mubaligh dari Baitul Muslimin untuk menyampaikan Islam yang teduh ke masyarakat. Dirinya tidak ingin kesalahanpemahaman akan Islam menyebabkan perpecahan.

"Kalau nanti mubaligh akan bicara di masjid, di khalayak ramai, beritahukan kita harus hidup dengan damai berpegangan satu sumber Alquran yang benar," katanya.



Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) meminta seluruh elite politik dan elemen masyarakat lainnya untuk lebih menahan diri dalam menyikapi aksi Bela Islam II 4 November mendatang. Sikap ini berbeda dengan pimpinan DPR lainnya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang berencana hadir dalam aksi tersebut.

Akom menilai seluruh elemen baik penegak hukum, pejabat pemerintahan juga ormas dan elemen ormas lainnya bisa bekerja sama menjaga kondusivitas situasi politik di Jakarta.

"Situasi seperti itu sebaiknya kita toh negara ini kan sudah selesai menyangkut ini. Konstitusi negara ini sudah memberikan hak pada semua warga negara agama etnis apapun tidak boleh ada perdebatan. Kita harus terima kasih pada seluruh warga bangsa, pada umat Islam yang mayoritas," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Akom mengungkapkan, seharusnya masyarakat harus lebih bersikap dewasa menyikapi pernyataan Ahok soal Al Maidah 51. Terlebih Ahok sudah meminta maaf.



Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang kader NU untuk ikut dalam demonstrasi terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut.

Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan, PBNU berharap seluruh elemen bangsa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, diharapkan, aksi unjuk rasa terkait dengan pernyataan Ahok soal Al Maidah ayat 51 beberapa waktu lalu itu bisa berlangsung tertib dan kondusif.

"PBNU sangat berharap seluruh elemen bangsa menjaga dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan kebhinekaan yang ada sebagai kekuatan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Untuk itu kami sangat berharap semua pihak menciptakan situasi yang kondusif, tidak melakukan langkah yang berpotensi dapat memecah belah umat," kata Robikin saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (29/10/2016).

Robikin menegaskan, PBNU melarang kadernya untuk ikut serta dalam aksi tersebut. PBNU juga tidak mengizinkan atribut NU dibawa dalam aksi tersebut. "NU melarang penggunaan atribut-atribut, lambang-lambang NU dan sejenisnya untuk dipakai dalam aksi tersebut," katanya.

Khusus persoalan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Robikin mengatakan, NU lebih mendorong agar kasus ini diselesaikan secara hukum, dan biarkan aparat penegak hukum bekerja.



Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau agar tidak membawa atribut Muhammadiyah dalam aksi itu.

"Jangan membawa atribut Muhammadiyah karena mereka selaku warga negara," kata Haedar kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).

Haedar mengatakan, aksi pada 4 November 2016 mendatang merupakan wujud penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. Dia menilai, pihak keamanan khususnya Polri tidak perlu risau dengan aksi tersebut.

"Pemerintah khususnya kepolisian tidak perlu risau dengan demo baik massa kecil maupun besar, karena hal itu wujud demokrasi. Kepolisian justru berkewajiban mengamankan dan menjaga ketertiban hingga demo tersebut berlangsung aman, damai, tertib dan tidak anarkis," katanya.

Haedar juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa mencegah upaya provokasi dan keributan dalam aksi tersebut.



Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengimbau pendemo tidak merusak taman.

"Kami ya menyiapkan (adanya demo) dan mengimbau ala kadarnya saja kita harus mengamankan Balai Kota. Masing-masing bisa menjaga jangan sampai taman rusak dan seterusnya, itu saja sebenarnya," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

Menurut pria yang akrab dipanggil Soni ini, pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk berdemo. Demonstrasi merupakan sebuah hak dalam negara demokrasi.

"Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta melihat itu sebuah hak dalam negara demokrasi, semua aspirasi harus kita hargai. Itu posisinya," ucap dia.

Dia berharap pendemo tertib dalam aksinya. Sekali lagi, dia mengimbau pendemo untuk tidak merusak taman. "Karena bahasa orang Jakarta kita semua bersaudara kalau solo torang semua tasaudara. Jadi kalau bersaudara itu semua bisa kita rembuk bicarakan, saya kira itu intinya," tutur Soni.



Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pendemo mematuhi batasan-batasan yang ada.

"Prinsip kepolisian, penyampaian pendapat di muka umum itu diperbolehkan sesuai aturan UU 1998 tapi ada batasannya. Batasannya satu, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kedua tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, memakai jalan orang lain, sebetulnya gak boleh ini," kata Tito.

Hal ketiga pendemo diminta mengindahkan etika dan moral. Jangan sampai menyampaikan kata-kata yang bertujuan menghujat.

"Harus mengindahkan etika dan moral. Cara bicara, tidak boleh menghujat, seperti itu. Keempat, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi keempat koridor ini betul-betul dipatuhi oleh yang demo," ujar Tito.

Jika warga diminta tenang, pendemo justru diminta waspada oleh Tito. Biasanya, kata Tito, banyak yang menunggangi tujuan mereka.

"Silakan diatur kita akan kerja sama, supaya ini berjalan dengan damai. Yang demo juga harus waspada kadang ada pihak yang menunggangi mereka. Saya minta masyarakat tenang, juga menghindari lokasi-lokasi yang ada demo tadi, karena bisa macet," tuturnya.

detik

Yang mau babak belur dan kena gas air mata/peluru karet ikuti anjuran FPI