Petugas sedang melayani warga yang mengurus surat di Kantor Pelayanan Terpadu, satu pintu Kantor Kelurahan Karanganyar, Jalan B, Karanganyar Jakarta Pusat, Senin(11/7/2016). Hari pertama setelah liburan lebaran pelayanan warga sudah normal. Warta Kota/henry lopulalan

PNS di DKI Jakarta di gaji fantastis Untuk lurah sekitar Rp 33 juta, untuk camat Rp 48 juta, dan untuk wali kota Rp 75 juta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menurut data dari Badan Kepagawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, gaji yang diterima PNS DKI Jakarta terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) statis, TKD dinamis, dan tunjangan transportasi.
Itu berlaku bagi pejabat struktural seperti lurah, camat, dan wali kota.
Sementara pejabat fungsional di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, TKD statis, dan TKS dinamis.
Hanya tunjangan transportasi saja yang tidak didapatkan.

Dari data tersebut, bisakah Anda menebak berapa gaji lurah, camat, dan wali kota di DKI Jakarta?
Untuk lurah di Jakarta saja sekitar Rp 33 juta, untuk camat Rp 48 juta, dan untuk wali kota Rp75 juta.
Besar? Sangat! Bisa dibilang gaji itu merupakan gaji tertinggi yang diterima oleh pejabat lurah, camat, dan wali kota se-Indonesia.
Bahkan mengalahkan gaji lurah ini mengalahkan gaji Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Jokowi-JK yang ‘hanya’ Rp 19 juta.
Memang, sebagai ibukota negara, pendapatan DKI Jakarta tergolong tinggi.
Sebab, penghasilan PNS daerah tergantung kekayaan daerah tersebut juga.
Sehingga tidak jarang penghasilan sangat tinggi diberikan kepada pegawainya.
Pemerintah daerah DKI Jakarta sendiri sudah memangkas banyak jabatan struktural yang tidak perlu.
Alhasil, pejabat lebih ramping dan tidak boros.
Namun, gaji fantastis ini tetap dikritik.
Salah satunya oleh Reydonnyzar Moenek, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Donny, sapaan akrabnya mengatakan jika anggaran itu bukan untuk kepentingan rakyat. Pejabat daerah DKI Jakarta terlalu sering belanja.
Seperti belanja barang, komputer, dan lain-lain.

“Jangan hobinya belanja terus. Kapan dong buat rakyat?” ujar Donny.
Sebenarnya, ucapan Donny tergolong wajar. Sebab, tingginya gaji tersebut harusnya sesuai dengan kurangnya permasalahan di ibukota.
Namun nyatanya penanganan masalah Jakarta tidak juga membaik.
Seperti banjir, kemacetan, pencemaran, wilayah pesisir, dan tata ruang.
Jadi, menurut Anda, apakah gaji fantastis itu sudah sesuai dengan kinerjanya?

http://m.tribunnews.com/metropolitan...kalah?page=all

emejing