TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pembangunan infrastruktur menjadi fokus.
Apalagi di tahun kedua Pemerintahan Jokowi-JK benar-benar menitikberatkan pada infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa.

Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), disebutkan komitmen pembangunan infrastruktur tercermin dalam anggaran sebesar Rp 290,3 triliun pada tahun 2015 dan Rp 317,1 triliun pada tahun 2016, yang diikuti berbagai langkah percepatan.

Bahkan berdasarkan data KSP, anggaran infrastruktur akan bertambah lagi pada 2017 menjadi Rp 346,6 triliun.
Bila mengacu pada APBN, bisa terlihat anggaran infrastruktur mengalami peningkatan pesat, yakni dari Rp 177,9 triliun (2014), Rp 290,3 triliun (2015), Rp 317,1 triliun (2016) dan Rp 346,6 triliun (2017).
"Pembangunan infrastruktur dilakukan secara komprehensif untuk menciptakan konektivitas nasional, sehingga dapat mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi," demikian data KSP seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (20/10/2016).

Untuk itu pula bisa dilihat proyek bertema konektivitas digarap selama dua tahun ini, baik di darat, laut dan udara.
Apa saja itu? Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang diolah KSP, untuk proyek di darat adalah pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi.

Kemudian peningkatan kapasitas jalan, pelebaran dan tol. Selain juga pembangunan monorail dan kereta api baru.
Di sisi laut, ada pembangunan dryport, revitalisasi pembangunan jalur transportasi air.
Sedangkan proyek bertema konektivitas di udara, yakni pembangunan bandara utama khusus barang. Juga pembangunan bandara utama untuk ekonomi.

Dampaknya adalah biaya transportasi dan logistik menjadi lebih murah. Selain juga pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien dan produk-produk nasional lebih bersaing dengan asing. (*/Malau)
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...iun-tahun-2017