JAKARTA. Pembangunan proyek transportasi massal di kawasan Jakarta dan sekitarnya, mulai dari light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) terus dikebut.

Kendati pengerjaan proyek tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan dari pendanaan dan sedikit pembebasan lahan, namun kontraktor atau pemilik konsensi proyek tersebut optimistis ketiga proyek tersebut akan beroperasi sesuai target awal.

Tuhiyat, Direktur Keuangan MRT menjelaskan, progres konstruksi proyek MRT rata-rata sudah mencapai 56% per akhir September 2016. Proyek ini mulai groundbreaking pada Oktober 2016.

Menurutnya, perkembangan pembangunan fisik yang paling bagus ada di jalur bawah tanah dibandingkan jalur layang (elevated). "Pengerjaan jalur under ground sudah over target mencapai 70%, sementara jalur elevated baru sekitar 35%-40%," ungkapnya, Senin (17/10).

Saat ini, pengerjaan jalur bawah tanah dari arah Patung pemuda sudah mencapai Benhil. Sementara pengerjaan dari Bundaran HI ke arah selatan sudah melewati Dukuh Atas. Jika tak ada aral melintang, Tuhiyat memperkirakan, jalur bawah tanah sudah akan tersambung di kawasan Setia Budi akhir tahun ini.

Tuhiyat mengaku tidak banyak kendala dalam pengerjaan proyek MRT tahap I sepanjang 15,7 km tersebut. Kendala saat ini hanya soal pembebasan sekitar 10% di lokasi yang sangat krusial yakni di dua stasiun. "Namun, ini sudah diupayakan pemerintah DKI, Walikota Jakata Selatan dan BPN. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah beres," jelasnya.

Proyek MRT tahap I yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI ini ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2019 dan pembangunan fisiknya akan selesai pada akhir 2018.

Sementara, proyek LRT Jabodetabek yang digarap PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga terus berlanjut, meskipun kontrak proyek ini belum diteken oleh Kementerian Perhubungan. Tahap pertama proyek ini yang terdiri dari tiga trase ditargetkan akan beroperasi tahun 2018.

Harris Gunawan, Direktur Keuangan Adhi Karya mengatakan, progres pembangunan konstruksi trase Cibubur-Cawang sudah mencapai 12,69% per 7 Oktober 2016.

Harris mengungkapkan, Adhi Karya akan terus mengebut pengerjaan proyek tersebut meskipun kontrak belum ditandatangani. Pihaknya akan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah didapat tahun lalu.

Menurutnya, kontrak investasi pembangunan proyek tersebut akan segera ditandatangani pada November atau Desember mendatang. Walaupun kontrak belum diperoleh, namun Adhi Karya sudah mendapat komitmen pembiayaan sindikasi dari bank dan lembaga pembiayaan BUMN. "Setelah kontrak ditandatangani mereka akan segera kuncurkan pinjaman," tutur Harris.
Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kini tengah mengebut pembebasan lahan untuk proyek jalan layang mass rapid transit (MRT) yang membentang dari Jalan Sisingamangaraja, Jalan Fatmawati, hingga Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Masih terdapat 132 lahan yang harus dibebaskan dan tengah diurus di tingkat kelurahan dan panitia pengadaan tanah (P2T) dari Badan Pertanahan Negara.

Kompas.com meninjau lokasi yang bakal dijadikan Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Blok A. Dua tahun sejak pertama dicanangkan, pembebasan lahan di lokasi tersebut tak kunjung selesai.

"Dari pemerintahnya nggak jelas juga. Kami nggak pernah dikasih tahu kejelasan apakah lahan kami akan kena, kalau kena berapa, itu belum jelas sampai sekarang," kata Jaka, seorang pegawai Nivana Motor, di Jalan Fatmawati, Senin (17/10/2016).

Jaka yang turut menangani lahan milik bosnya itu mengaku sempat dipanggil ke Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tapi bukannya mendapat kejelasan rencana pembebasan lahan dan pembangunan, Jaka justru bingung karena nama bosnya tidak ada dalam daftar pemilik bidang yang harus dibebaskan.

Padahal secara kasat mata, lahan Nivana Motor terletak di deretan persimpangan Jalan Haji Nawi, di lokasi yang bakal menjadi stasiun.

Sebelum menghadiri pertemuan di Balai Kota, Jaka mengaku sudah dipanggil untuk sosialisasi pembebasan lahan di kelurahan dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Jaka menyatakan bosnya tidak menolak lahannya dibeli untuk pembangunan.

Hanya saja, ia berharap pembayaran dilakukan dengan adil. Sebab lahan itu menjadi tempat usaha dan mencari nafkah.

"Sebagai pemilik lahan, paling tidak ingin tahu berapa jumlah lahan kami yang kena, berapa appraisal-nya, makanya sekarang kami tahan dulu pendataan karena belum jelas juga," kata Jaka.

Hal yang sama diungkapkan Hendra, pemilik toko elektronik Abadi Jaya yang terletak di kawasan Blok A. Hendra mengaku hingga saat ini lahan yang disewanya belum pernah diukur. Padahal, berdasarkan informasi dari para pekerja, titik pembangunan Stasiun Blok A persis berada di depan toko Ridwan.

"Belum pernah diukur. Masih simpang siur juga apa kena atau tidak," kata Ridwan.

Ridwan mengarahkan untuk bertemu dengan Mahesh, pemilik lahan sekaligus usaha tekstil Sebba Indah. Sayangnya, Mahesh tak ada di tempat. Mahesh bersama H. Muchtar Bin Mugeni, Heriyanto Theng, Wienarsih Waloeyo, Sigit Budianto, Dheeraj Mohan Aswani, dan Ang Ing Tuan diketahui tengah menggugat Pemprov DKI dan jajarannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Senin (17/10/2016), sidang gugatan itu berlangsung dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Warga yang menggugat menuntut agar pemerintah menghargai tanah mereka dengan nilai Rp 150 juta per meter, dengan pertimbangan angka tersebut layak dan adil karena sepanjang Jalan Fatmawati itu memang merupakan tempat usaha.

Di sepanjang jalan itu dipenuhi bangunan bertingkat yang merupakan tempat usaha aneka barang dan jasa.

Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Bambang Eko Prabowo menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan saat ini tengah berada di BPN. BPN sudah menyerahkan data nominatif atau data berisi bidang mana saja yang harus dibebaskan ke kelurahan.

Kelurahan kemudian mengumpulkan berkas dari para pemilik bidang dan mengembalikannya ke BPN untuk verifikasi.

"Untuk data bidang memang masih berjalan. Harga yang akan dibayarkan sendiri itu bukan dari kami (pemerintah). Tapi appraisal dari akuntan publik. Jadi sejatinya tidak ada yang namanya tawar-menawar atau negosiasi," kata Bambang.

(Baca: Ahok Sebut Semua Warga Sudah Bersedia Jual Lahan untuk Proyek MRT)

Harga ini bervariasi, tergantung harga pasaran dari wilayah yang bersangkutan. Namun Bambang memastikan tidak ada tanah yang bernilai di atas Rp 100 juta per meter.

Mendesaknya pembangunan MRT membuat pemerintah menggunakan sistem pinjam pakai. Para pemilik bidang akan dibongkar dan dimanfaatkan lahannya, baru dibayarkan kemudian. Sementara bagi yang menolak, akan dibebaskan dengan konsinyasi, yaitu menitipkan uang ke pengadilan.

"Konsinyasi lewat pengadilan kalau dia tidak mau. Harganya ya appraisal dari akuntan, itu yang akan dititipkan di pengadilan, terserah dia setuju atau tidak, kami tetap bongkar lahannya," kata Bambang.Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemegang saham PT MRT Jakarta memutuskan William P Sabandar dan Agung Wicaksono sebagai direktur utama dan direktur operasi dan pemeliharaan yang baru.

Penggantian direksi tersebut tertuang dalam Keputusan Sirkuler PT MRT Jakarta tanggal 14 Oktober 2016.

William menggantikan posisi Dono Boestami dan Agung menggantikan Mohammad Nasyir. Adapun serah terima jabatan direksi PT MRT Jakarta dilangsungkan di kantor PT MRT Jakarta, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin (17/10/2016).

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal (BPBUMD & PM) Provinsi DKI Jakarta, PD Pasar Jaya, Komisaris, Direksi serta Kepala Divisi dan Departemen PT MRT Jakarta.

Berikut susunan Direksi yang baru:

1. Direktur Utama : William P. Sabandar
2. Direktur Konstruksi : Silvia Halim
3. Direktur Operasi dan Pemeliharaan : Agung Wicaksono
4. Direktur Keuangan dan Administrasi : Tuhiyat

Untuk susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Erry Riyana Hardjapamekas
2. Komisaris : Yusmada Faizal
3. Komisaris : Rukijo
4. Komisaris : Prasetyo Boeditjahjono

Sumber