Para pegiat antikorupsi mempertanyakan sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang tidak terbuka menjelaskan sanksi etik yang diterima pimpinan BPK, Harry Azhar Azis. Apalagi, sebagai pelapor, mereka belum juga memperoleh penjelasan soal sanksi tersebut.



“Aneh sebagai lembaga negara yang seharusnya mengusung transparansi, malah tidak diberikan (hasil keputusannya)," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto kepada Katadata, Jumat (14/10).

Ia membandingkan dengan sidang dan hasil pemeriksaan majelis kehormatan lembaga negara lainnya, seperti Majelis Kehormatan Dewan DPR dan Majelis Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disampaikan secara terbuka ke publik. "Masa BPK tidak (terbuka)? Apa yang perlu ditutup-tutupi?"

Sebagai informasi, Majelis Kehormatan Kode Etik BPK telah menjatuhkan vonis berupa peringatan tertulis kepada Ketua BPK Harry Azhar Azis pada awal September lalu. Harry dinilai telah melanggar etika karena pernah memiliki perusahaan cangkang, Sheng Yue International Limited, di British Virgin Island.

Kejelasan soal sanksi tersebut diperoleh Katadata dari Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman, Kamis (13/10). Sayangnya, Yudi pun enggan menjelaskan soal isi peringatan tertulis tersebut. “Itu sudah substansi dan kewenangan Majelis,” ucapnya.

Agus mengungkapkan, bukan kali ini saja Majelis Kehormatan BPK tertutup terhadap sanksi etik yang diberikannya. Sebelumnya, ICW pernah melaporkan dugaan pelanggaran etik Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Efdinal. Kabarnya, sanksi etik sudah dijatuhkan, namun hingga kini ICW tak kunjung memperoleh salinan putusannya. Belakangan ICW mengetahui Efdinal dipecat. “Sekarang terulang lagi,” kata Agus.

Saat ini, Agus menjelaskan, pihaknya bersama pelapor lainnya sudah menyurati BPK untuk meminta kejelasan terkait sanksi etik kepada Harry. Jika tidak diresposn, pihaknya berencana membawa persoalan ini ke Komisi Informasi Pusat (KIP). “Biar dia putuskan terbuka atau tidak,” ucapnya.

Dorongan agar Majelis Kehormatan dan BPK terbuka juga datang dari Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam. Sebagai pihak yang turut melaporkan Harry, dia menilai, publik perlu mengetahui dampak dari teguran tersebut: apakah Harry tidak boleh memimpin rapat atau mewakili BPK sementara waktu. Bahkan, konsekuensi lebih jauh seperti kehilangan tunjangan jabatannya.

“Kami sudah minta, tapi diminta untuk mengirim surat. Hari ini sudah kami surati,” ujarnya, Kamis (13/10).

Sanksi berupa peringatan tertulis yang diterima Harry terbilang ringan, sebab para pelapor sebetulnya berharap Harry dicopot dari jabatannya. Sebab, Harry dinilai tak layak memimpin lembaga audit negara tersebut lantaran telah cacat secara moral. “Kami minta Pak Harry mengundurkan diri sebagai pimpinan,” ucap Roy.

Adapun, Agus mempertanyakan mengapa pejabat tidak mau mundur padahal terbukti melanggar etika. ”Kenapa harus didesak, di luar negeri (sudah) mengundurkan diri,” katanya

Sekadar catatan, para pegiat antikorupsi melaporkan Harry ke Majelis Kehormatan BPK pada April lalu. Pelaporan tersebut buntut dari munculnya nama Harry dalam dokumen bertajuk Panama Papers yang dirilis organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) di seluruh dunia awal April lalu.

Dokumen yang bersumber dari bocoran data firma hukum Mossack Fonseca di Panama itu menyangkut 11,5 juta dokumen daftar kliennya dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga membuat perusahaan cangkang untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak.

Sumber Lengkap: Katadata