Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan agar DPR tidak memproduksi banyak undang-undang (UU). Alasan Jokowi, UU yang terlalu banyak akan menghambat investasi.

"Presiden ingin UU dibuat empat atau lima saja per tahun. Tapi Presiden lupa kalau pemerintah mengusulkan 13 RUU. Kemudian, ada juga usulan dari DPD, baru dibawa ke Prolegnas," ujar Fadli, saat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Indonesia, di Gedung Kura-Kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Fadli juga menyinggung soal kinerja DPR diukur dari produktivitas dalam membuat UU. Menurutnya hal ini yang sebenarnya keliru dan sayangnya masyarakat selalu diarahkan pemikirannya ke sana.

"Belum tentu (produktivitas mengukur kesuksesan DPR). Jangan jumlah, jangan kuantitas. Nanti DPR pada 2050 mau bahas apa lagi? Mau bahas sepatu? Masak mau pakai sepatu saja diatur? Nanti over regulated, perlu juga batas-batas privasi. Nantinya akan berhenti dengan sendirinya, karena sudah diatur semuanya," ucap Fadli.

Menurut Fadli, Presiden Jokowi perlu mengerti bagaimana proses legislasi. "Tapi tidak apa-apa lah karena ini masih belajar," kata Fadli menyindir, yang kemudian disambut tawa mahasiswa UI.

Lebih lanjut Fadli menegaskan bahwa DPR bukan pabrik UU. UU dibuat karena adanya suatu kepentingan, namun juga harus dilihat sejauh mana kepentingan tersebut. Oleh karenanya, banyak UU yang lama proses pembuatannya, dan ada yang cepat seperti UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

"Tax Amnesty cepat, namun sempat ada fraksi yang menolak. Di situ ada lobi. Namun, untuk kepentingan nasional akhirnya kita sepakat. Negara perlu duit perlu dana repatriasi," ujar politikus Gerindra itu.