Pemerintah menargetkan proyek Pelabuhan Patimban bisa segera dimulai pembangunannya pada kuartal I tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini sudah ada pertemuan yang intensif antara pihak Indonesia dan Jepang sebagai investor. Pembahasannya juga sudah lebih terperinci mengenai proyek tersebut.



“Saya melihat Patimban bisa segera dimulai pembangunannya. ‎Karena kita butuh betul. Kami ingin itu selesai 2019, untuk stage pertama,” kata Luhut usai melaporkan hasil kunjungannya kepada Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10).

Setelah pembangunan tahap awal rampung, setidaknya sudah ada kapal yang bisa beroperasi di pelabuhan tersebut. Sehingga fungsi terminal baru di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, pembangunannya ditargetkan selesai seluruhnya pada 2027.

Untuk diketahui, rencana Jepang akan membangun Pelabuhan Patimban yang bisa menampung kontainer sebesar 1,5 juta TEUs. Luhut memperkirakan total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan ini sekitar Rp 43 triliun atau hampir mencapai US$ 4 miliar.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi pernah mengatakan kebutuhan dana untuk pembanguan tahap awal proyek ini mencapai US$ 1,7 miliar atau setara Rp 22,30 triliun. Rencananya, investasi ini akan ditutupi lewat pinjaman dari Jepang.

Sebelumnya di sela kegiatan G7 Summit di Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Meneteri Jepang Shinzo Abe. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat untuk menjalin komitmen membangun Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan hingga saat ini perkembangan kelanjutan proyek Pelabuhan Patimban sudah cukup baik. “Sekarang sedang berjalan, semoga secepatnya (dimulai pembangunannya),” ujarnya.

Selain Pelabuhan Patimban untuk Jepang, Budi juga berharap bisa bekerjasama dengan perusahaan asing lain dalam pengelolaan pelabuhan. Beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan juga telah menawarkan pengelolaan lima pelabuhan di Indonesia kepada perusahaan Belanda, Port of Rotterdam.

Sumber: Katadata