Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius pada praktik pungutan liar di pelayanan masyarakat. Dia pun meminta Kejaksaan Agung, Kepolisian hingga Kementerian Hukum dan HAM menyelesaikan masalah ini.


"Saya minta dilakukan pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM, STNK, BPKP, SKCK, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Pastikan bahwa tidak ada praktik pungli di situ," kata Presiden dalam rapat terbatas di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).


Menurut dia, aparat harus menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional. Presiden bahkan mengamcan akan mengawasi langsung kondisi pelayanan di lapangan.


"Saya akan terus mengawasi langsung perubahan di lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan," jelas dia.


Presiden meminta penegak hukum membuat terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian kasus. Mulai dari kasus korupsi, kasus pelanggaran hak asasi manusia, penyelundupan, kebakaran hutan dan lahan, serta narkoba.


Dalam rangka reformasi hukum, ia juga ingin budaya hukum terus dibangun. "Penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri," jelas dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...gli-diberantas

---

Kumpulan Berita Terkait PUNGUTAN LIAR :

- Presiden Ingin Pungli Diberantas

- Sulit Diberantas, Ganjar Bermaksud Legalkan Pungutan Liar di Samsat

- Pungutan Pajak di Mall Centre Point Dilaporkan ke Kejati Sumut