Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing selama ini sangat merugikan Indonesia. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian ikan ini mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun.



Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2014 Indonesia berada di peringkat kedua produsen ikan laut terbesar di dunia. Jumlah tangkapan ikannya saat itu tercatat mencapai 6 juta ton atau setara dengan 6,8 persen total produksi dunia untuk ikan laut.

Meski demikian, Jokowi meyakini bahwa data tersebut masih di bawah potensi maksimal Indonesia. Artinya masih banyak lagi potensi ikan tangkap yang bisa dihasilkan dari laut Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di perairan dalam negeri menjadi faktor utama penghambat potensi tersebut.

"Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita," kata Jokowi dalam keterangan resminya. Hal tersebut ditegaskannya saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional II di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Yogyakarta, Senin (10/10).

Pemerintah terus berupaya memberantas pencurian ikan di laut Indonesia. Bahkan menunjukkan tindakan tegas, salah satunya dengan melakukan penangkapan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 236 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan di perairan Indonesia.

Menurut Jokowi, dengan upaya ini hasilnya sudah mulai terlihat. “Tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan antara 30 sampai 35 persen sehingga memungkinkan kita meningkatkan stok nasional ikan dari 7,3 juta ton di tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015," ujarnya.

Usaha nyata pemerintah Indonesia tersebut tidak hanya mampu menurunkan tingkat eksploitasi dan pencurian ikan di perairan Indonesia. Tindakan tegas terhadap praktik illegal fishing juga dibarengi dengan peningkatan kinerja perdagangan dari hasil laut. Sepanjang paruh pertama tahun ini ekspor produk perikanan dalam negeri meningkat 7,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belum cukup sampai di sini, Jokowi menyatakan komitmennya untuk terus melakukan upaya-upaya lainnya dengan belajar dari keberhasilan negara-negara lainnya. Dia pun membuka diri dan dengan senang hati membagikan pengalaman Indonesia kepada negara-negara sahabat.

Menurutnya pencurian di lautan suatu negara merupakan kejahatan trans-nasional yang memiliki dampak luar biasa besar. Dampak ini terjadi tidak hanya pada industri perikanan saja, tapi juga mencakup permasalahan lingkungan.

Dalam praktiknya kegiatan pencurian ikan juga dapat terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam. Dia juga menyebutkan bahwa kejatan tersebut kini telah berkembang menjadi kejahatan trans-nasional yang serius dan terorganisir.

Jokowi mengatakan laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik illegal fishing yang terjadi hingga saat ini telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen.

"Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan trans-nasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," ujarnya.

Simposium Kejahatan Perikanan Internasional ini diselenggarakan selama dua hari, 10-11 Oktober 2016, di Yogyakarta. Simposium ini membicarakan berbagai masalah seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, dan sebagainya. Sebanyak 46 perwakilan negara turut hadir dalam simposium tersebut yang di antaranya ialah Australia, Austria, China, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, dan Vietnam.

Tahun ini, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan simposium yang baru dua kali diselenggarakan. Perhelatan serupa pertama kali diadakan di Afrika Selatan dan diikuti oleh perwakilan dari 36 negara.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Sumber: Katadata