Penerimaan negara yang diperkirakan masih seret hingga tahun depan membuat anggaran banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) dipangkas. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun rela anggaran kementeriannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dipotong Rp 2,5 triliun. Alasannya, ia memprediksi tidak akan ada perang berskala besar dalam satu hingga dua tahun mendatang.



Menurut Ryamizard, kementeriannya akan mengerahkan anggaran untuk penanggulangan terorisme serta penanganan bencana yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Tidak masalah (anggaran dipotong), teroris dan bencana yang kami dahulukan," ucapnya usai rapat dengan jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (10/10).

Kementerian Pertahanan berencana melakukan pengadaan alat-alat berat yang ada di wilayah perbatasan serta wilayah rawan bencana alam. Sebab, pengadaan tersebut tergolong mendesak. Selain itu, Kementerian akan mengerahkan anggaran untuk mengganti alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Sebagai informasi, pemerintah memotong total Rp 20,8 triliun anggaran K/L dalam RAPBN 2017. Pemotongan tersebut tergolong dini karena dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Adapun pemotongan belanja Rp 2,5 triliun di Kemenhan menyebabkan anggaran susut dari Rp 104,4 triliun menjadi Rp 101,9 triliun. Meski begitu, pemotongan anggaran tersebut lebih ringan dibanding yang terjadi tahun ini yaitu sebesar Rp 7,3 triliun.

Selain Kemenhan, pemangkasan juga terjadi pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu sebesar Rp 3,7 triliun. Alhasil, anggaran kementerian ini turun dari Rp 105,6 triliun menjadi Rp 101,9 triliun.

Sedangkan pemangkasan anggaran di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 2,7 triliun, yang menyebabkan anggaran susut dari Rp 48,7 triliun menjadi Rp 46 triliun. Selain itu, pemangkasan di Kementerian Pertanian sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 22,1 triliun, dan pemangkasan di Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 40,8 triliun.

Selain untuk pembangunan infrastruktur, distribusi anggaran belanja negara diprioritaskan untuk memperkuat pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Direktur Jenderal Anggaran Askolani berharap dengan dipangkasnya anggaran di awal masa penganggaran, maka ke depannya tidak ada lagi pemotongan saat tahun anggaran tersebut telah berjalan.

“Jadi pelaksanaan APBN 2017 tidak perlu lagi ada pemotongan yang menganggu pelaksanaan eksekusi APBN 2017," kata dia saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa pekan lalu (4/10).

Sumber: Katadata