Pemerintah cukup serius mengupayakan penurunan waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time). Beberapa kementerian mengirimkan tim untuk melihat langsung kondisi empat pelabuhan utama yang menjadi target penurunan dwelling time, yakni Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makasar.


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengunjungi Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Dia akan melihat langsung berapa lama proses dwelling time di pelabuhan tersebut.

Dia mendapat laporan bahwa saat ini proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak sudah turun menjadi empat hari. Bulan lalu, laporan yang masuk ke Presiden Joko Widodo menyatakan dwelling time di pelabuhan tersebut mencapai enam hari.

Meski demikian, Budi belum puas dengan laporan ini. Dia tetap akan datang langsung ke Jawa Timur untuk memastikan dan akan mendorong pemangkasan waktu hingga mencapi 3,5 hari. “Rencananya saya kemarin ke Surabaya, cuma belum jadi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (4/10).

Tidak hanya di Tanjung Perak, Budi juga akan meninjau langsung kondisi pelabuhan utama lainnya. Khususnya Pelabuhan Makasar di Sulawesi Selatan. Dia mengaku belum menerima laporan dari pelabuhan tersebut.

Akhir pekan lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah menurunkan tim untuk meninjau langsung Pelabuhan Belawan. Kondisi pelabuhan peti kemas di Sumatera Utara ini cukup buruk.

Dia mendapat laporan dari tim ini bahwa ada antrean kendaraan kontainer yang sangat pajang. Namun, dia tidak menyebutkan berapa lama proses dwelling time yang terjadi di pelabuhan tersebut. Dia hanya mengatakan perlu pembenahan infrastruktur yang cukup besar di Belawan.

Luhut menyatakan akan meminta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk segera membangun dry port atau pelabuhan darat untuk mencegah penumpukan kontainer yang turun dari kapal. Kemudian membangun double container crane agar pemindahan kontainer bisa lebih cepat.

Menurut Luhut pembangunan infrasruktur penunjang pelabuhan ini tidak hanya ditujukan untuk pelabuhan Belawan. Namun, semua pelabuhan internasional, khususnya empat pelabuhan yang menjadi sasaran penurunan dwelling time.

Luhut menyadari ada keterbatasan, salah satunya masalah pendanaan, jika Pelindo membangun infrastruktur ini sendiri. Dia pun menyarankan untuk bekerjasama dengan pihak swasta. Selain bisa membagi risiko dan kebutuhan pendanaan. Kerja sama dengan swasta juga bisa membuat investasi yang dilakukan Pelindo lebih transparan.

“Kami minta mereka (Pelindo) segera melakukan itu, tidak boleh lagi berlama-lama. Karena dwelling time itu bagian dari pemotongan biaya logistik kita yang mahal,” ujarnya.

Budi pun mendukung usulan Luhut. Untuk mengupayakan penurunan dwelling time ini, Budi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM.No. 116/2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan. Aturan ini untuk menekan penumpukan barang di empat pelabuhan utama yang menjadi target penurunan dwelling time.

Dalam aturan ini Kementerian Perhubungan menugaskan Kantor Otoritas Pelabuhan di empat pelabuhan tersebut melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Ini untuk menjamin kelancaran arus barang.

Sebelumnya, saat meresmikan pengoperasian Proyek Kali Baru Pelabuhan Tanjung Priok pertengahan bulan lalu, Presiden Jokowi kembali meminta proses dwelling time diturunkan menjadi dua hari. “Tadi saya tanya sudah 3,2 sampai 3,7 hari. Saya minta di dua hari, perbaiki lagi. Tidak hanya di Tanjung Priok, yang lain juga, seperti di Belawan,” ujarnya.

Mengenai hal ini Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat penurunan dwelling time di empat pelabuhan, yakni Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makasar.

Dwelling time untuk Tanjung Priok ditargetkan turun menjadi 2,5 hari. Sedangkan tiga pelabuhan lainnya dipatok paling lama 3,5 hari. Menurut Budi, tiga pelabuhan lain tidak ditargetkan mengurangi dwelling time menjadi 2,5 hari, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, karena masih harus melakukan pembenahan.

“Banyak improvement yang harus mereka lakukan,” ujarnya. Sehingga, pemerintah memberikan kesempatan lebih longgar.

Sumber: Katadata