Pemerintah telah menerima laporan mengenai aksi mogok yang dilakukan sekitar 1.000 pekerja PT Freeport Indonesia sejak pekan lalu. Tapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis permasalahan ini dapat segera diselesaikan.



Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, setidaknya ada tiga permintaan para pekerja Freeport dalam aksi mogok tersebut. Pertama, mengenai tuntutan adanya bonus untuk para pekerja.

Kedua, tuntutan adanya masa transisi dari tambang Grasberg ke tambang bawah tanah. Ketiga, permintaan agar pegawai outsourcing atau alih daya menjadi pegawai tetap. “Jadi Freeport itu mogok karena itu,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/10).

Bambang menilai, masalah mogok tersebut merupakan masalah internal dari Freeport Indonesia. Jadi, masalah tersebut harus diselesaikan sendiri oleh Freeport, meskipun pemerintah tetap memantau potensi penurunan produksi akibat aksi tersebut.

Ia pun melihat, aksi mogok tersebut memang berpengaruh terhadap operasional di tambang Grasberg. Tapi, Freeport berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. “Dalam waktu dua hingga tiga hari ini katanya (Freeport) bisa diselesaikan,” ujar dia.

Sementara itu, manajemen Freeport mengatakan aksi mogok para pekerja masih berlangsung hingga saat ini. “Kami masih berunding,” kata Vice President Corporate Coomunication Freeport Riza Pratama kepada Katadata, Selasa (4/10).

Aksi mogok sekitar 1.000 pekerja Freeport ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Rabu, (28/9) pekan lalu. Hal itu berdampak terhadap operasional pertambangan di tambang terbuka Grasberg. Menurut Riza, Freeport Indonesia sedang berupaya mengatasi masalah tersebut dan mengembalikan operasi tambang terbuka secepatnya.

Meski operasi pertambangan di tambang terbuka Grasberg terpengaruh, aksi mogok itu tidak sampai mengganggu operasi tambang bawah tanah. “Sementara operasi pabrik pengolahan masih berlangsung secara terbatas,” ujar Riza.

Sumber: Katadata