Anggota Komisi III DPR, Risa Mariska meminta kepada pimpinan KPK tidak perlu meributkan soal pencabutan pencekalan Sugianto Kusuma alias Aguan yang diduga terlibat dalam kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.

"Seharusnya tidak perlu ribut-ribut soal itu, normatif saja sesuai UU," kata Risa saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Menurut dia, kalau memang masa pencekalan Aguan sudah habis tetapi proses pemeriksaan belum selesai terhadap yang bersangkutan, tentu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengajukan permohonan pencekalan untuk diperpanjang.
"Jadi sikap komisioner KPK juga jangan terbelah-belah apalagi masuk angin soal pencabutan status cekal Aguan," ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Oleh karena itu, Risa meminta kepada komisioner KPK untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku mengenai persoalan pencabutan cekal Aguan tersebut. "Normatif saja sesuai Undang-undang," jelas dia.

Berdasarkan informasi, sejumlah penyidik KPK mempersoalkan cekal Aguan. Berdasarkan UU setelah 60 hari cekal harus dicabut kecuali diperpanjang. Sikap 5 komisioner terbelah yakni yang menolak status pencekalan Aguan dicabut itu Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Sedangkan, yang setuju dicabut status cekal Aguan yakni Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Untuk diketahui, bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dicekal penyidik KPK sekira bulan April 2016. Pencekalan ini terkait perkara suap Raperda Reklamasi Jakarta yang melibatkan mantan anggota DPRD DKI M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. [ton]

- See more at: http://nasional.inilah.com/read/deta....rnOwc7ZD.dpuf