JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menertibkan permukiman liar di bantaran Kali Ciliwung, termasuk Bukit Duri. Program itu dilakukan demi normalisasi Kali Ciliwung dalam rangka penanggulangan banjir Ibu Kota.

Penertiban permukiman liar di Bukit Duri dilakukan Rabu (28/9/2016) pagi, meskipun proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tengah berjalan. Gugatan class action terhadap Pemprov DKI Jakarta itu dilayangkan 60 warga Bukit Duri.

"Kamu mau ngorbanin jutaan orang demi hanya beberapa orang yang keras kepala? Ini kan rata-rata mereka ada usaha," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Basuki mengibaratkan penertiban Bukit Duri dengan berbagai penertiban sebelumnya. Warga banyak yang meminta penundaan penggusuran karena sudah menetap selama puluhan tahun dan memiliki usaha di sana.

Namun, lanjut dia, warga tidak bisa melanggar aturan dengan menduduki lahan negara atau di atas jalur hijau.

"Saya kasih kamu contoh, kalau ngomong tega nih ya, itu Kampung Pulo waktu saya bongkar ada 13 ruko yang dari zaman Belanda sudah usaha hak milik, saya bongkar," kata Basuki.

Pemilik ruko yang mengaku sudah 60 tahun berusaha di sana pun menolak kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, belasan pemilik ruko itu berencana menggugat Pemprov DKI Jakarta ke meja hijau.

"Saya bilang, demi untuk orang Jakarta, terpaksa kamu harus pindah toko. Soal rezeki, Tuhan yang kasihlah. Ya minimal, saya enggak ada pilihan, (ruko) kamu harus dibongkar," kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengibaratkan pembongkaran 13 ruko di bantaran Kali Ciliwung itu dengan penertiban pemukiman liar di lokasi yang sama.

"Kamu bayangin, bangunan yang ada hak milik Saja saya bongkar kok, apalagi Anda yang reklamasi sungai, tidak punya hak milik, ngemplang tanah negara 15-20 tahun," kata Basuki.

Kompas

Tuh Hok ditantangin sandi untuk ketemu warga bukit duri