Merdeka.com - Tiga orang tewas saat jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ambruk usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), ditemukan sejumlah karat di jembatan tersebut.

Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai keluarga korban tidak hanya berhak menerima santunan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tetapi juga bisa melaporkannya ke polisi untuk diproses secara pidana.

"Kami mendukung keluarga korban untuk melaporkan Pemprov DKI ke polisi," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (26/9).

Edison meyakini peristiwa itu bukan semata-mata akibat dari cuaca ekstrem yang menimpa Jakarta. Pemprov DKI lalai dalam melakukan perawatan terhadap fasilitas warga, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

"Pemprov DKI atau pejabat yang berwenang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP, karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, Pasal 274 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur tentang perbuatan itu," kata Edison.

Edison menambahkan, JPO merupakan bagian dari kelengkapan jalan, seharusnya memiliki jadwal pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin. Jika dalam pengecekan usia bangunan JPO sudah tidak memadai maka wajib untuk segera diperbaiki atau diganti.

Sejatinya, jika Pemprov DKI sudah mengetahui kondisi JPO, seharusnya memberikan peringatan atau tanda isyarat agar masyarakat tidak menggunakan JPO tersebut. Faktanya, JPO rubuh dan menelan korban jiwa,Pemprov DKI baru bereaksi akan membenahi JPO di Jakarta.

ITW meminta agar pihak kepolisian memeriksa apakah anggaran untuk perawatan JPO sudah digunakan atau belum. Kalau hasil pemeriksaan ditemukan penggunaan anggaran untuk JPO, tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi.

"Peristiwa robohnya JPO Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi pelajaran untuk Pemprov DKI agar lebih fokus dan serius."


sumber


kelengkapan jalan yang dikelola dari pajak warga dki seharusnya dperhatikan, jangan tunggu sampai ada korban tewas dulu baru mulai diperhatikan

apbd jangan didiamkan lagi, gunakan sebesar2nya untuk memperbaiki fasilitas umum